Membaca Data SDGs Desa ke-1: Desa Tanpa Kemiskinan

Membaca data capaian SDGs Desa ke-1 yang dirilis di laman sid.kemendesa.go.id menghadirkan gambaran besar mengenai upaya menghapus kemiskinan di desa. Data tersebut menampilkan berbagai indikator, dari tingkat kemiskinan hingga akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.

Pengumpulan data melalui kuisioner nasional melibatkan 109.152.726 responden individu, 32.676.989 responden keluarga, 439.894 responden tingkat RT, serta 35.209 data desa. 

Cakupan data mencapai 54,05% dari total 201.971.913 penduduk Indonesia dan 49,84% dari 63.373.589 keluarga (Kemendes, 2023). Meskipun sistem pendataan ini mampu menangkap kondisi riil masyarakat, masih terdapat celah yang perlu dioptimalkan untuk mencapai validitas penuh.

Baca juga: Menggagas Kurikulum SDGs Desa

Skor capaian masing-masing goal SDGs Desa (sumber: sid.kemendesa.go.id)

Dari berbagai indikator yang diukur, aspek penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menjadi perhatian utama. Indikator 1.1.1 mengukur tingkat kemiskinan desa dengan target mencapai 0%, menunjukkan skor 94,32 dengan volume 6.204.184 jiwa. Indikator 1.1.2 mengenai kemiskinan ekstrem desa mencapai skor 50,40 dengan volume 54.150.310 jiwa.

Perbedaan signifikan antara skor indikator tersebut mencerminkan tantangan yang lebih kompleks dalam menangani kemiskinan ekstrem. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun banyak desa telah mengurangi angka kemiskinan, masih terdapat segmen masyarakat yang sangat rentan.

Dalam konteks partisipasi masyarakat terhadap program sosial, data menunjukkan bahwa pelibatan warga dalam program SJSN di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan masih jauh dari target ideal 100%. Indikator 1.2.1 mencatat persentase warga desa peserta SJSN bidang kesehatan dengan skor 40,10 dan volume 24.202.593 jiwa.

Baca juga: SDGs Desa: Data yang Melesat, Tantangan yang Belum Usai

Indikator 1.2.2 untuk sektor ketenagakerjaan memperoleh skor 19,49 dengan volume 3.119.877 jiwa. Rendahnya partisipasi ini mengungkapkan potensi kendala dalam sosialisasi maupun akses terhadap layanan jaminan sosial.

Baca juga: Bapak TAPM, Dong Ayok Analisiskan Kita Datanya!

Penerima bantuan sosial dari pemerintah juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas intervensi kebijakan. Data menunjukkan total penerima bantuan sosial mencapai 13.179.684 keluarga, dengan BLT Dana Desa mendominasi sebesar 33,38% atau 4.399.498 keluarga.

Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Presiden (Banpres), Bantuan UMKM, bantuan untuk pekerja, bantuan pendidikan anak, dan bantuan lainnya memberikan kontribusi yang bervariasi.