Mohon tunggu...
Tommy Junus Sarwan
Tommy Junus Sarwan Mohon Tunggu... Petani -

indonesia sejahtera 2045 adalah berhasilnya pelaksanaan cita-cita berdirinya indonesia sebagai negara yang mandiri sejati dan berdaulat, bangsa yang makmur dan sehat, dalam kehidupan yang dinamis dan aman. tujuan itu tercapai pada usia 100 tahun indonesia merdeka; melalui 5 program kerja berdasarkan isi pembukaan UUD 1945 yang dimulai pada tahun 2014

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

37) Nasihat untuk Pak Samad, Pak Busro, dan Pak Jokowi

23 Oktober 2014   21:26 Diperbarui: 17 Juni 2015   19:58 109
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

PROTEKSI

Menimbrungi tarik-tarikan antara keinginan rakyat dan politik, dimana Presiden tidak langsung mau menetapkan begitu saja menteri dalam pemerintahannya karena persoalan ketidakbersihan calon menteri, saya memberi masukan bagi Pak Samad, Pak Busro, dan Pak Jokowi tentunya.

Penyertaan KPK dan lembaga lain yang dipercaya rakyat untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia memang satu hal yang baik dalam penseleksian orang yang benar; boleh dipahami sebagai langkah baik untuk mencegah kekeliruan beli kucing dalam karung.

MANAGEMEN RINGAN

Pak Jokowi sudah memilih calon namun KPK mewakili rakyat tentunya menolak beberapa nama yanag terduga keras menyelewengkan uang Negara. Dapat dimengerti, bisa saja mereka dalam beberapa waktu mendatang segera akan ditangkap untuk selanjutnya dilakukan proses hukumnya.

Namun saya menilai dari sisi seberang, yang tidak popular bagi umum; bahwasanya KPK seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi orang yang bersangkutan saat ini jika dugaan bersalah terlalu kuat pada dirinya. Sebab jika yang terduga ternyata tidak demikian, bukankah KPK telah menghambat lajunya program pemerintah?

Apalagi Pak Samad sederhana saja menyatakan bahwa jika Jokowi tetap menjadikan orang itu menteri maka pemerintah tidak responsive. Kan itu mengancam Pak Jokowi dengan halus, ya Pak Samad tidak bertindak jujur begitu.

Kemudian, menurut Pak Busro, KPK tidak turut menetapkan menteri, namun keadaan sekarang bukankah jadinya cuma semacam lempar batu sembunyi tangan? Menteri yang ditunjuk presiden harus disetujui KPK lebih dulu baru boleh ditetapkan (walau tidak ada ketetapan peraturannya, dan semata-mata Pak Jokowi hanya mau menterinya aman dari aneh-aneh terutama dari keterlibatan korupsi).

Keadaan ini bagi saya (subjektif), disamping kebaikan tadi, adalah KPK tidak lagi berdiri diatas dasar untuk tujuan menyelesaikan masalah korupsi tetapi telah masuk kepada blunder tarik-menarik politik.

Sementara Jokowi sebagai presiden seharusnya juga punya cara berlapis untuk mencegah kabinetnya jatuh dalam pelanggaran hukum. Jika begini, Jokowi seperti juga model cucitangan lebih dulu, tidak mau susah untuk cari-cari cara mengatur kabinet supaya selalu bersih.

Keadaan ini juga adalah sama dengan seorang manager yang dengan gampang lempar masalah kepada anakbuah, karena ia tidak mau tanggungjawab; sebab ia sendiri tidak tahu jalankeluar bagaimana, dan ia takut dimarahi direkturnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun