CIREBON---Wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning) merupakan kekuatan ekonomi yang baru dan besar di Jawa Barat sesudah kawasan Bandung Raya. Untuk mengoptimalkan pembangunan di sana, setiap kabupaten dan kota seharusnya menyinergikan bermacam ragam potensi daerah.
Pemerintah daerah bersepakat untuk memproyeksikan Ciayumajakuning tahun 2028 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang prestisius. Ciayumajakuning menjadi magnet raksasa perekonomian, baik skala internasional, nasional, maupun regional. Konsep Ciayumajakuning mengistilahkannya Cirebon Metropolis atau Cirebon Raya.
Dalam konsep Ciayumajakuning, Kota Cirebon berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), selain pusat pertumbuhan Jawa Barat bagian timur serta pusat kawasan andalan Ciayumajakuning dan sekitarnya. Sebagai PKN maka Kota Cirebon berfungsi untuk melayani kegiatan perkotaan skala internasional, nasional, dan regional.
Tiga wilayah di Jawa Barat berfungsi sebagai PKN, yaitu wilayah Bandung dan sekitarnya, wilayah Bogor dan sekitarnya, serta wilayah Cirebon dan sekitarnya. “Wilayah Cirebon dan sekitarnya sangat berpotensi untuk berkembang karena belum terlalu ramai dan masih bisa mengatur tata ruangnya,” Kepala Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah III Jawa Barat Ano Sutrisno memaparkannya.
Saat bertemu pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Negara, Kantor BKPP Wilayah III Jawa Barat, Cirebon, Rabu (9/6/2010), Ano menjabarkan potensi Ciayumajakuning yang saling melengkapi. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah (RTRW) Cirebon Metropolis seharusnya memperhatikan prospek setiap daerah.
Selain potensi sumberdaya alam yang berlimpah (perikanan, pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, minyak dan gas), posisi geografisnya strategis (akses ke Jakarta dan Bandung serta akses ke Semarang dan Yogyakarta). Topografinya juga mendukung, dari daerah perairan, pesisir, pantai, dataran, ke pegunungan.
Semua daerah kabupaten dan kotanya terbentang dari Cirebon dan Indramayu sebagai daerah pesisir ke Majalengka dan Kuningan sebagai daerah pegunungan. Dalam konsep Ciayumajakuning, pembangunan infrastruktur, utamanya infrastruktur perhubungan, baik darat, laut, maupun udara, menjadi persoalan yang krusial.
Di sektor pertanian, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lumbung padi nasional, juga mangga gedong gincu sebagai produk unggulan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. “Mangga yang sudah diekspor bernama gedong gincu. Hanya ada di Ciayumajakuning,” Ano menjelaskan.
Sektor industri jasa dan manufaktur seperti batik, rotan, makanan olahan, dan perdagangan, terpusat di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, bola yang diekspor ke Eropa dan Afrika Selatan adalah komoditas unggulan Kabupaten Majalengka, sedangkan Kabupaten Indramayu penghasil minyak dan gas yang dikelola PT Pertamina.
Sektor pariwisata menjadi andalan Kabupaten Kuningan yang mengandalkan kelestarian hutan di sekitar Gunung Ciremai. Demikian pula Kabupaten dan Kota Cirebon menyuguhkan wisata budaya sekaligus religi melalui kehadiran tiga keraton dan makam Sunan Gunung Jati yang tak sepi dikunjungi.
Infrastruktur pendukung yang memperlancar akses di Ciayumajakuning seperti tol Palimanan-Kanci dan tol Kanci-Pejagan yang kian mempercepat arus lalu lintas kendaraan dari Jawa Tengah ke DKI Jakarta. Transportasi kereta api rute Jakarta-Cirebon-Jakarta juga tersedia tujuh kali sehari. “Posisi Ciayumajakuning strategis sebagai daerah perlintasan.”
Wilayah Cirebon memiliki Kabupaten Kuningan yang potensi airnya berlimpah. “Air dari Kabupaten Kuningan dimanfaatkan penduduk, di antaranya di Kota dan Kabupaten Cirebon,” Ano menyambung. Untuk mengelolanya, diterapkan sistem pengelolaan air minum regional bersama daerah lain di wilayah Cirebon.
Jika penataan bermacam ragam potensi daerah tersebut tersinergikan, Ano optimististis wilayah Cirebon bisa menjadi pusat pemerintahan di Jawa Barat. “Mimpi saya, Cirebon nantinya jadi pusat pemerintahan di Jawa Barat.”
Sebagai pimpinan rombongan, Ketua DPD Irman Gusman (senator asal Sumatera Barat) mengatakan, potensi ekonomi dan sumberdaya alam Ciayumajakuning mubazir jika setiap kabupaten dan kota tidak menyinergikan potensinya. Salah satu bentuk sinergi yang saling melengkapi ialah rencana Kabupaten Kuningan menjadi pemasok air baku untuk Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu yang kekurangan air bersih. Juga mengelola bersama sampah, Bandara Kertajati, dan Bendungan Jatigede.
