Integrated Farming: Usaha Meningkatkan Hasil Pertanian di Yogyakarta

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang dialami oleh setiap negara yang berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pulau Jawa memiliki pembangunan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan pulau lainnya. Namun demikian, pembangunan ekonomi yang lebih baik ini ternyata belum cukup untuk mengatasi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Pulau Jawa justru memiliki jumlah persentase penduduk miskin yang cukup tinggi dibandingkan dengan pulau besar lainnya.

 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dengan persentase penduduk miskinnya sebesar 10,83 persen. Angka ini juga termasuk tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,03 persen. Hal ini menjadikan suatu permasalahan yang harus diselesaikan secara kooperatif antara masyarakat dan pemerintah. 

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sudah berada di bawah angka persentase penduduk miskin nasional yaitu secara berturut-turut sebesar 7,46 persen dan 6,26 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul berada cukup jauh di atas angka persentase penduduk miskin nasional yaitu secara berturut-turut sebesar 15,62 persen; 11,66 persen; dan 15,18 persen. Meskipun luas wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta tak seluas provinsi lainnya, kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kemiskinan berdasarkan wilayah tersebut di Provinsi D.I. Yogyakarta.

 Berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2023, sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Distribusi PDB sektor pertanian di wilayah tersebut secara berurutan sebesar 15,43 persen; 13,8 persen; dan 24,94 persen di mana angka ini lebih tinggi dari distribusi sektor pertanian di Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu 10,23 persen. Hal ini juga sejalan dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian di ketiga wilayah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogya. Sebesar sekitar 30 persen penduduk di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul bekerja di sektor pertanian. 

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yaitu nilai tukar petani (NTP). Nilai Tukar Petani dalam setahun terakhir ini mengalami fluktuatif meskipun demikian, nilai NTP selama tahun 2024 menunjukkan nilai di atas 100 yang berarti petani berada dalam posisi surplus relatif, daya beli mereka meningkat. Ini juga dapat menunjukkan bahwa produksi pertanian berjalan dengan efisien, baik dari segi kuantitas hasil panen maupun harga jual.

Melihat sektor pertanian merupakan sektor unggulan di ketiga wilayah tersebut, integrated farming dapat dilakukan untuk mengelola pertanian lebih baik. Integrated farming merupakan sistem pengelolaan pertanian dengan menggabungkan aktivitas produksi lainnya seperti peternakan, perikanan, dan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan pertanian berkelanjutan. Selain itu, integrated farming dapat mengurangi limbah yang dihasilkan dari suatu produksi dan menciptakan suatu sistem produksi yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan teknologi seperti irigasi tetes memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya seperti air dan energi, sehingga mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang. 

Integrated farming memiliki kemampuan untuk meningkatkan diversifikasi pendapatan petani, karena sistem ini memungkinkan petani memanfaatkan setiap sumber daya. Dengan adanya diversifikasi pendapatan, petani tidak bergantung pada satu jenis usaha, integrasi berbagai aktivitas pertanian dapat membantu mengurangi risiko gagal panen. Integrated farming juga memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru di bidang produksi dan pengolahan hasil pertanian. Secara keseluruhan, integrated farming dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menurunkan angka kemiskinan sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian, seperti pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan ketahanan pangan. 

Sumber: BPS. 2024. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2023-2024. https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyIzI=/persentase-penduduk-miskinmenurut-kabupaten-kota.html 

BPS. 2024. Nilai Tukar Petani (NTP), 2024. https://yogyakarta.bps.go.id/id/statisticstable/2/MTQ5IzI=/nilai-tukar-petani--ntp--diy--desember-2024.html

BPS. 2024. Analisis Isu Terkini Daerah Istimewa Yogyakarta 2024. https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2024/12/19/aee8f0e2d7bb4bcb12f2ea92/analisisisu-terkini-daerah-istimewa-yogyakarta-2024.html