[caption caption="Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan ( sumber detik.com)"][/caption]Kurang lebih hampir 2 tahun kabinet pemerintahan Jokowi –Jk memimpin bangsa ini, menahkodai kapal menuju pulau harapan, akan tetapi sampai saat ini pembangunan sektor maritim yang dulu dicita- citakan belum terwujud, masyarakat perikananpun ada yang sudah putus asa menunggu janji dan tidak sedikit orang masih menunggu dan bersabar bahwa masih ada waktu untuk melakukan perubahan, termasuk perubahan disektor kelautan dan perikanan yang lebih dikenal dengan visi Jokowi-Jk menjadi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Visi-misi Jokowi-Jk yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah bagian yang dicita-citakan pemerintahan sekarang, berangkat dari sejarah peradaban bangsa Indonesia yang dulunya pernah jaya dilaut seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta kerajaan-kerajaan maritim lainya yang melakukan perlawanan terhadap belanda misalnya kerajaan Demak, kerajaan Gowa-Tallo di Makassar dan masih banyak lagi kerajaan lainya di nusantara yang bercorak maritim nusantara. Kejayaan masa lalu adalah sebuah manifestasi semangat untuk bisa kembali berjaya menguasai lautan, seperti kata orang bijak “siapa yang menguasai lautan akan menguasai dunia”.
***
Disektor perikanan dan kelautan kesenjangan masih terus terjadi yang miskin tetap miskin dan yang kaya semakin kaya belum lagi para rentenir pemilik modal yang terus menghisap habis para nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil, bukan hanya di perikanan tangkap dan nelayan kemudian menjadi korbanya di darat disektor perikanan budidaya juga ada rentenir dan mafia yang menguasai pakan ikan yang mungkin sampai sekarang masih menggurita di kolam-kolam dan tambak-tambak para pembudidaya. Modusnya sama ikan hasil tangkapan nelayan dan hasil budidaya kolam dipaksa dijual dengan harga murah sebab adanya ketergantungan terhadap rentenir dan pemiliki modal. Kasus yang sama tapi beda lokasi dan sama –sama memiskinkan nelayan dan pembudidaya. Lalu pertanyaanya kemudian pemerintah selama ini kemana?
Kemiskinan nelayan juga tidak terlepas dari tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan bagi generasi anak-anak nelayan yang ada di desa pesisir dan pulau-pulau kecil, pendidikan yang seharusnya menjadi motor penggerak dan memutus rantai kemiskinan kemudian tidak bisa didapatkan oleh sebagian besar masyarakat nelayan dan pulau-pulau kecil, pendidikan hanya mimpi yang sulit terwujud, bangunan sekolah yang kurang memadai dan ditambah lagi jarak dari pulau ke kota untuk sekolah Belum lagi berbicara soal kualitas pendidikan pasti sungguh sangat jauh ketinggalan jika kemudian dibandingkan dengan di kota-kota besar. Kemsikinan nelayan dan pembudidaya ikan juga disebabkan tingkat pendidikan, Jika itu adalah keharusan maka kemana nawa cita Jokowi-Jk dan kinerja menteri kelautan dan perikanan?
***
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 melansir angka kemiskinan mencapai 35 juta orang atau 13,33 persen dari jumlah penduduk yang mencapai sekitar 237 juta jiwa. Sementara, Bank Dunia melaporkan kemiskinan di Indonesia masih berkisar sekitar 100 juta. Dari data-data itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa terdapat sekitar 7,87 juta masyarakat pesisir miskin dan 2,2 juta jiwa penduduk pesisir sangat miskin di seluruh wilayah Indonesia. Nelayan miskin tersebut tersebar di 10.640 desa nelayan di pesisir. 14 Jumlah nelayan miskin ini lebih dari 25% dari total penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010. Jumlah ini juga memperlihatkan trend peningkatan penduduk miskin tidak kurang dari 4,7 juta jiwa dibandingkan pada tahun 2008.
Lantas bagimana kemudian dengan keberadaan kemenko kemaritiman ?? apa yang bisa dibanggakan dan telah dikerjakan oleh kemenko kamaritiman ? belum mengahasilkan kinerja yang baik malah sudah terjadi pergantian menteri, ditambah lagi penggantinya hanya membuat gaduh dan membuat kegelisahan di masyarakat padahal belum bekerja apa-apa buat negara dan bangsa maritim Indonesia. Menko maritim harusnya lebih fokus bekerja membangun tol laut yang dicita-citakan Jokowi-Jk dan membangun kampung nelayan serta pulau-pulau terpencil terdepn sebagai pintu gerbang kedaulatan bangsa maritim. Rakyat menunggu hasil kinerjanya pak menko maritim.
Disisi lain hampir Sama dengan yang dilakukan menteri Kelautan dan Perikanan yang terus membuat peraturan tanpa sosialisasi dan pendekatan, membakar kapal dan seterusnya, dan membuat sebagian pengusaha lokal gulung tikar dengan aturanya, jika itu semua dibandingakan dengan tingkat kesejahteraan nelayan maka tidak ada bedanya dengan era pemerintahn dulu, apa saja yang sudah dikerjakan ketika kemudian kita bandingkan dan melihat semakin hari semakin banyak nelayan yang miskin (baca data nelayan miskin ) dan semakin hari banyak nelayan yang berpindah pekerjaan menjadi buruh bangunan dan merantau ke kota-kota besar sungguh sangat ironi diatas ironi negeri maritim.
Secara umum kenerja menteri yang hanya bisa membakar kapal kita tidak bisa remehkan serta mengusir kapal asing dan seterusnya. Akan tetapi kemudian apakah nelayan miskin berkurang ? pendidikan nelayan semakin baik ? atau malah pengangguran bertambah akibat moratorium izin kapal? Dan larangan menangkap ikan ? tentunya setiap kebijakan punya resiko tersendiri dan setiap kebijakan pemerintah harusnya bisa merangkul orang banyak.
Salama Bahari #IW
