Mohon tunggu...
Indah Novania
Indah Novania Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa universitas pamulang

Pendidikan ekonomi universitas pamulang

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pendidikan sebagai Landasan Utama Memutus Siklus Kemiskinan Antar-generasi

13 November 2024   12:12 Diperbarui: 13 November 2024   12:15 18
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Analisis Kasus kemiskinan di kalangan generasi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis pustaka. Sumber data yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia serta lembaga internasional seperti UNESCO dan World Bank yang berkaitan dengan pendidikan dan kemiskinan. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami bagaimana pendidikan dapat memengaruhi pengentasan kemiskinan di kalangan generasi maupun antargenerasi. Pendahuluan Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia, yang tidak hanya memengaruhi kualitas hidup generasi saat ini, tetapi juga diwariskan antargenerasi. Fenomena ini dikenal sebagai "kemiskinan antargenerasi," di mana anak-anak yang lahir dari keluarga miskin memiliki kemungkinan lebih besar untuk hidup dalam kemiskinan pada masa dewasa mereka. Istilah "generasi sandwich" digunakan untuk menggambarkan generasi yang menanggung beban seluruh anggota keluarganya. Di Indonesia, pendidikan menjadi salah satu pilar penting yang diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (BPS, 2021). Pendidikan membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing yang penting dalam pasar kerja. Namun, akses pendidikan yang terbatas dan ketimpangan kualitas pendidikan masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan potensi tersebut. Artikel ini akan membahas bagaimana peran pendidikan dalam mengatasi kemiskinan antargenerasi serta kebijakan apa yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat upaya ini di Indonesia.

 Hasil Penelitian dan Pembahasan

 1. Akses Pendidikan bagi Keluarga Miskin

 Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas adalah salah satu kendala utama bagi keluarga miskin. Menurut data BPS (2021), sekitar 40% anak dari keluarga miskin di Indonesia putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti biaya pendidikan, jarak yang jauh ke sekolah, dan kurangnya sarana belajar. Di sisi lain, program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah membantu meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasi program ini. 

2. Pendidikan sebagai Faktor Penguat Ekonomi 

Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan individu untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi, yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup. Berdasarkan survei Bank Dunia (2020), setiap tambahan tahun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan individu sebesar 10-20%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam menciptakan peluang ekonomi, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang kurang memiliki modal ekonomi. 

3. Dampak Pendidikan terhadap Kesehatan dan Kesadaran Gizi

Pendidikan juga memengaruhi aspek kesehatan dan pola konsumsi keluarga. Orang tua yang berpendidikan cenderung memiliki pemahaman lebih baik mengenai pentingnya kesehatan dan gizi yang baik bagi anak-anak mereka. Berdasarkan penelitian oleh UNICEF (2021), terdapat korelasi antara tingkat pendidikan ibu dan penurunan angka kekurangan gizi pada anak-anak. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada kualitas kesehatan generasi berikutnya. 

4. Kebijakan Pendidikan dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia

beberapa kebijakan pendidikan telah diterapkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, seperti program wajib belajar 12 tahun dan KIP. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah, terutama antara perkotaan dan pedesaan. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil, dengan menambah fasilitas pendidikan, melatih guru, dan memperbaiki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun