Pemanggilan Cak Imin Oleh KPK Kok Terkesan Kejar TargetÂ
Dari informasi yang beredar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin hari ini Selasa (5/9/2023).Â
Bakal calon wakil presiden (cawapres) ini rencananya akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat dirinya menjadi menjadi menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012 artinya kasus ini terjadi 12 Tahun lalu.
Kalaulah sumber berita ini valid  bahwa Cak Imin akan diperiksa KPK padahal kasus ini  adalah kasusnya terjadi tahun 2012 dibuka saat Cak Imin mendeklarasikan sebagai Cawapresnya Anis bukankah ini akan menelanjangi KPK itu sendiri. Mengapa tidak dari dahulu sejak Cak Imin  jadi Kemenakertrans KPK harusnya gercep  langsung  memeriksa? Kalau begini  kinerja KPK sangat lamban dalam penanganan kasus yang sempat menggegerkan dunia maya, namun kasus tersebut lambat laun tenggelam dimakan rayap tiba-tiba tanpa ada angin kasus ini dibuka kembali kok ya waktunya pas dengan deklarasi Cak Imin sebagai cawapres Anis namun kita selalu  diajarkan  untuk  untuk selalu berpikir positif (husnudzon)  tidak boleh berprasangka buruk harus  percaya bahwa KPK dalam bekerja selalu menjunjung tinggi rasa profesionalismenya tidak bisa diintervensi oleh siapapun
Berpikir positif terhadap siapapun semua pasti setuju namun saya jadi teringat saat masih nyantri diperkenalkan dengan istilah "Madzonnatul Fitnah" alias tempat mengalamatkan tuduhan sebagaimana sebuah  analogi memudahkan cara kita berpikir supaya tidak langsung main menuduh bahwa kita selalu berpikir negative misalnya ada seseorang yang setiap saat selalu berada dilokalisasi prostitusi maka jangan disalahkan jika yang melihat akan berpikiran bahwa oknum tersebut memang doyan jajan alias hidung belang walaupun sejatinya belum tentu demikian tetapi karena ditempat yang salah maka wajar orang akan berpikir negative, begitu pula kalau anda berada dilingkungan para santri maka orang akan berpikiran bahwa anda seorang ustadz yang sangat alim meskipun faktanya belum tentu sebagaimana yang disangkakan tetapi karena berada diligkungan pesantren maka aroma baiknya akanÂ
memancar  nah hubungannya dengan pemeriksaan Cak Imin  disaat  deklarasi sebagai Cawapres Anis maka jangan disalahkan jika sebagian  masyarakat beranggapan bahwa  KPK dalam penegakan hukum terkesan diskriminatif, tebang pilih, lambat  dalam penanganan kasus hukum artinya ada penumpukan kasus di KPK.
Kalau boleh saya bayangkan ada beberapa kasus yang menjadi prioritas diperiksa, ditunda untuk diperiksa , dan ada kasus yang diabaikan mohon maaf jika salah nah kasus yang melibatkan Cak Imin masuk kategori mana?
Namun demikian sebagai warga Negara yang baik kita kudu sepakat bahwa hukum harus ditegakkan kepada setiap orang (equality before the law) keadilan milik semua manusia tidak perduli kaya dan miskin, apapun strata sosialnya, apapun jabatannya. Itulah makna dari prinsip dasar persamaan di hadapan hukum, equality before the law persamaan, tanpa perbedaan hukum, bagi setiap manusia meskipun pada kenyataannya teori seringkali tidak sesuai dengan fakta maka muncullah ungkapan standar, penegakan hukum yang ibarat sebilah pisau, "tajam ke bawah, tumpul ke atas." Terlebih penerapannya bersamaan dengan deklarasi rasanya sulit rakyat akan berpikir jernih melihat profesionalisme KPK dalam penegakan hukum pada  kasus Cak Imin KPK terkesan mengejar target dan menyesuaikan dengan momennya yang pas. Wallahu A'lamu
