Sudah seminggu ini kasus penyerangan belasan pasukan siluman di LP cebongan yg menembak mati 4 tahanan yg di titipkan polda DIY masih menjadi perdebatan pro kontra di kalangan masyarakat. Bagaimanapun kasus ini sangat menampar muka hukum indonesia yg sudah sangat carut marut ini. Para pejabat seperti biasa mengeluarkan statemen s standar agar kasus ini diusut tuntas. Tapi polri yg biasanya sangat cekatan menangani kasus kriminal kali ini terkesan hati-hati mendalami kasus ini.
Justru suara paling nyaring disuarakan oleh para aktivis penggiat HAM di negri ini yg berlomba-lomba menyatakan ini adalah pelanggaran HAM berat yg harus diusut sampai tuntas, KOMNAS HAM, KONTRAS, SETARA dan LSM lainnya serta para pembebeknya satu suara menyatakan pemerintah tdk bisa melindungi napi yg seharusnyamendapat perlindungan HAM di penjara. Mereka membuat opini publik mengagungkan HAM tanpa melihat akar masalah yg menyebabkan kasus ini terjadi.
Sementara tidak sedikit masyarakat sipil yg diam-diam mendukung aksi pasukan siluman itu. Walaupun tahu itu tindakan yg salah dan melanggar hukum tapi masyarakat memaklumi tim siluman yg masih menjadi misteri. Kenyataan ini bisa jadi karena masyarakat sudah sangat frustasi dengan keadilan dan hukum di negri ini yg bisa dibeli dan dipelintir sesuaka hati oleh penegak hukum. Hukum hanya tajam untuk orang kecil, sementara untuk mereka yg berduit mereka bisa membeli pasal karet untuk meringankan hukuman, mendapatkeringan hukuman tiap tahun sehingga masa hukuman hanya sepertiga vonis dengan bantuan pembela hukum yg berusaha mati-matian membela kliennya demiuang yg dibayar terdakwa. Pun di penjara mereka masih bisa hidup mewah dengan fasilitas penjara yg wah
Inilah yg membuat masyarakat apatis dengan hukum sehingga diam-diam menganggap tim siluman itu seperti super hero punisher yg memberantas kejahatan dan premanisme yg meresahkan masyarakat. Bahkan berharap ada operasi pemberantasan preman seperti operasi petrus tahun 80-an dulu. Karena tingkat kriminalitas dewasa ini sangat meresahkan. Perampok beraksi dengan senjata api yg gampang diperoleh, penumpang kendaraan umum yg selalu resah dgn pemalakan dan pemerkosaan yg menghantui serta sederet kasus lain yg membuat masyarakat merasa tdk dilindungi HAM dan keamanannya. Masyarakat hanya ingin keamanan dan ketertiban dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Inilah yg membuat masyarakat mempertanyakan aktivis penggiat HAM itu yg justru membela preman pengeroyok yg sudah terbukti salah dengan dalih apapun. toh korban sudah tepat sasaran. Kalo pun mereka dihukum paling Cuma beberapa tahun dan sekeluar penjara akan lebih menakutkan dengan gelar pembunuh kopassus yg makin ditakuti. Jadi wajar kalo masyarakat menganggap itu bagus untuk shock therapy pemberantasan para preman di tengah kehidupan masyarakat saat ini dimana hukum tumpul dan dipenuhi mafia. Masyarakat berharap ada keadilan yg nyata.
Kenapa para penggiat HAM itu tdk ada suaranya saat anggota kopassus itu tewas mengenaskan di tangan para preman pengeroyok itu. Atau kalo ditarik ke belakang kemana suara para aktivis penggiat HAM saat 8 anggota prajurit TNI gugur di papua. Diam seribu bahasa, bahkan ada yg mengatakan di papua itu perang jadi tdk masuk pelanggaran HAM, yg lebih menyakitkan ada anggota KOMNAS HAM yg mengatakan para prajurit itu malas sehingga bisa kadi korban. Komentar yg sangat melukai rakyat sipil sekalipun yg masih mencintai indonesia. Alasan kategori pelanggaran HAM hanya bila institusi Negara yg melakukan kejahatan pada rakyat sipil juga tidak bias diterima oleh masyarakat.
Inilah suara hati masyarakat yg menghendaki adanya keamanan, ketertiiban di negri ini sehingga kita merasa aman mencari nafkah. Selama ini masyarakat diam bukan berarti bodoh dan gampang digiring dengan opini publik ataupun opini media. Harus disadari masyarakat yg menjalani kehidupan di bawah juga punya opini sendiri yg berbeda dengan opini para aktivis penggiat HAM dan para pembebeknya yg sekadar ikut-ikutan berteriak HAM supaya dianggap keren.
SALAM SATU INDONESIA…