Kebijakan Strategis Pemerintah dinilai sudah cukup antisipatif, khususnya dalam konteks antisipasi dari sisi kelangkaan produksi dan masa tanam yang tertunda, terutama menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri.
Hal tersebut dikatakan Pakar Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastadi, dalam sebuah wawancara bertema 'Menjaga Ketahanan Pangan Nasional', dengan Radio Elshinta (13/03).
Tahun 2024 ini, menurut Fithra, pemberian dana bantuan sosial sudah Rp. 498 Triliun, atau hampir setara dengan yang terjadi tahun 2021 di zaman pandemi.
"Hal ini menjadi langkah antisipatif pemerintah untuk menjaga agar produk makanan sembako tidak terlalu bergejolak, terutama di masa-masa yang paling krusial seperti Ramadhan dan Lebaran," kata Fithra.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa di bulan Februari dan Maret distribusi bantuan sosial tersebut sempat mengalami penghambatan, karena beririsan dengan peristiwa politik dimana sejak tahun 2023, Â konsumsi LNPRT [Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga] yang dilakukan oleh partai politik dan ormas mengalami kenaikan sebesar 18%, begitu juga aktivitas Bansos yang dilakukan oleh pemerintah.
"Sebelumnya, lembaga internasional terkemuka pernah mengungkapkan bahwa tahun 2022 dan 2023 akan terjadi el nino. Dan pemerintah telah menindaklanjutinya dengan strategi yang benar, akan tetapi permasalahan yang terjadi di lapangan adalah distribusinya yang masih perlu untuk dibenahi," tutur Fithra.
Dalam kesempatan tersebut, Fithra mengingatkan agar dari sisi produksi, pemerintah juga harus waspada mengingat bulan Maret dan April merupakan masa panen.
"Jangan sampai di saat itu aktivitas impor sedang tinggi, sehingga petani menjadi rugi karena nilai tukar petani akan terdegradasi. Oleh karena itu, masalah timing, supply dan distribusi harus sudah bisa diantisipasi dari jauh hari," jelasnya.
Disisi lain, lanjutnya, dari sisi anggaran bantuan dana sosial seharusnya sudah memadai, hanya saja dari sisi implementasi dan eksekusi saja yang sering menjadi masalah.
"Untuk itu, hal ini masih perlu menjadi perhatian pemerintah agar permasalahan laten ini dapat segera terselesaikan sehingga tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dapat meningkat," ungkap Fithra.
Fithra menambahkan, kehandalan membaca data road map menjadi utama. Karena ketahanan pangan itu bukan masalah di jangka pendek saja, tetap menjadi jangka menengah dan panjang. Hal tersebut nantinya akan menghasilkan kebijakan baik jangka pendek, menengah hingga jangka Panjang.
