"Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak terlepas dari strategi pembangunan untuk merespon kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta tantangan pembangunan di masa depan. Pembangunan IKN perlu memperhatikan aspek lingkungan, baik tutupan lahannya, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, serta pengendalian resiko dampak perubahan iklim. Pembangunan IKN akan memperhatikan rencana Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030. Kemudian, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang telah berkomitmen untuk mendukung pencapaian emisi nasional yang telah ditetapkan dalam dokumen NDC. Keberadan IKN diharapkan dapat memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan Provinsi Kalimantan Barat selama ini dalam pencapaian target tersebut." jelas Drs. Junaidi, M.M.
Sedangkan dari sisi sosial budaya, diperlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif dalam mewujudkan IKN yang majemuk dan harmonis sesuai dengan identitas Bangsa Indonesia, Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan beberapa faktor, seperti penerimaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber-sumber penghidupan masyarakat, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN.
Pengembangan infrastruktur pembangunan IKN disadari akan berdampak terhadap lingkungan dan aspek sosial budaya. Setidaknya ada 3 isu lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur IKN yaitu perubahan tata air dan perubahan iklim, terganggunya habitat flora dan fauna serta keanekaragaman hayati, serta peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas air sungai dan laut, peningkatan bukaan-bukaan tambang.Â
Selanjutnya, pemindahan IKN memiliki 4 motivasi utama yaitu mencapai target Visi Indonesia 2045, kebutuhan membangun IKN yang berwawasan kebangsaan, keinginan untuk menyeimbangkan pembangunan dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris, serta mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi nasional pasca COVID-19.
Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak berdampingan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Barat harus dapat mendukung tujuan pembangunan Ibu Kota Negara, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang dapat berupa pembangunan infrastruktur.
Sebagai informasi, IKN memiliki wilayah daratan seluas 256.142 Hektar dan wilayah perairan laut seluas 68.189 Hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. (irf)
