Penggunaan LCS Semakin Kuat: Awal yang Baik untuk Indonesia

LCS atau Local Currency Settlement merupakan suatu cara atau proses transaksi bilateral yang dilakukan oleh pemilik usaha di Indonesia dengan pelaku usaha di negara mitra dengan menggunakan mata uang lokal negara masing-masing yang mana setelmen transaksinya dilakukan dalam yurisdiksi masing-masing negara. Misalnya, dalam melakukan transaksi perdagangan antara Indonesia dan Jepang dapat menggunakan mata uang rupiah, akan tetapi setelmen transaksi rupiah tersebut dilakukan di Indonesia. begitupun sebaliknya, apabila dilakukan menggunakan mata uang Yen, makan setelmen transaksinya dilakukan di Jepang.

2018 adalah awal dimana Indonesia mulai menerapkan secara resmi LCS ini. Ternyata penerapan LCS ini disambut baik oleh para pelaku usaha dan perbankan di Indonesia. Apalagi, LCS ini juga dapat mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap dolar AS. Dengan demikian juga mampu mengurangi tekanan terhadap Rupiah dan mendorong pengembangan pasar mata uang valas non-USD di regional.  Adapun penerapan LCS ini memiliki banyak manfaat seperti: pengefisienan biaya konversi dan transaksi, alternatif pembiayaan ekspor atau investasi secara langsung dalam mata uang lokal menjadi tersedia, begitupun dengan alternatif instrumen hedhing dalam mata uang lokal, serta terjadinya diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam proses transaksi. Sehingga diharapkan dengan dengan adanya kerangka LCS ini dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kekuatan mata uang merupakan salah satu indikator kekuatan ekonomi negara. Apabila kedudukan mata uang suatu negara lebih tinggi dibanding dengan mata uang lainnya, serta dinilai cukup stabil hal in tentu menjadi kunci emas bagi negara tersebut. Nah, penerapan kerjasama LCS yang dilakukan Indonesia ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mata uang rupiahnya. 

Menurut Bhima Yudhistira, Ekonom Institute for Economic Development and Finance (INDEF), Indonesia sangat bergantung pada dolar AS. Pasalnya, penggunaan dolar secara berlebihan dapat melemahkan fondasi perekonomian negara.
Sementara itu, Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center for Economic Reform of Indonesia (CORE), mengungkapkan akibat negatif lainnya. Ketergantungan yang terus menerus terhadap dolar AS dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan Indonesia untuk melakukaan hubungan kerja sama dengan negara lain.

Akhirnya, kondisi ini membuat Indonesia dan negara-negara lain, terutama negara-negara Asia Tenggara, mempertimbangkan untuk meninggalkan penggunaan mata uang US Dollar dalam perdagangan. Sebagaimana dicontohkan dalam kerjasama bilateral antara Bank Indonesia (BI) dan PBoC. Transaksi dalam mata uang lokal (pembayaran dalam mata uang lokal). /LCS) antara Indonesia dan Cina

Selain hal tersebut, terdapat beberapa kemungkinan mengapa Indonesia gencar mengadakan kerjasama LCS ini. Kemungkinan-kemungkinan tersebut antara lain adalah Indonesia khawatir dengan kekuatan politik AS jika terus bergantung pada USD. Berkaca dari aksi AS yang memberikan ancaman kepada negara-negara dalam keanggotaan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) yang melakukan kerjasama ekonomi dengan Iran. Akibatnya, Iran terkucilkan dalam hubungan kerjsama ekonomi dengan negara-negara lain. Tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Indonesia. Karena jika suatu saat Indonesia memiliki perbedaan pendapat politik dengan AS, dan Indonesia masih bergantung pada dolar AS, tentu Indonesia akan menghadapi hal yang serupa dengan Iran. Sehingga, Indonesia menjadi lebih fleksibel dan menentukan kebijakan politik luar negerinya tanpa harus merasa takut atau terancam. Inilah yang disebut dengan kekuatan politik suatu negara.

Kemungkinan yang lain yang menyebabkan indonesia melakukan strategi dedolarisasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Beberapa akhir ini terjadi perang dagang antar Australia dan China, Korea selatan dan Jepang. Jika LCS dapat berjalan dengan baik dan penggunaan mata uang rupiah meningkat dalam transaksi antar negara, Indonesia akan semakin diuntungkan dari perang dagang antar negara adidaya dunia tersebut. 

Tercatat hingga 2022, telah terdapat 4 negara yang memiliki perjanjian LCS dengan Indonesia. Negara pertama yang melakukan kesepakatan ini adalah Thailand dan juga Malaysia kemudian diikuti oleh negara-negara diluar ASEAN yaitu Jepang dan Tiongkok. Tentu ini adalah permulaan yang baik Indonesia. 

Menurut Bank Indonesia, transaksi LCS sudah meningkat secara signifikan sejak awal. Jumlah transaksi LCS pada tahun 2021 adalah $2,53 miliar, tiga kali lipat dari $797 juta pada tahun 2020. Pada kuartal pertama 2021, nilai transaksi melalui LCS adalah $868 juta. Bank sentral juga menemukan komposisinya, transaksi LCS didominasi antar bank sebesar 50%, diikuti perdagangan 35%, pengiriman uang 14%, dan direct investment 1%. Semoga saja implementasi dan kerjasama LCS semakin meluas, bukan hanya di empat negara. Upaya perluasan LCS jelas diperlukan untuk mengurangi ketergantungan penggunaan mata uang utama, sehingga terjadi diversifikasi mata uang sehingga stabilitas nilai tukar rupiah dapat mengalami peningkatan.

Bagi perusahaan, LCS juga berfungsi sebagai lindung nilai alami, melindunginya dari efek nilai tukar. Penggunaan LCS juga cukup memberi keuntungan sebab biaya transaksi lebih murah dan juga efisien akibat adanya bunga langsung dan pengiriman uang yang lebih cepat sehingga stabilitas sistem keuangan lebih dapat dijamin. Kini penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) sebagai media transaksi bisnis semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri penguatan penggunaan dana lokal tidak lepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Beberapa negara-negara dunia internasional juga percaya bahwa mata uang mereka harus dinilai dalam konteks kepentingan nasional. Perwujudan dari semua ini juga mempengaruhi perdagangan internasional negara mereka tersebut.

Menanggapi tren adopsi LCS yang berkembang kian pesat, Bank Indonesia pun membentuk kelompok kerja dengan pemerintah dan beberapa lembaga untuk mempercepat pengembangan LCS ini. Gugus tugas ini dibentuk bersama dengaan Kemenko Perekonomian dan Kemenko Marves (Kemaritiman dan Investasi), Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.