Kesan yang saya tangkap setelah menyaksikan berita menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh mahasiswa di Makassar, adalah menjengkelkan dan tidak tepat sasaran.
Mereka, mahasiswa yang adalah orang-orang intelek itu bertindak seperti preman yang tak berpendidikan. Saya yakin preman saja banyak yang berpendidikan, belum tentu bertindak seperti para mahasiswa itu.
Beberapa kali saya menyaksikan pemberitaan terkait gerakan mahasiswa di Makassar, kebanyakan selalu rusuh dan anarkis.
Dalam demo menolak kenaikan harga BBM yang beritanya barusan saya tonton di Metro TV, para mahasiswa yang disebutkan berasal dari Universitas Muhammadiyah itu, merusak sebuah pos polisi dan restoran cepat saji.
Kalaulah mereka mau berpikir secara logis, tak ada gunanya merusak sebuah pos polisi, karena para anggota polisi disana hanya menjalankan tugas atas perintah dari atasannya. Para polisi itu bukan pemegang dan pengambil keputusan atas naik atau tidaknya harga BBM. Bahkan Kapolri sekali pun bukan merupakan decision maker atas masalah tersebut.
Sedangkan seperti kita ketahui, pos polisi itu dibangun bukan dari kocek para polisi yang bertugas itu, tetapi dari uang negara yang nota bene berasal dari kumpulan uang rakyat.
Para pemegang dan pemutus kebijakan di negeri berada di tangan para pemimpin eksekutif dan legislatif di tingkat pemerintahan pusat, yakni yang paling utama adalah Kepala Negara dan Pemerintahan, Presiden. Maka yang tepat didemo besar-besaran itu adalah Presiden, datangi tempat dimana Presiden berada, atau juga ke tempat para wakil rakyat yang bercokol di pusat, bukan malah bikin rusak di daerah sendiri.
Jika kelakuan para mahasiswa seperti itu, anarkis, lalu apa bedanya mereka dengan para penonton bola yang sering juga bertindak anarkis ?
Di negeri ini rasanya sudah sangat sulit membedakan mana yang preman, hooligan, dan mahasiswa, kalau tindakan mereka sama-sama anarkis.