Saya Sedih
Menyaksikan tayangan televisi bagaimana Indonesia menenggelamkan kapal nelayan asing yang tertangkap di territorial Indonesia, lenyap ke dalam laut, saya merasa ada yang hilang dari norma kepemerintahan Indonesia saat ini.
Saya menilai bahwa Indonesia telah kehilangan perasaan dengan mengebom kapal “sial” itu. Juga Indonesia tanpa menyadari telah menunjukkan niat negara untuk memelihara dan membesarkan totaliter melalui demonstrasi kuasa dan keangkuhan. Dan berikutnya adalah pemerintah membuktikan bahwa Indonesia tidak punya program yang eksak dalam mengelola lautnya sendiri.
Mengingatkan Presiden Joko Widodo
Ketiga penilaian itu mengondisikan saya yang sangat bodoh atau pemerintah yang sangat pintar. Saya sangat menyayangkan karena seharusnya Presiden Joko Widodotidak lakukan hal demikian.
Pertama, sebagai bangsa yang berkebudayaan Timur, yang berlandaskan martabat di atas kesantunan, terlalu banyak kebijaksanaan manusiawi yang tersedia untuk menghentikan penjarahan harta nenek moyang dalam laut milik Indonesia, di mana menanganinya tidak pula harus dengan penenggelaman kapal.
Empat Kerugian Indonesia karena Menenggelamkan Kapal Nelayan Penjarah Ikan
Kedua, menenggelamkan kapal sudah dilakukan dulu, lalu kemarin dan pasti akan lagi dan lagi. Tindakan sedemikian adalah bibit pikiran kesombongan otoriter yang jika dipelihara terus akan berkembang menjadi tindakan totaliter yang meluas ke semua sisi kenegaraan. Kalau nantinya jadi begini, Indonesia sebaiknya pulang ke zaman batu.
Ketiga, jika pemerintah memiliki program yang mampu mengolah tata laut untuk kesejahteraan rakyat banyak, maka kapal asing yang ditangkap itu tidak ditenggelamkan malahan dapat dimanfaatkan untuk menambah jumlah kapal yang digunakan rakyat dalam mengolah isi laut Indonesia. Hak rakyat melalui undang-undang untuk menyita setiap peralatan ilegal yang menjarah hasil bumi Indonesia. Hukum Internasional menghadapi kebijakan menyita adalah sekualitas dengan kebijakan menenggelamkan kapal. Namun dunia mengakui dengan simpati atas kebijakan negara menyita kapal apalagi menjadikannya benefit nasional dengan memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat bersama.
Keadaan sekarang, sudah ikan hilang, bom hilang, pemanfaatannya juga hilang. Sayang betul.
Solusi untuk Presiden Joko Widodo, Program Kelautan untuk Kesejahteraan Bersama
Saya kritik bukan tanpa solusi, bahkan saya sediakan solusi yang mampu untuk membuat negara ini, Republik Indonesia boleh maju dengan gemilang. Bukan asal omong, tetapi terstruktur dalam konsep yang terintegrasi, menyatukan semua kementerian pada satu tujuan, yaitu menjadikan pajak sebagai pendapatan kedua APBN.
Ada konsep pengolahan laut yang efisien, efektif, produktif, dan harmoni (E2PH) yang mampu memberikan pendapatan baru kepada rakyat Indonesia melalui kelautan.
Program kelautan ini adalah bagian dari proyek 50R, paket 50.000 hektar khusus untuk wilayah laut, yang dibangun di seluruh wilayah kelautan teritorial Indonesia. Diolah oleh setiap kecamatan atau beberapa desa pesisir dengan proporsional. Setiap paket diinvestasikan oleh negara 3 kapal ikan, yang dijalankan setiap hari oleh kelompok paket 50R.
Detailnya diuraikan pada "PROGRAM 50R, Republikasi Ekonomi, Solusi Keempat Menuju Indonesia Sejahtera 2045" yang diturunkan secara berseri.
Sistem yang integrasi mengikuti setiap paket, dan darinya negara akan menambahkan pendapatan aktif sedikitnya Rp 600 triliun/tahun dari kelautan, dari yang Rp 0 karena tidak dimanfaatkan selama ini; dan dengannya nelayan Indonesia menambahkam pundi-pundi APBN dengan uang murni bukan pinjaman luar negeri.
Bukankah kelautan bisa menjadi jaya kembali untuk menyejahterakan rakyat?
Tantangan untuk Presiden Joko Widodo
Apakah Presiden Joko Widodo akan sita kapal lalu berikan kepada kelompok nelayan untuk menambah armada usaha kerakyatan melalui program 50R laut? Jika melakukan demikian, maka Presiden Joko Widodo akan sekaligus mencerdaskan dunia melalui menghentikan illegal fishing dengan cara sejati Indonesia.
SalamIndonesia sejahtera
Tuhan memberkati Indonesia
