Menuju 100 hari kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti telah menuai berbagai kontroversi. Tidak hanya sosok nyentrik ibu menteri itu sendiri, sorotan terhadap KKPsemakin intens melalui gebrakan pemberantasan pelaku illegal fishing. Akibatnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dulunya jauh dari sorotan media, kini media cetak , berita online dan televisi seakan rame-rame meliput kebijakan kementerian yang dibentuk di era Presiden Gus Dur. Tidak tanggung – tanggung, kebijakan yang diambil KKP untuk pelaku illegal fishing dengan jalan menenggelamkan kapal atau dengan menembaki kapal pelaku illegak fishing. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk melindungi laut Indonesia. Pemberantasan pelaku illegal fishing memang patut untuk didukung mengingat telah merugikan negara hingga Rp 300 Triliun setiap tahunnya. Praktek illegal fishing dilakukan oleh negara tetangga yang memiliki armada kapal yang mumpuni dengan modus double flagging, menggunakan ABK asing, dan menjualnya di pasar luar negeri.
Ilustrasi Kapal Asing Ditembak dan ditenggelamkan/ Sumber Foto :Â www.Tempo.co
Wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang menjadi sasaran empuk pencurian ikan adalah Laut Natuna dan Laut Arafura. Bayangkan hampir 1.130 kapal asing di atas 30 GT berpesta mengeruk hasil laut Indonesia. Padahal, Laut Arafura berkonstribusi pada produksi perikanan laut nasional hingga 13% per tahun yang tentu akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat nelayan. Sejak diberlakukan program tembak dan tenggelamkan kapal pencuri ikan, kasus illegal fishing mengalami penurunan yang signifikan, namun hal ini menimbulkan berbagai kontroversi terutama bagi negara pelaku pencuri ikan yang lebih menginginkan adanya pendekatan diplomatik.
Cara tembak dan tenggelamkan kapal pelaku illegal fishing, seharusnya bukan menjadi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena begitu kompleksnya permasalahan perikanan dan kelautan, tentu membutuhkan kebijakan yang lebih sakti. Permasalahan seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan serta lemahnya ekonomi perikanan (budidaya, tangkap dan pengolahan) harus menjadi prioritas utama. Semua aspek tersebut harus disinergikan untuk menuju pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Penegakan kebijakan illegal fishing harus mensinergikan upaya peningkatan produksi di bidang budidaya, pengolahan dan penangkapan.
Terpenuhinya elemen penting seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan melalui kebijakan jangka panjang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan patut menjadi prioritas. Di bidang perikanan budidaya, harga pakan yang mahal menjadi momok bagi pembudidaya ikan dan petambak dalam menjalankan usahanya. Ketergantungan Indonesia terhadap tepung ikan impor harus segera diatasi dengan swasembada tepung ikan. Belum lagi, kurangnya keberpihakan pemerintah dalam menyediakan pasar untuk industri pengolahan ikan. Hingga industri pengolahan tradisional harus bersaing untuk sekedar menjual ikan. Sempitnya serapan tenaga kerja sektor perikanan, tentu harus mendesak pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan. Eitss, Sudah lupakah kita dengan kebijakan minapolitan, industrialisasi dan blue economy yang digadang – gadang mampu membawa Indonesia menjadi produsen utama perikanan di dunia? Entah seperti apa arah kompas Menteri KKP untuk perikanan Indonesia. Tetapkah berambisi menjadi yang nomer satu di dunia ?
Sektor Kelautan dan Perikanan bukan hanya soal tembak dan ditenggelamkannya kapal asing, namun lebih kepada upaya sinergisnya berbagai sector perikanan yang penting untuk membangun perikanan berkelanjutan yang diharapkan mampu menjaga kedaulatan Indonesia seutuhnya, dan cara cara tembak dan tenggelamkan bukan satu-satunya pokok permasalahn disektor perikanan, seperti petani ikan butuh pakan murah, anak nelayan butuh pendidikan ,ibu ibu nelayan butuh kesahatan dan industry pengolahan butuh persaingan pasar.
