Pengangguran sarjana telah menjadi isu yang sangat kompleks di Indonesia. Jumlah lulusan sarjana yang semakin meningkat setiap tahunnya, menjadikan timbulnya banyak pesaing bagi para sarjana mencari kerja. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kompetensi lulusan sarjana dan kebutuhan pasar kerja, serta minimnya peluang di sektor formal maupun informal. "Berdasarkan data BPS pengangguran lulusan universitas naik dari 4,8% tahun 2022 menjadi 5,18% di tahun 2023," tutur Kepala Pusat penelitian dan Pengembangan Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Dr Said Mirza Pahlevi, dikutip dari Detik.
Data diatas menunjukkan bahwa angka pengangguran lulusan sarjana semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi tantangan serius yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan dunia usaha.
Pengangguran sarjana terjadi karena kurikulum perguruan tinggi yang relatif tidak memadai untuk memenuhi tuntutan dunia kerja atau belum mampu menciptakan keterampilan yang diharapkan pasar. Atau, barangkali kurikulum pada perguruan tinggi tersebut nilai kebermanfaatannya bagi dunia kerja atau praktik kerja sangat rendah.
Sistem pendidikan tinggi yang terlalu terfokus pada knowledge generation juga merupakan kendala tersendiri bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Orientasi sistem pendidikan yang di mana para dosen lebih menekankan pada penguasaan teori ketimbang pada pengaplikasian teori. Banyak lulusan yang memiliki pengetahuan teoritis tinggi tetapi tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan perusahaan.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Seperti, adanya jumlah lulusan sarjana yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja dengan ketersediannya lapangan pekerjaan. Jumlah lulusan sarjana kini telah melebihi ketersediaan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Dengan demikian, para lulusan harus bersaing dengan banyak pencari kerja lainnya untuk memperoleh posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Perlu adanya solusi strategis dan kebijakan yang terintegrasi untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, serta sektor nonformal diharapkan lulusan sarjana dapat menempati posisi atau pekerjaan yang semestinya.
Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, yakni dengan menyelaraskann terkait program pendidikan sarjana dengan kebutuhan industri dapat meningkatkan peluang para lulusan sarjana untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga, hal ini dapat mempermudah lulusan sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang relevan dengan jurusan mereka.
Selain itu, dilakukannya pengembangan kewirausahaan juga dapat mengatasi masalah pengangguran sarjana ini. Karena para lulusan sarjana tidak hanya berorientasi pada mencari lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan.
Program pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, seperti program padat karya dan intensif bagi Perusahaan yang mempekerjakan lulusan sarjana baru. Hal ini merupakan program pemerintah yang bergerak dalam mengatasi pengangguran di Indonesia, khususnya pengangguran sarjana.
Pemerintah adalah satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk merencanakan, dan menerapkan kebijakan untuk mengelola masalah ini dengan baik. Kita perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan berbagai program yang ada saat ini dan membawa keberlanjutan pada program-program yang sudah berjalan.
Masalah pengangguran sarjana di Indonesia merupakan tantangan yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan akses pelatihan vokasi, dan merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Bagi para sarjana, penting untuk terus mengasah keterampilan, baik hard skill maupun soft skills, serta membuka diri terhadap peluang di luar bidang akademik. Dunia industri memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.