Sayangnya, ia mengatakan, kelengkapan infrastruktur pendukung di Ciayumajakuning belum termanfaatkan, di antaranya Pelabuhan Cirebon yang lima tahun terakhir hanya lokasi bongkar muat batubara, Lapangan Udara Penggung hanya didarati pesawat kecil, dan beberapa ruas jalan antarkabupaten/kota yang rusak.
Ia mengingatkan, meskipun Ciayumajakuning memiliki kekuatan ekonomi dan sumberdaya alam, sebenarnya bukan alasan utama memekarkan wilayahnya sebagai provinsi yang terpisah dari Jawa Barat. “Dengan bersinergi, pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam di Ciayumajakuning bisa lebih optimal.”
Acara tersebut dihadiri Ason Sukasa (Wakil Bupati Cirebon), Momon Rochmana (Wakil Bupati Kuningan), Sunaryo (Wakil Walikota Cirebon), kepala-kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan perwakilan PT Semesta Marga Raya (SMR) selaku investor tol Kanci-Pejagan. Selama pertemuan, mereka mengungkap berbagai masalah yang belum teratasi kepada para senator.
Mengungkap berbagai masalah
Ason mengutarakan komplain masyarakat Cirebon wilayah timur yang mengeluhkan 28,3 km jalan rusak akibat pembangunan tol Kanci-Pejagan. “Kondisi jalan rusak di beberapa desa hingga menyebabkan konflik masyarakat Cirebon wilayah timur. Mereka ingin memisahkan diri dari Kabupaten Cirebon.”
Disebutkan, perbaikan jalan rusak tersebut membutuhkan dana Rp 25-30 miliar, tapi pihak pengembang proyek hanya sanggup membantu Rp 5 miliar. “Pihak SMR selaku pengembang proyek tidak mampu menyelesaikan masalah ini sehingga kami mengharapkan DPD bisa mengupayakan solusinya,” ia menjelaskannya.
Masalah lainnya ialah kebijakan Menteri Perdagangan yang memberlakukan ekspor bahan mentah rotan serta Kabupaten Kuningan yang sering terkena banjir kiriman. “Saat musim kemarau, kami punya MoU (memorandum of understanding) untuk pemenuhan air bersih. Tapi, untuk masalah banjir kiriman ini tanpa MoU,” Ason berseloroh.
Momon meminta DPD memfasilitasi pembangunan kebun raya di Kuningan, termasuk infrastrukturnya. “Karena manfaatnya sangat banyak.” Ia beralasan. Di antaranya, kebun raya berfungsi sebagai resapan air untuk kebutuhan daerah sekitarnya, seperti Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu.
Sementara itu, Kota Cirebon yang diwakili Sunaryo mengeluhkan Pelabuhan Cirebon yang tidak berkontribusi untuk pembangunan Kota Cirebon. “Retribusi truk pengangkut batu bara setiap hari melintas tapi tidak ada imbasnya. Bahkan, kami hanya menerima debu batu bara yang menyebabkan polusi udara yang merusak kesehatan. Kami berharap DPD memberikan solusi untuk masalah ini.”
Selain itu, ia mengusulkan pemanfaatan Bandara Penggung di samping rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Dengan menambah lahan 400 m, Bandara Penggung bisa melayani penerbangan skala sedang, sehingga jika presiden atau menteri berkunjung ke wilayah Ciayumajakuning maka mereka bisa langsung mendarat di Cirebon.
Kabupaten Indramayu, diwakili Kepala Bappeda Apas Fahmi mengadukan PT Pertamina yang hingga sekarang menunggak pajak pengelolaan minyak bumi. Meskipun persoalannya disengketakan ke Mahkamah Agung (MA) dan dimenangkan Kabupaten Indramayu, namun PT Pertamina tidak mematuhi putusan MA untuk membayar pajak pengelolaan minyak bumi kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Kabupaten Kuningan hanya meminta perhatian pemerintah pusat untuk mendukung potensi-potensi daerah yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, utamanya di bidang pariwisata dan potensi sumberdaya alam lainnya, yang sebagian besar menjadi komoditas utama dua kabupaten.
Menanggapinya, Irman memastikan, setiap masalah yang dikemukakan itu tercatat baik. Sebagian besar masalah itu terkait isu-isu yang menjadi bahan rapat/sidang senator asal Jawa Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selama kunjungan kerja ke Cirebon, Irman didampingi Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas (senator asal DI Yogyakarta) serta beberapa senator seperti Mohammad Surya (senator asal Jawa Barat), Eni Khairani (senator asal Bengkulu), Bambang P Soeroso (senator asal Bengkulu), Mahyudin Shobri (senator asal Bengkulu), A Hafidh Asrom (senator asal DI Yogyakarta), Wahidin Ismail (senator asal Papua Barat), dan Mohammad Sofwat Hadi (senator asal Kalimantan Selatan).
Seusai mendengar berbagai masalah di wilayah Ciayumajakuning, rombongan menghadiri upacara acara jumenengan (penobatan) Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat, mantan senator asal Jawa Barat periode 2004-2009, sebagai Sultan Sepuh Cirebon XIV di Keraton Kasepuhan Cirebon serta mengunjungi kawasan sentra batik di Desa Trusmi, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon.