Yang menjadi kebanggaan bagi pasangan Gubernur-Wakil Gubnernur DKI Jakarta beserta pendukung mereka adalah kebijakan mereka. Bagaimana bisa? Kebijakan mereka proletar atau pro- rakyat kecil. Begitu yang selalu dielu -- elukan oleh pendukung pasangan ini.
Bila dianalisa secara etimologi, Proletar berarti kaum marginal, kaum ekonomi rendah. Maka, Kebijakan proletar berarti kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Namun, yang kini menjadi pertanyaan: Benarkah bahwa kebijakan mereka proletar?
1. Memfasilitasi PKL
Benarkah dengan memperbolehkan dan memfasilitasi PKL berdagang di jalanan adalah sebuah kebijakan yang memperhatikan rakyat kecil?
Mungkin tidak!
Berpihak pada rakyat kecil bukan berarti memfasilitasi segala keinginan mereka, termasuk berjualan di jalanan. Alasannya sederhana, fungsi jalanan untuk arus lalulintas, bukan untuk berdagang. Dengan kebijakan ini justru akan menghidupkan kembali persoalan rumit ibu kota di masa lalu mengenai tata tertib, kesemrawutan, lingkungan kumuh, kemacetan parah.
Pro rakyat kecil bukan berarti membiarkan mereka berdagang di jalanan, tetapi dengan menyediakan tempat yang sesuai untuk berdagang yang tentu saja tidak melanggar fungsi jalan.
Mengembalikan Becak.
Mengapa becak sebelumnya dilarang di kota Jakarta? Karena becak dianggap salah satu sumber kemacetan, dan menambah kekacauan kota.
Mengembalikan becak, memperbolehkan becak untuk kembali beroperasi adalah bentuk kebijakan pro rakyat kecil yang salah kaprah. Mengembalikan becak untuk kembali beroperasi di ibukota sama saja membiarkan orang terpaku pada profesi itu dan tidak berpikir untuk beralih ke profesi atau sumber mata pencaharian yang lain. Padahal, keuntungan dengan menarik becak juga tidak seberapa. Akibatnya, kondisi keterpurukan ekonomi lagi -- lagi akan sulit diatasi.
Pada akhirnya, kebijakan ini akan mengundang para tukang becak dari daerah sekitar untuk masuk Jakarta. Lalu, masalah yang akan timbul selanjutnya adalah masalah lama tentang kekacauan kota, dan tentu saja kemacetan yang semakin menjadi - jadi. Mungkin saja, Jakarta akan menjadi semakin kumuh, berantakan dan mengalami kemunduran.