Kebijakan Baru Imigrasi Dorong Wisata Asing & Investasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin Apresiasi Langkah Dirjen

Batulicin -- Direktorat Jenderal Imigrasi, melalui kebijakan terbaru yang diresmikan oleh Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, memberikan bebas visa kunjungan (BVK) kepada pemegang permanent residence (PR) Singapura untuk mengunjungi wilayah Kepulauan Riau, khususnya Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Kabupaten Karimun. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-940.GR.01.01 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-1.GR.01.07.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing, terutama dari Singapura, yang ingin menikmati keindahan alam, wisata kuliner, hingga berbelanja di tiga destinasi utama tersebut. Wisatawan asing yang memanfaatkan fasilitas BVK diberikan izin tinggal hingga empat hari, menjadikan lokasi ini pilihan ideal untuk liburan singkat atau "short escape".

Dirjen Imigrasi Silmy Karim menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya fokus pada sektor pariwisata, namun juga pada potensi pengembangan ekonomi, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Nongsa dan Bintan Resorts. Hal ini diharapkan dapat menarik minat investor asing, khususnya dari Singapura, untuk berinvestasi dalam sektor ekonomi kreatif dan digital di kawasan tersebut.

"Kebijakan bebas visa ini bertujuan tidak hanya untuk menarik wisatawan, tetapi juga investor yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi di kawasan KEK. Kami berharap fasilitas ini dapat meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau," ujar Silmy Karim.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, Ferizal, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. "Langkah strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperluas potensi wisata dan investasi, tidak hanya di Kepulauan Riau, tetapi juga di wilayah lain di Indonesia. Sebagai bagian dari Imigrasi, kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor, serta memastikan keamanan dan kelancaran perlintasan di perbatasan wilayah kami," ungkapnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan potensi pariwisata dan ekonomi, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.