Model negara kita seperti kerajaan, buah dari otonomi daerah yang mengamputasi kekuasaan yang sentralistik menjadi desentralisasi. Akibatnya kini berkeliaran “pemimpin-pemimpin balon” yang bergerilya dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari satu kota ke kota yang lain untuk menjadikan dirinya duduk dalam singgasana kekuasaan.
Ditanah kelahiran saya yaitu Lampung menjadi salah satu contoh kasus dimana ada pemimpin-pemimpin balon itu alias pemimpin “bakal calon”, disebut begitu karena mereka-mereka inilah yang selalu ikut dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Pada satu kesempatan pilkada dipropinsi dalam rangka memilih pemimpin yang akan menduduki posisi gubernur, mereka ikut dalam proses pencalonan dan lolos sebagai peserta pilkada, tetapi tidak terpilih karena minimnya dukungan pemilih. Lalu kemudian disaat ada pilkada dikabupaten dan kota mereka ikut pula mencalonkan dan duduk sebagai bakal calon bupati dan walikota.
Begitu seterusnya dimana ada kesempatan untuk ikut dalam pilkada-pilkada yang diselenggarakan mereka selalu ikut serta, apalagi kalau sekedar menjadi bakal calon anggota dewan dalam pemilu lima tahunan, dipastikan mereka tidak absen dan ikut pemilu melalui partai politik yang berbeda bahkan!.
Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang patut kita renungi, apakah negeri ini sudah kekurangan stok pemimpin yang berkualitas dan benar-benar layak untuk dijadikan sebagai pemimpin kita?. Apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin balon itu tentu tentu patut dipertanyakan motivasinya!
Ada beberapa hal yang disinyalir melatar-belakangi motivasi mereka untuk selalu ikut dalam ajang pilkada khususnya di daerah Lampung yaitu uang, gengsi keluarga dan marga, dan semacam keinginan menjadi “raja” dalam artian sesungguhnya. Sehingga kelak jika terpilih mereka memasukkan sanak-saudara mereka kedalam pemerintahan daerah yang terbentuk diposisi-posisi strategis.
Menurut penuturan teman saya yang salah satu kerabatnya ikut dalam pilkada dikabupaten, kerabatnya tersebut mendapatkan sejumlah uang dari hasil pencalonannya sebagai calon bupati hingga milyaran rupiah walaupun ia tidak terpilih. Biasanya uang-uang tersebut didapatkan dari para pengusaha lokal dan nasional yang mempunyai kepentingan bisnis didaerah tersebut. Uang-uang pengusaha tersebut bahkan digelontorkan tidak hanya untuk satu bakal calon kepala daerah, dengan harapan disaat colon yang mereka dukung duduk sebagai pemimpin daerah mereka bisa mendapatkan keuntungan atas kepentingan bisnisnya dengan fasilitas yang diberikan kelak.
Hal ini tentu menciderai proses demokrasi dinegeri ini, dan membuktikan bahwa sistem yang kita anut selama ini tidak mampu untuk melahirkan generasi-generasi yang layak untuk dijadikan pemimpin negeri ini. Dari tahun ke tahun para pemangku kekuasaan cenderung lahir dari lingkaran yang itu-itu saja dengan kualitas yang apa adanya bahkan minus.
Episode pemimpin-pemimpin balon ini kini masih berlanjut, bahkan melalui media televisi bisa kita saksikan fenomena itu, mereka mengejar kedudukan dari satu tempat ketempat lainnya!
