Masih Perlukah Program Bantuan Pangan Dilanjutkan?
Bantuan pangan berupa beras selama itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin yang layak menerima bantuan pangan maka keberlanjutan pogram ini sangat dinatilan bagi mereka yang berhak menerimanya (pemanfaat program) selama kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya dinilai berhasil baik dari kualitas beras yang disalurkan, maupun penerima manfaat betul-betul tepat sasaran, tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya, ini terbukti saat presiden Joko Widodo mewawancara langsung terhadap pemanfaat saat meninjau langsung gudang bulog  di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.Â
Jokowi mendapatkan informasi langsung dari pemanfaat tentang betapa sangat terbantunya masyarakat goongan ekonomi rendah (miskin) untuk menerima program pangan karena sangat membantu mereka untuk itulah Presiden Joko Widodo memberikan sinyal positif bahwa bantuan pangan akan dilanjutkan tentu saja akan disesuaikan dengan keadaan anggaran APBN tetapi pada prinsipnya pemerintah sangat berpihak terhadap kehidupan masyarakat miskin karena itulah program ini layak dilanjutkan  tentunya dengan melihat fiscal anggaran APBN
Fakta lapangan dari berbagai  lokasi program menyebutkan bahwa masyarakat kita sangat terbantu sekali dengan adanya program bantuan pangan dari pemerintah bantuan ini diharapkan bisa menjadi bantalan bagi  (Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Pangan adalah keluarga dengan kondisi social ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan yang masuk dalam masyarakat berpendapatan rendah dan mengalami kesulitan dalam menghadapi lonjakan harga beras yang terus menerus mengalami kenaikan yang bagi sebagian masyarakat kenaikan ini sangat  memberatkan  pada akhirnya  Presiden Joko Widdodo memutuskan, penyaluran bantuan pangan  ini dilanjutkan yang dimulai September sampai Desember 2023, dilanjutkan lagi tahun 2024, dan  sejak diluncurkan kembali pada awal Januari 2024, Jokowi beberapa kali terpantau mengungkapkan rencananya akan melanjutkan lagi penyaluran bantuan beras ini. Setidaknya sampai Juni 2024. dan informasi terkini bahwa program bantuan beras akan dilanjutkan sampai bulan Desember 2024 nanti tentu saja informasi perpanjangan ini akan sangat membahagian bagi masyarakat penerima manfaat program (KPM)
Bahkan tidak hanya Presiden Jokowi  yang berkeinginan untuk melanjutkan program bantuan pangan ini tetapi juga pihak ombudsman sebagai  lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yg diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta memberikan penilaian bahwa  program bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus terus dijalankan, sepanjang warga miskin masih ada di Indonesia mengingat program ini akan sangat membantu bagi mereka artinya tidak alasan untuk dihentikan selama pemanfaat dari keluarga miskin masih membutuhkan, jadi kata kuncinya adalah selama  warga miskin masih ada , maka salah satu pelayanan publik dari pemerintah itu kepada warga miskin harus tetap berjalan apapun alasannya demi untuk menjaga  ketersediaan pangan bagi warga miskin.
Namun yang tidak kalah pentingnya dari semuanya dalam melanjutkan  program bantuan pangan adalah melakukan kordinasi pemerintah Pusat,  dan Daerah untuk sama-sama membangun kordinasi dan komunikasi  dilevel Prov dan Kota/Kab, dukungan pendanaan APBD sebagai bentuk sharing, pengecekan keberadaa KPM, menjamin ketepatan sasaran program, melakukan edukasi dan sosialisasi secara menerus dan berjenjang, registrasi, monitoring lapangan, penanganan pengaduan, dan melakukan monev, dan semua ini dijalankan  dengan baik maka akan lebih memudahkan dalam melaksanakan  program bantuan pangan dari aspek persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan... semoga bermanfaat
Jum'at, 31 Mei 2024
Kreator: Inay Thea
