Pihak PGRI sendiri ketika dimintai keterangan sehubungan dengan kasus tersebut malah member statement yang sulit ditangkap nalar. Pihak PGRI menegaskan bahwa bukan kasus penyuapan yang terjadi, melainkan pemerasan atau pemalakan yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan kepada guru. Sehingga menurut pihak PGRI berita itu sangat memojokkan guru, padahal disinyalir pihak guru hanya menjadi “korban pemerasan” pada kasus tersebut. Jadi kita sebagai “audience” dalam permainan ini bisa menentukan sendiri mengenai Guru vs Dinas Pendidikan ini. Satu fakta yang pasti kedua pihak tersebut telah melaksanakan praktek kotor baik menyuap maupun disuap.
Banyak pihak yang mensinyalir jika pelaksaan UKA tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang guru dan dosen. Sehingga mereka berpendapat jika UKA ini tidak perlu dilanjutkan lagi dan melakukan penentuan sertifikasi guru seperti dulu yaitu sistem NUPTK (Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
Berdasarkan uraian kasus-kasus yang tidak mendidik dalam dunia pendidikan tersebut, rasanya mustahil bila anak-anak didik kita akan menjadi pribadi yang bermoral, adil dan objektif kalau mereka dibimbing oleh tangan-tangan yang sudah terbiasa menyogok dan mencuri. Dengan demikian anak-anak kita akan mengikuti pola-pola korupsi dan suap yang dimainkan orangtuanya dan gurunya. Ini semua menunjukkan bahwa output dari proses pendidikan tidak lagi menghasilkan manusia berkarakter jujur, disiplin dan taat pada peraturan lagi, sehingga kualitas-kualitas SDM akan menurun.
Untuk mengatasi mafia-mafia pendidikan tersebut rasanya tidak bisa mengandalkan penegakan hukum semata. Sudah menjadi rahasia umum bila oknum-oknum aparat hukum juga amat rentan dengan suap dan korupsi. Tetapi mau tidak mau kita harus sama-sama berjuang untuk mencabut akar kebiasaan ini agar setidaknya tidak mengorbankan anak-anak bangsa untuk menjadi pelaku suap dan koruptor. Pembersihan dunia pendidikan kita wajib dilakukan bila kita benar-benar ingin mengejar ketertinggalan kita dengan Negara-negara maju.
