Menanti "Jokowi Blusukan Style" ke Wajib Pajak Tambang

Menunggu ’blusukan style’ ke Wajib pajak tambang

Merdeka.com dalam tajuknya “Mengejar pajak di tengah Pulau Emas Hitam" menyatakan bahwa ‘Uang pajak tidak begitu saja turun dari langit’ (Sumandoyo, 2013). Dalam liputannya reporter Arbi Sumandoyo menceritakan betapa sulitnya masuk ke daerah pedalaman tambang dan sawit. Rela Renata Tri Santoso, Cepi Wahyudi, Mison dan Ilham yang merupakan Account Representative dari KPP Batulicin harus menmpuh jarak beratus kilometer bahkan harus menyeberangi laut untuk menuju lokasi wajib pajak tambang dan sawit. Dan bahkan sesampainya di lokasi pihak keamanan perusahaan belum tentu mengijinkan mereka masuk ke areal lokasi. Terkadang mereka bahkan menerima intimidasi akan dibunuh.

Lebih lanjut Dirjen Pajak Fuad Rahmani juga menjelaskan, terjadi kebocoran di sektor pertambangan. Hasil tambang, kata dia, bebas diekspor ke luar negeri tanpa diketahui negara. Lebih parah lagi, dia melanjutkan, banyak pengusaha tambang yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebagian pengusaha memiliki NPWP yang dibuat tak sesuai dengan ketentuan.Fuad menambahkan, kebocoran ini tidak bisa dicegah Direktorat Jenderal Pajak. Musababnya, pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang nakal hanya bisa dilakukan pemerintah daerah. Dia merekomendasi pemerintah daerah meminta pengusaha tambang mendaftarkan ulang NPWP pengusaha tambang. "Kalau enggak, stop dulu izinnya," ujar Fuad (Bohang, 2014).

Mungkin salah satu solusinya adalah ‘blusukan style’

‘blusukan style’ ala Jokowi diharapkan bisa memberikan nuansa yang berbeda kepada WP tambang dan WP lainnya yang susah dihimbau dan dikontrol oleh DJP. ‘Blusukan Style’ ala presiden Jokowi ke wajib pajak bandel memang layak dinanti. Tidak perlu bawa banyak pejabat, cukuplah sama pegawai setempat saja.

Blusukan ini penting untuk signal ke WP bahwa pemerintah baru fmendukung penuh DJP untuk menggali sektor tambang dan sektor produktif lainnya. Penting untuk mengetahui akar masalah pertambangan untuk dapat diambil kebijakan yang komprehensif tentang pertambangan. Penting karena secara alamiah tambang itu merusak alam oleh karenanya kompensasi yang diterima negara dan masyarakat sekitar haruslah optimal sebagai kompensasi dari kerusakan tersebut. Penting untuk mengetahui siapa pemilik tambang sebenarnya mungkin pejabat, politisi atau artis dll.

Jika selama ini “blusukan style” ala Jokowi berhasil di Solo dan Jakarta patut di tunggu keberhasilannya dalam mendongkrak penerimaan pajak dari sektor tambang.

Sumber Berita

http://www.tempo.co/read/news/2014/07/03/063590103/Dirjen-Pajak-Bahas-Kebocoran-dengan-KPK.

http://www.merdeka.com/peristiwa/mengejar-pajak-di-tengah-pulau-emas-hitam.html [Accessed 23/08/2014].