Butuh Gerakan Bersama untuk Bendung Politik Uang di Jakarta

Di samping itu, untuk menjaga Pilkada 2024 tetap aman dari pelanggaran, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bersama Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) rutin melakukan patroli pengawasan.

Meski begitu, upaya dari APH di atas tak akan cukup untuk membendung politik uang. Menurut saya, perlu ada gerakan sadar dari masyarakat sendiri untuk melawan dan menolak politik uang.

Gerakan warga ini bisa dalam bentuk edukasi maupun kampanye terbuka, juga pengawasan secara real time di lingkungannya masing-masing. Salah satunya melalui gerakan Relawan Jaga Suara Jakarta yang baru-baru ini diresmikan.

Relawan Jaga Suara dan Kawan 98 meresmikan Posko Jaga Suara di kawasan Sungai Barito, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/11).

Dihadiri langsung Tim Pemenangan Pram-Doel, Cornelia Agatha, pendirian posko ini untuk memastikan pilkada berjalan bersih sekaligus untuk mengawal suara cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.

Koordinator Jaga Suara dan Kawan 98, Kelik Ismunanto, mengajak warga untuk berpartisipasi mengawal pilkada agar berjalan bersih sekaligus memenangkan Pram-Doel satu putaran.

"Dari berbagai survei, Pram-Doel unggul dari kandidat lain, bahkan ada potensi menang satu putaran. Ini yang harus kita jaga dan kawal, agar kemenangan Pram-Menang satu putaran," kata Kelik, seperti dikutip dari merahputih.com

Kelik menyampaikan, peluncuran Posko Jaga Suara ini merupakan posko pertama. Selanjutnya, posko-posko serupa akan didirikan di berbagai kelurahan di Jakarta.

Dengan gerakan dari berbagai pihak, maka politik uang bisa ditanggulangi dengan baik. Paling tidak politik uang ini bisa diminimalkan kehadirannya, sehingga Pilkada DKI Jakarta bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Itulah harapan bersama supaya kita memiliki Pilkada yang berkualitas. Setuju?