Panen Raya Petani vs Panen Raya Nelayan

 

Di kabinet kerja Jokowi-JK hal yang paling menarik untuk kita simak adalah daulat pangan, untuk mewujudkan daulat pangan dengan konsep poros maritim maka yang harus dilakukan pmerintahan sekarang adalah bagaimana terwujudnya  daulat pangan disektor pertanian dan daulat pangan disektor perikanan.

Sektor perikanan dan pertanian adalah dua sektor terdepan didalam mewujudkan daulat pangan, jika keduanya saling bersinergi maka daulat pangan yang ingin di cita-citakan Jokowi-JK bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan,  sejarah pernah mencatat bahwa Indonesia menjadi lumbung padi dan pernah swasembada beras di era presiden soeharto negara kita berdaulat di sektor pertanianya. Akan tetapi di sektor perikanan dari era orde baru hingga sekarang tidak jauh berbeda  terwujudnya daulat pangan di sektor perikanan hanya menjadi mimpi entah kapan menjadi kenyataan.

Dimedia kita mendengar berita bahwa bulan mareti ini akan dilakukan panen raya serentak di seluruh Indonesia ini mungkin bukan pertama kalinya akan tetapi ini bagian dari keseriusan menteri pertanian didalam mewujudkan daulat pangan  yang ingin dicita-citakan Jokowo-Jk. Kerja keras ini patut untuk di apresiasi bahwa untuk mewujudkan daulat pangan maka perlu adanya sinergi antara pemerintah dan petani saling merangkul sebagai satu bagian yang tak terpisahkan. 

Seperti yang dikatakan menteri pertanian bahwa petani butuh kepastian harga kalau harga wajar petani pasti menanam disaat petani menghadapi masalah pemerintah hadir ditengah kesulitan petani. Ini bukti bahwa pemerintah senantiasa harus hadir menjaga stok dan harga jika itu terwujud maka petani akn semakin sejahtera tidak menjadi penonton di negerinya sendiri.

Pemerintah hadir melindungi para petani, disaat  harga jual petani menurun maka pemerintah melakukan kebijakan harga melalui bulognya dan disaat harga naik pemerintah juga hadir untuk menstabilkan stok beras, hal inilah yang kemudian dilakukan kementerian pertanian sehingga harga stabil petani pun semakin sejahtera daulat pangan dan swasembada beras akan cepat terwujud. saya kemudian teringat saat musum kekeringan datang di pertengahan 2015 menteri pertanian dengan kebijkanya bisa melewati dan menjaga stok beras tetap terjamin.

***

Lantas bagimana kemudian dengan daulat pangan disektor perikanan?  Ketika menteri pertanian melakukan panen raya serentak di seluruh Indonesia untuk menjaga stok beras maka ibu menteri kelautan dan perikanan melakukan apa ?? untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan ??? hmmmm saya pikir kita semua sudah sering melihat di media soal kinerja ibu susi  hehehe …

kurang lebih menteri kelautan dan perikanan melakukan pembakaran kapal serentak di wilayah perairan Indonesia, yang tujuanya untuk kedaulatan NKRI. Mengeluarkan kebijakan moratorium izin perikanan tangkap, melarang kapal buatan luar negeri masuk di perairan Indonesia dan  melarang beberpa alat tangkap nelayan yang dianggap tidak ramah lingkungan. Seungguh kemudian sangat Berbeda dengan kebijakan sektor pertanian hehehe anda sendiri bisa menilainya….

Ketika sektor perikanan berusaha membuka lahan kering menjadi produktif dan menghasilkan beras maka sektor perikanan malah mengurangi izin perikanan dan melarang kapal buatan luar ngeri untuk didatangkan oleh pengusaha lokal. (baca asosiasi mengeluh ke DPR ) Ketika peratanian mendukung petani terus menanam maka di sektor perikanan alat tangkap banyak dilarang nelayan pun banyak mencari pekerjaan lain,

 yang sejatinya alat tangkap yang dilarang ada alternatif dan solusi lain dari pemerintah agar nelayan terus melaut namun keijakan tersebut tidak demikian,   pada saat ikan sedang melimpah harga ikan akan otomatis turun, dan pada musim badai/musim paceklik harga ikan akan melambung tinggi, saat itu juga pemerintah belum menghadrikan kebijakan untuk menaganinya,  ini jauh berbeda dengan kebijakan sektor pertanian yang melalui bulognya terus mengawal stok beras dengan harganya.