Penerapan konsep pembangunan sosial di Indonesia mulai populer pada tahun 1980-an sebagai refleksi atas evaluasi terhadap jalannya pembangunan ekonomi.Dimana pembangunan ekonomi dinilai menyisakan distorsimasalah sosial seperti kemiskinan.
Indonesia yang selama ini menganut strategi pembangunan yang berorientasi pada strategi tricle down effect yang pemerataan hasil pembangunan dilakukan dengan mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dalam kenyataannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, hanya menimbulkan kesenjangan ekonomi, dimana sebagian kecil masyarakat berada dalam tingkat kesejahteraan yang tinggi (pengusaha/konglomerat), sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan.Paradigma pembangunan yang terpusat mengabaikan upaya pemberdayaan masyarakat akibat model pembangunan yang dijalankan bersifat top-down sehingga melahirkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan pemilik modal.
Namun seiring dengan pergantian rezim pemerintahan, pembangunan sosial mulai menjadi agenda prioritas melalui peningkatan kesejahteraan sosial. Fokus pembangunan sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Yakni model pembangunan sosial yang sepenuhnya melibatkan masyarakat mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan pembangunan. Pembangunan juga tidak hanya bersifat fisik, namun juga pembangunan mental dan spirit sosial masyarakat. Pembangunan sosial dewasa ini mencakup segala aspek yang menjadi faktor utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan sosial. Pemerintah melalui instansi terkait mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan, mulai merancang dan menjalankan serta mengevaluasi program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dalam angka statistik, keberhasilan pembangunan nasional memang menunjukkan angka yang membaik terutama bila dibandingkan sejak krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Angka pertumbuhan ekonomi dinilai cukup membaik. Hal ini dikarenakan keberhasilan pembangunan sering diukur dalam istilah ekonomi dengan Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, untuk melihat keberhasilan pembangunan sosial, tidak cukup hanya dengan melihat angka statistik. Ukuran keberhasilan pembangunan sosial jauh lebih kompleks, karena dalam kenyataannya kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Artinya, dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak selalu menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula.
Beberapa faktor penghambat penerapan social development di Indonesia antara lain:
-Luas wilayah dan keberagaman kultur.
-Pendekatan pembangunan yang bersifat Top-down dan hanya fokus terhadap pertumbuhan ekonomi
-Belum terwujudnya Good and clean governance secara maksimal
Faktor pendukung penerapan social development di Indonesia antara lain:
-Potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah
-Peranan Swasta, NGO dan Organisasi lain yang fokus terhadap permasalahan sosial
Kondisi ini menggambarkan bahwa pembangunan sosial yang selama ini gencar di canangkan oleh pemerintah masih jauh dari harapan yang diinginkan. Pembangunan sosial yang dijalankan masih terpusat pada wilayah perkotaan, belum memenuhi azas pemerataan. Mengacu pada Midgley, ada 3 (tiga) strategi besar yang diterapkan dalam pembangunan sosial, yaitu:
- Pembangunan Sosial melalui Individu (social development by individuals), Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan individualis atau ‘perusahaan’ (individualist or enterprise approach).
- Pembangunan Sosial melalui Komunitas (Social Development by Communitites), Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (communitarian approach).
- Pembangunan Sosial melalui Pemerintah (Social Development by Government), Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (statist approach).
