Menjelang akhir tahun, kehidupan seorang Pendamping Desa kerap diwarnai dengan situasi penuh dinamika. Tidak ada bonus, tidak ada gaji ke-13, dan bahkan penghargaan sering kali terasa seperti impian semata.
Yang ada hanyalah rasa deg-degan, was-was, dan pertanyaan besar yang terus membayangi: "Apakah kontrak akan diperpanjang atau tidak?" Pernyataan Menteri Desa tentang "mengocok ulang" Pendamping Desa menjadi angin yang tak pasti arahnya.
Bagi banyak Pendamping Desa, ini bukan sekadar pekerjaan; ini adalah perjuangan untuk keberlanjutan, untuk tetap bisa berkontribusi dalam memberdayakan desa, dan tentu saja, untuk memastikan kebutuhan pribadi dan keluarga tetap terpenuhi.
Pada penghujung tahun, tugas-tugas Pendamping Desa mencapai puncaknya. Siklus perencanaan desa memasuki tahap akhir, dan pendamping harus memastikan bahwa APBDes tahun berikutnya dapat disusun dan ditetapkan tepat waktu.
Ini bukan tugas ringan. Proses ini membutuhkan keterlibatan intensif bersama pemerintah desa, mengawal setiap detail perencanaan hingga memastikan dokumen yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat desa. Waktu terasa begitu sempit, sementara tuntutan begitu besar.
Selain itu, ada pula kewajiban pemenuhan data sarana dan prasarana (sarpras) maupun non-sarpras. Pengumpulan data ini tidak sekadar formalitas, tetapi memerlukan ketelitian dan keseriusan, karena data yang dihasilkan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan pembangunan desa ke depan.
Pendamping harus bergerak cepat, mengolah, dan memastikan setiap dokumen yang dihasilkan sesuai dengan standar. Tidak berhenti di situ, data tersebut juga harus diinput ke dalam dashboard yang telah disediakan. Aktivitas ini sering kali memakan waktu dan energi yang luar biasa, terlebih ketika infrastruktur pendukung seperti koneksi internet dan perangkat teknologi di lapangan jauh dari kata memadai.
Kemudian, ada laporan akhir program. Bagi Pendamping Desa, ini adalah pekerjaan yang sangat menuntut. Laporan ini mencakup seluruh aktivitas selama setahun penuh, harus dirinci, akurat, dan terintegrasi dengan berbagai program pemerintah lainnya.
Tidak jarang, laporan ini menjadi bahan evaluasi yang menentukan, kesalahan kecil pun dapat berakibat fatal. Dalam situasi seperti ini, tekanan meningkat berkali lipat. Pendamping Desa bukan hanya berurusan dengan laporan administratif, tetapi juga harus mengatur waktu dan emosi untuk memastikan semuanya berjalan lancar.
Yang tidak kalah penting adalah pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Surat ini merupakan syarat untuk memperoleh honor bulan Desember. Di balik setiap tandatangan dalam dokumen ini, ada rasa tanggung jawab besar yang harus diemban. Pendamping Desa menyadari betul bahwa honor tersebut bukan hanya upah atas kerja keras mereka, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah yang diterima adalah hasil dari kerja nyata di lapangan.
