Andai Jokowi menang pada Pilpres 17 April 2019, saya yakin BTP akan ditunjuk menjadi salah satu menteri di kabinetnya, yakni Menteri Dalam Negeri, karena BTP cocok untuk membersihkan kesemrawutan di birokrasi pemerintahan.
Tapi sekarang, memang tidak ada pos yang tepat untuk BTP, juga tidak di TKN. Karena:
Satu, BTP bisa dijadikan kubu 02 sebagai sandsak, sasaran pukulan untuk menjatuhkan elektabiilitas Jokowi, karena bagaimanapun BTP sudah menyandang predikat sebagai narapidana penista agama, meski predikat itu sangat bisa diperdebatkan mengingat perjalanan kasusnya.
Kedua, BTP tak mungkin dipasang menggantikan KH Ma'ruf Amin, karena Jokowi bisa kehilangan dukungan dari para pemilih yang percaya BTP menista agama. Mereka akan menarik dukungan dan mungkin golput jika Jokowi menukar Ma'ruf Amin dengan BTP. Jokowi juga bisa kehilangan dukungan dari para nahdliyin yang sudah senang salah satu kiai kehormatan mereka  menjadi cawapres.
Ketiga, parpol akan menolak, karena BTP bisa mendapatkan golden card menuju Pilpres 2024, yang semua pimpinan parpol mitra koalisi Jokowi, kecuali PSI, mengincarnya. Â Jadi memang, tak ada tempat yang strategis untuk BTP saat ini, kecuali di PDIP sebagai kader partai. Saya maunya BTP di PSI sih, karena bisa menambah kuat partai politik harapan rakyat itu, tapi tentu tidak pas untuk karier politik BTP yang sudah jauh di depan.
Menyebut jatah menteri untuk BTP saat ini juga kurang strategis, karena Pilpres belum berlangsung dan belum ketahuan siapa yang menang, Penyebutan nama BTP sebagai salah satu calon menteri tetap akan mengganggu kesolidan pemilih, terutama pemilih dari basis Islam, yang memilih Jokowi karena faktor Maruf Amin dan pemilih dari kalangan nahdliyin.
Kondisinya berbeda jika Jokowi-Ma'ruf menang Pilpres. Kalau itu yang terjadi dan negara tidak dibikin rusuh oleh Prabowo dan kawan-kawan yang terindikasi takkan bisa menerima kekalahan dengan gencarnya menyebarkan isu KPU tidak netral, KPU berpihak, KPU curang dan isu bahwa mereka akan melakukan aksi protes besar-besaran ke KPU jika kalah, maka Jokowi bebas memilih BTP jadi menterinya. Saya yakin Jokowi akan memberikan tanggungjawab membenahi birokrasi pemerintahan yang sarat dengan budaya koruptif yang sudah mengakar lama, sejak zaman kolonial Belanda.
Bagi BTP juga tak masalah tak masuk TKN sekarang ini, karena BTP orang nya arif dan tahu diri. Dia sudah terbiasa mengkalkulasi. BTP takkan membuat sulit Jokowi dengan ambisi politiknya yang juga memang tidak menonjol.
Jadi berhentilah menghembus-hembuskan hoaks, bahwa BTP akan masuk TKN, akan menggantikan KH Ma'ruf sebagai cawapres, karena itu sangat tidak benar. BTP orang baik, sama dengan Jokowi. Kelak pasti aka nada tempat yang pas untuk beliau.
