Di Myanmar, Rezim Militer akan Abadi?

Jalan Panjang Demokrasi Myanmar. 

Bila eksodus warga Myanmar ke luar negeri semakin besar, justru akan membuat pengaruh junta militer semakin kuat. Demonstran anti kudeta akan ditahan dan dihabisi. 

Perlawanan sipil akan mengendap dan stagnan. Dan Myanmar (masih) akan kembali pada kendali pemerintahan militer sebelum hadirnya Aung San Suu Kyi. Langkah mundur demokrasi di negeri pagoda emas.

USA melalui PBB hanya akan menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi dan diplomatik, alih-alih terus mengecam. Pilihan untuk menerjunkan penjaga perdamaian ke Myanmar, belum mengemuka. Bila itu yang terjadi, maka China dengan tangan terbuka akan memberikan bantuan. Dalih melindungi aset mereka, sudah lebih dari cukup.

Satu tahun mendatang, tak akan ada perubahan berarti. Meski gelombang demonstrasi semakin kuat. Kecuali, timbul pemberontakan bersenjata dari milisi-milisi di area perbatasan. Atau, PBB mengirim tentara penjaga perdamaian dalam waktu dekat.  

Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), sepertinya harus mencari figur lain. Lima tahun kekuasaan semu Aung San Suu Kyi, terbukti tidak dapat merangkul pejabat militer untuk mengembangkan demokrasi dan telah gagal mengikis pengaruh militer yang solid. 

Kata "rekonsiliasi," mungkin belum ada dalam kamus bahasa Myanmar, dan mereka harus mulai menerapkan kata tersebut. Nasib rakyat Myanmar ada di tangan mereka sendiri. Meski saat ini, tangan rezim militer masih enggan memberikan kedaulatan. 

**

Referensi: 

• Wikipedia
• Kompas.com
• CNN

Indra Rahadian, 18 Maret 2021.