Kanwil Kumham Sultra Dorong Wakatobi Menjadi Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023

Wakatobi - Dalam rangka pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM dan Pendampingan Menuju Kabupaten/Kota Peduli HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melalui Bidang HAM melakukan rapat koordinasi dan pembinaan di Kabupaten Wakatobi (Kamis, 2/3/2023).

Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bidang HAM, Sunyoto, hadir dan menjadi pembicara dalam rapat ini. Rapat dihadiri sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diantaranya Pj. Sekda Wakatobi, Kabag Hukum Setda Wakatobi, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disdukcapil, Kepala Dinas PPA, Kadiskominfo, juga hadir Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi dan lainnya, serta berlangsung di Ruang Rapat Setda Wakatobi.

Melalui kesempatan ini, Sunyoto menyampaikan arahan Kepala Kantor Wilayah Silvester Sili Laba dan dukungan kepada Kabupaten Wakatobi untuk bersama-sama dan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis HAM serta menuju penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023.

"Mewakili kepala kantor wilayah, kami hadir membersamai bapak ibu untuk saling bekerjasama, mewujudkan wilayah yang kita cintai ini menjadi wilayah Peduli HAM Tahun 2023 mulai hari ini, salah satunya dengan menerapkan pelayanan pada lembaga publik yang berbasis HAM", Ucap Sunyoto, Kepala Bidang HAM, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara.

Suasana Rapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi (dokpri)

Dalam rapat ini, hadir pula Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM di Kabupaten Wakatobi, juga kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM. Terkait hal itu, kepala kantor juga turut menyampaikan kesiapan dan dukungan pada aspek-aspek yang menjadi bagian dari penerapan layanan publik berbasis HAM.
"Terkait layanan berbasis HAM, Imigrasi Wakatobi sudah memiliki sejumlah fasilitas ramah HAM, juga terdapat maklumat pelayanan dan transparansi biaya keimigrasian. Kami juga masih terus berupaya dan berinovasi", ucap Kepala Kantor Imigrasi Wakatobi, Henry Santos.

Rapat membahas sejumlah poin penilaian dan aspek pemenuhan data dukung yang harus dipersiapkan. Diantaranya ketersediaan produk hukum daerah, tersedianya informasi dan banyuan hukum di daerah, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, program kerukunan umat beragama, hak atas pendidikan, perlindungan anak dan perempuan, serta sejumlah aspek penilaian berbasis HAM lainnya.

Kedepannya Kabupaten Wakatobi diharapkan mampu menjadi Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 dimana penghargaannya nanti akan diserahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Hari HAM Sedunia Tahun 2023.