Ke depannya nanti bisa saja orang berpikir banyak kali untuk menjadi seorang Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) baik di tingkat daerah apalagi Pusat.
Dengan melihat kondisi di masyakat negeri ini yang seperti kita ketahui pasca Pilpres, para Ketua KPU berserta instrumen bersamanya, bisa jadi merasa ngeri terhadap kondisi keamanan diri mereka dan keluarganya.
Bayangkan ada yang berani mengancam akan menculik Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Malik. Ancaman tersebut bukan berasal dari orang awam, tapi dilontarkan oleh seorang Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Muhammad Taufik. Sangat disayangkan orang seperti Muhammad Taufik ini bisa bersikap seperti itu, seolah menganggap dirinya seperti tengah hidup dan berada di jaman Flintstone, jaman batu.
Menilik dari sikap seorang Ketua Parpol seperti itu, ini sangat tidak mendidik masyarakat untuk bersikap sportif, juga menyepelekan aturan hukum yang berlaku di satu negara. Jika seseorang sudah bisa menyepelekan hukum di negaranya sendiri, maka tak bisa diharapkan menghormati hukum di negara lain.
Tak kalah dengan ancaman yang diterima oleh Ketua KPU, Ketua MK, Hamdan Zoelva yang kini memimpin sidang gugatan Pilpres oleh kubu Prabowo-Hatta, juga menerima ancaman teror yang disampaikan orang tak dikenal melalui istrinya.
Diungkapkan oleh sang ayah, Muhammad Hasan. Menurut Hasan, akhir-akhir ini putranya sering menerima ancaman teror yang disampaikan melalui istri Hamdan. Hasan sendiri sadar jika teror yang ditujukan kepada anaknya kemungkinan besar berkaitan dengan gugatan dan sengketa hasil Pemilihan Presiden 9 juli lalu. Oleh karena itu, Hasan meminta anaknya untuk tidak gentar menghadapi ancaman teror tersebut.
“Saya sampaikan kepada anak saya, tidak usah takut, tidak usah berpikir macam-macam, laksanakan tugas dengan baik saja,” kata Hasan.
Negeri ini tampaknya kembali memunculkan orang-orang yang berjiwa preman, ingin menyelesaikan suatu persoalan menurut cara sendiri tanpa mengindahkan hukum. Orang-orang yang berjiwa preman atau premanisme, sangat sulit menerima kekalahan, yang ada adalah bisa memenangkan kepentingannya dengan berbagai cara meskipun itu menabrak berbagai norma dan aturan, serta melanggar hukum.
Kita semua tentu masih ingat peristiwa dibunuhnya seorang Hakim Agung, Syaifuddin Kartasasmita pada tahun 2001, yang mana melibatkan Hutomo Mandala Putra (Tomi Soeharto), putra Mantan Presiden RI.
Dengan adanya ancaman dan teror terhadap 2 Pejabat Publik tersebut, jangan sampai kecolongan dan peristiwa terbunuhnya Hakim Agung tersebut terulang kembali. Negara yang dalam hal ini melalui Polri, mesti melakukan pengamanan secara ekstra terhadap kedua Pejabat Publik itu berikut keluarga mereka. Negara mesti bersikap dan berlaku responsif terhadap hal-hal mengancam keamanan jiwa warga negaranya apalagi yang sedang melaksanakan tugas untuk dan atas nama negara. Negara tidak boleh kalah oleh preman dan tindakan premanisme. Negara wajib menang untuk membuktikan bahwa keamanan dan memberikan rasa aman bagi tiap warga negaranya merupakan tugas wajib.
Pilpres kali ini tampaknya menjadi satu pertaruhan bagi Penyelenggara berikut yang terkait setelah Pilpres tersebut usai. Pemerintah selaku penyelenggara Pemilihan, perlu mencari dan menciptakan metode baru terkait penyelenggaraan suksesi pemerintahan mulai dari Pemilihan Kepala Desa, Bupati, Gubernur, Pemilu dan Pilpres, agar semua pihak bisa merasa puas menerima hasil akhir dari proses dan penyelenggaraan demokratisasi tersebut.