![44859935-1979478398742097-8376480970861182976-n-ayo-grak-63d1e16596b6806bfd7f40a2.jpg](https://assets.kompasiana.com/items/album/2023/01/26/44859935-1979478398742097-8376480970861182976-n-ayo-grak-63d1e16596b6806bfd7f40a2.jpg?t=o&v=770)
Bersama Kita Selingkuh Untuk Lingkungan Tidak Kumuh
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni lebih disebabkan karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Salah satu bentuk penanganan masalah permukimahan kumuh adalah collaborative governance.Â
Colaborative governance dalam penanganan masalah permukiman kumuh menjadi suatu keharusan karena tidak mungkin dilakukan sendiri maka kudu melibatkan berbagai pihak antara lain : pihak pemerintah, swasta dan juga masyarakat percumbuan tiga aktor ini menjadi penting dalam penyelesaian urusan kumuh karena kerjasama apik tiga actor akan lebih mempercepat penuntasannya bicara soal paying hokum dan pendanaan pemerintah daerah yang memiliki gawe sesuai dengan kewenangannya, perusahaan Swasta wajib ikut mendorong  melalui program Corporate social responsibility (CSR) terhadap lingkungan sekita maka diarahkan untuk masuk CSR nya kewilayah  penanganan kumuh , dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif bahkan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan penanganan kumuh diwilayahnya, harus adanya rasa memiliki dari masyarakat sebagai jaminan adanya pemeliharaan dan perawatan yang bersifat  keberlanjutan dan ini sangat penting supaya apapun lingkungan yang diperbaiki  hasilnya tidak menjadikan seperti MCK (Menara Cipta Karya) dibangun tapi tidak dapat memberikan manfaat apapun untuk masyarakat, hanya menjadi tontonan pada akhirnya mengalami kerusakan permanen ini yang harus dihindari oleh ketiga actor pembangunan
Permasalahan yang seringkali muncul dalam melakukan pola  kolaborasi tingkat implementasi sering menemukan kendala ditandai dengan adanya hambatan yang terjadi yaitu masih terdapat komunikasi yang terputus, koordinasi dan komunikasi belum maksimal,  terdapat batasan hirarki, mengedepankan ego sektoral, dan keterlibatan pihak swasta masih bersifat konvensional hanya asik dengan bantuan yang bersifat konsumtif sementara mengabaikan infrastruktur lingkungan permukiman hal ini dapat diminimalisir dengan adanya sosialisasi pemahaman yang bersifat utuh dilakukan secara menerus diberbagai level untuk menyamakan persefsi dalam penanganan kumuh,  membangun kepercayaan/ trust building  antar individu, trust antar lembaga lokal yang ada , dan trust terhadap pemerintah daerah jadi kunci utama dalam membangun kolaborasi penanganan kumuh adalah menanamkan saling percaya bukan menumbuhkan kecurigaan.
Namun demikian disadari  bahwa kolaborasi penanganan kumuh bisa berjalan manakala menempatkan Pemerintah Kota/Kab  sebagai nakhoda dalam membangun strategi peningkatkan kualitas permukiman kumuh, bukan sekadar gagasan kosong, melainkan sesuatu yang harus nyata dilakukan karena hanya melalui pemerintah daerah melalui kewenanangannya bisa menggerakan dan mengkordinasikan berbagai kekuatan untuk berkolaborasi dalam penanganan kumuh tanpa adanya goodwill dari pemerintah daerah maka jangan berharap upaya penanganan kumuh bisa berhasil. Â
Anggapan  bahwa kolaborasi menjadi sulit  adalah tidak benar, karena tidak ada yang tidak mungkin jika kita mulai untuk berani berubah, tidak  ada yang tidak bisa kita selesaikan jika masing-masing pihak bersedia duduk bersama untuk berkolaborasi, dengan  demikian kolaborasi tetap menjadi kata kunci dari setiap perubahan yang kita perjuangkan untuk menuntaskan kumuh, maka dari itu ajakan untuk  selingkuh (Selamatkan Lingkungan Kumuh) bukan sekedar gagasan mulya tapi perlu pembuktian nyata melalui pola penanganan kolaborasi multi pihak menuju lingkungan permukiman yang lebih baik, tertata, dan lebih manusiawi. Wallahu A'lamu
Kreator  adalah  Freelancer Konsultan Pemberdayaan Masyarakat -- Tinggal di Cileungsi  Kabupaten Bogor - Jawa Barat