Pesta Demokrasi 2024, Gen Z Pilih Siapa?

Indonesia saat ini sedang menuju Pesta Demokrasi serentak  yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Seperti yang kita ketahui, perayaan pesta demokrasi ini dirayakan begitu meriah setiap 5 tahun sekali, ditandai dengan dipasangnya baliho bergambarkan tokoh yang sedang mencakupkan tangan dan dikibarkannya bendera dari berbagai partai politik di sepanjang jalan, dinding, hingga fasilitas umum. 

Tercatat terdapat 3  pasangan tokoh politik yang telah mendeklarasikan dirinya untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres). Diantaranya ada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Masing-masing paslon politik ini memiliki kontroversi yang sangat mungkin untuk mempengaruhi kenaikan dan penurunan dari elektabilitasnya. Terdapat pula sisi terang dan sisi gelap yang membuat masyarakat menjadi semakin ragu untuk menentukan pilihan mereka.

Dimulai dari paslon Prabowo-Gibran, Prabowo yang dari dulu selalu dikaitkan dalam isu pelanggaran HAM yaitu menculik hingga menghilangkan aktivis pro demokrasi pada tahun 1997/1998. Meskipun Prabowo berdalil ia hanya melaksanakan perintah atasannya, namun karena hal ini pula Prabowo kemudian dipecat dari kedinasan TNI.  

Disamping itu pasangannya, Gibran,  yang diisukan menggemakan kembali politik dinasti. Tidak hanya itu, keluarga dari Presiden Jokowi ini juga telah dilaporkan ke KPK dengan dugaan Kolusi dan Nepotisme yang masih bersinggungan dengan keputusan MK yang diketuai oleh adik ipar Presiden Jokowi atau yang dapat dikatakan pula, Paman dari Gibran. Mengenai syarat dalam mencalonkan diri yaitu batas usia minimal 40 tahun kecuali pernah/sedang menjabat menjadi kepala daerah. 

Namun tentu, kita tidak boleh hanya melirik sisi gelapnya saja. Prabowo selaku Menteri Pertahanan, Ketua Umum Partai Gerindra, dan mantan perwira tinggi TNI  memiliki sikap yang tegas dalam memimpin dan sosok yang dikenal memiliki pendirian yang kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh opini publik. Sama halnya dengan Gibran yang menjabat menjadi Wali Kota Solo, berhasil memajukan infrastruktur Kota Solo dengan melakukan revitalisasi fasilitas umum sehingga alur perekonomian kian meningkat.

Selanjutnya, eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang dikenal dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dipandang nyeleneh hingga menyulut polemik baik di media massa maupun media sosial. Salah satu kebijakan yang menuai kontroversi adalah penggantian nama beberapa jalan di Jakarta dengan nama-nama tokoh Betawi. Kebijakan ini dianggap menyusahkan masyarakat karena memiliki dampak pada perubahan data administrasi masyarakat setempat. 

Ada pula janji pada saat kampanye pilkada 2017 lalu, dimana beliau membuat program Rumah DP 0% yang ternyata tidak diminati oleh masyarakat, pasalnya yang mereka dapatkan adalah rumah susun bukan rumah tapak. Sementara itu wakil dari Anies baswedan, Muhaimin atau yang kerap disapa Cak Imin, diduga terlibat dalam skandal suap Meikarta. Namun hingga kini namanya masih terus terlihat dikanca politik yang dapat diartikan ia tidak terlibat dalam kasus penerimaan suap tersebut. 

Sebagai seorang akademisi, Anies Baswedan, yang dahulu pernah menjabat sebagai rektor termuda di Universitas Paramadina periode 2007-2015, tidak perlu diragukan lagi intelektualnya. Beliau juga berhasil melangsungkan Formula E yang membawa nama baik Jakarta ke kancah internasional. Begitu pula halnya dengan Cak Imin, yang dikenal sebagai sosok religius dan berjiwa nasionalis. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Cak Imin dalam menjadi Ketua Umum PKB. ia juga sempat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada masa jabatan SBY.

Tiba saatnya pada pasangan calon yang sangat sering kita dengar, Ganjar-Mahfud. Kontroversi Ganjar Pranowo yang sudah sangat familiar adalah kasus dugaan perusakan lingkungan, dimana, Ganjar menerbitkan izin lingkungan untuk proyek tambang semen di Rembang dan penambangan batu andesit di Wadas. Selain itu, ada pula pengakuan Ganjar yang mengatakan bahwa ia, sebagai orang dewasa, wajar untuk menonton film porno. Padahal sebagai pejabat negara, hal tersebut sangat tidak etis untuk diutarakan. Kasus dugaan korupsi E-KTP juga menjadi salah satu yang menjadi pertimbngan masyarakat dalam memilih Ganjar Pranowo. 

Meskipun saat di persidangan Ganjar selalu menapik tuduhan yang dilayangkan kepada beliau. Terdapat beberapa pernyataan dari Mahfud MD  yang menjadi kontroversi. Mahfud menyebutkan bahwa LGBT adalah kodrat Tuhan yang tidak bisa dilarang. ia menjelaskan bahwa larangan terhadap LGBT tidak bisa dimuat dalam KUHP karena permasalahan yang bersifat kodrati tidak bisa dipermasalahkan oleh undang-undang. Kedua bakal capres dan cawapres ini memiliki sepak terjang yang konkret dalam dunia pemerintahan.