Mohon tunggu...
Beryn Imtihan
Beryn Imtihan Mohon Tunggu... Konsultan - Penikmat Kopi

Beryn, lahir di Pulau Seribu Masjid, saat ini mengabdi pada desa sebagai TPP BPSDM Kementerian Desa dengan posisi sebagai TAPM Kabupaten. Sebelumnya, ia aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi. Beryn memiliki minat pada isu sosial, budaya, dan filsafat Islam. Saat kuliah, Beryn pernah mencoba berbagai aktivitas umumnya seperti berorganisasi, bermain musik, hingga mendaki gunung, meskipun begitu satu-satunya hal yang selalu menarik perhatiannya adalah menikmati secangkir kopi.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Tantangan 38 Ribu Pendamping Desa bagi Presiden Prabowo Subianto

6 Oktober 2024   15:27 Diperbarui: 6 Oktober 2024   15:35 1500
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Dok. Fasilitasi kelompok tanibternak Desa Malaka/Dokpri

Pendamping Desa: Sembilan Tahun Mengawal Pembangunan dari Akar Rumput

Dalam sembilan tahun terakhir, keberadaan sekitar 38 ribu Pendamping Desa yang tersebar di 74.957 desa di seluruh Indonesia telah memainkan peran penting melalui program P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa). 

Dengan dana desa yang terus meningkat, mereka menjadi penggerak utama dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden membawa tantangan baru untuk mengakomodir Pendamping Desa yang kini telah menjadi bagian vital dari tata kelola pembangunan pedesaan.

Dok. Monitoring pelaksanaan rembug stunting/Dokpri
Dok. Monitoring pelaksanaan rembug stunting/Dokpri

Namun, posisi Pendamping Desa semakin kuat tidak hanya karena kebutuhan praktis di lapangan, tetapi juga karena adanya perubahan regulasi yang secara tidak langsung memperkuat peran mereka. Salah satunya adalah perubahan pada Undang-Undang Desa (UU Desa No. 6 Tahun 2014), yang secara signifikan memengaruhi kebijakan dan pengelolaan pembangunan desa.

Dok. Daftar usulan rembug stunting/Dokpri
Dok. Daftar usulan rembug stunting/Dokpri

Peran UU Desa dalam Memperkuat Posisi Pendamping Desa

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi desa dalam mengelola pembangunan dan otonomi. UU ini menciptakan peluang besar bagi desa untuk menjadi lebih mandiri, terutama dengan adanya Dana Desa, yang dialokasikan langsung dari pemerintah pusat. 

Sebagai bagian dari implementasi undang-undang ini, peran Pendamping Desa menjadi semakin sentral. Meskipun UU Desa tidak secara eksplisit menyebutkan Pendamping Desa, kebijakan yang muncul dari undang-undang ini, seperti peraturan tentang penggunaan Dana Desa dan mekanisme perencanaan pembangunan desa, mengharuskan adanya pendampingan yang kuat.

Perubahan regulasi yang terlahir dari UU Desa menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Untuk itulah, Pendamping Desa hadir sebagai fasilitator, memastikan bahwa setiap desa memahami dan mampu menjalankan mandat ini. Tanpa peran mereka, banyak perangkat desa mungkin akan kesulitan menavigasi kompleksitas peraturan baru dan memastikan bahwa Dana Desa digunakan untuk kebutuhan prioritas desa.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun