Potensi lautan Indonesia yang luasnya lebih 70 persen wilayah negara bernilai US$ 1,2 triliun atau hampir 10 kali nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai sumber pangan dan energi masa depan, sumberdaya kelautan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Makanya, selain green economy, Indonesia mengimplementasikan blue economy sebagai paradigma pembangunan perikanan dan kelautan.
“Kalau bisa betul-betul mengelola potensi lautan, hitung-hitungannya kita memperoleh US$ 1,2 triliun atau hampir 10 kali nilai APBN. Sleeping giant. Tidak ikan saja, biodiversity-nya hebat. Presiden di Rio de Jeneiro telah mengemukakan blue economy,” Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Tjitjip Sutardjo menjelaskannya ketika rapat kerja (raker) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/9).
Menurutnya, lautan tidak saja habitat berbagai jenis ikan, tapi juga aneka biota seperti terumbu karang dan padang lamun. Menyelamatkan lautan berarti menyelamatkan kehidupan maka Indonesia mengimbau dunia untuk menjaga kelestarian lautan sebagai lumbung pangan dan energi. Berkat lingkungan yang lestari, orang miskin bisa mencapai kesejahteraannya, dan manusia di masa nanti menikmati hidup yang berkualitas.
Kendati potensinya sleeping giant, anggaran KKP tidak banyak serta nelayan dan pembudidaya tanpa subsidi. “Anggaran kami jauh di bawah (kementerian) pertanian. APBN kami hanya Rp 6,38 triliun. Pertanian sekitar Rp 20 triliun.” Selain itu, pemerintah tidak menyubsidi nelayan dan pembudidaya seperti layaknya subsidi pupuk bagi petani. “Nelayan dan pembudidaya tidak disubsidi. Petani mendapat subsidi pupuk Rp 16 triliun.”
Merujuk rencana strategis tahun 2010-2014, Sharif menekankan, pembangunan kelautan dan perikanan memiliki visi pro-growth, pro-job, pro-poor, juga pro-environment. Oleh karena itu, rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2012 lebih fokus pada penambahan produktivitas, karena tujuannya untuk meningkatkan daya saing melalui nilai tambah produk kelautan dan perikanan.
“Kalau kita hanya memikirkan masalah-masalah hulu, nelayan dan pembudidaya, maka kita tidak banyak beranjak. Karena itu, kita memiliki program industrialisasi. Industrialisasi memberikan nilai tambah dan daya saing,” ia melanjutkan. Penambahan produktivitas bisa menjamin mata rantai hulu-hilir yang menyetarakan posisi antara nelayan dan pembudidaya di sektor hulu serta posisi industri-industri di sektor hilir.
“Dua pihak memiliki ketergantungan. Hulu memiliki posisi tawar yang lebih baik kalau industrialisasi maju. Industri-industri membutuhkan produk-produk nelayan dan pembudidaya. Kesetaraan hulu dan hilir melahirkan mutual benefit.” KKP mendorong konsep “Sustainability Development with Equity” (pembangunan berkelanjutan dengan kesetaraan) sebagai pegangan pembangunan kelautan dan perikanan.
Ketika sarapan pagi tiga pemimpin negara, yakni Perdana Menteri (PM) Australia Julia Gillard, PM Grenada Glen Prichet, dan PM Antigua & Bermuda Baldwin Spencer, Kamis (21/6), di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Rio+20, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, selain green economy, Indonesia akan mengimplementasikan blue economy. Ia mengimbau dunia untuk memanfaatkan wilayah laut dunia yang amat luas.
Sebelumnya, 16-19 Juni, tim ahli 192 negara berdiskusi. Mereka menghasilkan dokumen “The Future We Need” yang menekankan green economy. “Saatnya dunia beralih dari greed economy ke green economy,” Yudhoyono menegaskannya dalam diskusi yang antara lain menampilkan PM Norwegia Jens Stoltenberg sebagai panelis.
