Mohon tunggu...
Indah Gayatri
Indah Gayatri Mohon Tunggu... Freelancer - Penulis Lepas

Rayakan Perbedaan

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Jakarta Bisa Bebas Politik Uang, Asalkan?

14 November 2024   13:41 Diperbarui: 14 November 2024   14:05 111
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Politik Uang (money politics) selalu menjadi pembicaraan hangat tiap gelaran kontestasi politik, baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada. Diantara itu termasuk Pilkada di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan digelar 27 November mendatang,

Politik uang menjadi kekhawatiran besar partai politik, intelektual, hingga masyarakat luas. Sebab, adanya politik uang itu bisa merusak sendi-sendi demokrasi kita.

Perlu disadari, politik uang ini memang menjadi salah satu musuh utama demokrasi. Banyak studi menunjukkan bahwa politik uang akan menurunkan derajat kualitas demokrasi. Alih-alih makin demokratis, kita justru semakin mundur.

Sebab, keterpilihan pemimpin bukan disandarkan pada kompetensi dan kapabilitas kepemimpinan, melainkan sumber daya material. Ini membuat calon-calon yang asal punya uang bisa menang padahal kualitasnya bisa jadi kurang standar.

Masalahnya, politik uang makin dianggap lumrah oleh masyarakat Indonesia. Temuan survei Indikator menunjukkan, pada Pemilu 2019 sebanyak 9,8 persen pemilih menyatakan menolak politik uang. Sedangkan di Pemilu 2024 jumlah pemilih yang menolak politik uang menurun ke angka 8 persen.

Selain itu, jumlah pemilih yang mendasarkan pilihannya karena uang meningkat dari 28 persen di Pemilu 2019 menjadi 35 persen di Pemilu 2024. Temuan ini sangat mengkhawatirkan.

Namun, kondisi itu bukan tanpa harapan. Kita masih punya amunisi untuk melawan politik uang di Jakarta. Hal itu salah satunya terletak pada anak-anak muda Jakarta yang kritis dan rasional.

Mereka mempunyai kesempatan besar mewujudkan Pemilu 2024 lebih bersih dan bebas dari politik uang. Pasalnya, jumlah mereka kini sangat dominan, bahkan dianggap mayoritas dari total populasi pemilih.

Merujuk data KPU DKI Jakarta, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 8.252,897 orang. Dari jumlah tersebut, prosentase pemilih dari Gen-Z sebesar 18,5 persen, Generasi Milenial (25-39 tahun) sebanyak 32,9 persen, Generasi X (40-55 tahun) 31,5 persen, Baby Boomers (56-75 tahun) 15,5 persen, serta Pre-Boomers (>75 tahun) 1,5 persen.

Berdasarkan komposisi di atas, pemilih muda yang terdiri dari Gen-Z dan Milenial menjadi kelompok terbesar, yakni lebih dari 50 persen.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun