Pada tahun 1997 beberapa negara di Benua Asia mengalami fenomena krisis moneter yang menyebabkan inflasi besar-besaran di beberapa negara terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Fenomena krisis moneter ini diawali oleh negara Thailand dan kemudian menyebar luas ke beberapa negara tetangganya bahkan negara-negara di belahan Asia lainnya seperti Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Rusia, dan beberapa negara di Asia lainnya. Inflasi yang terjadi akibat krisis moneter ini kemudian melemahkan sistem perekonomian yang ada di negara-negara yang terdampak akibat negara Thailand. Tidak hanya menyebabkan melemahnya sistem perekonomian negara, krisis moneter ini menciptakan gejolak pada bidang sosial dan politik di negara-negara luar Asia seperti Brazil serta Meksiko.
Krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi di kawasan Asia pada 1997-1998 ini membawa bekas tersendiri bagi setiap negara dan menjadikannya sebagai peristiwa yang tidak akan terlupakan. Karena krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi di beberapa negara kawasan Asia tersebut membawa perubahan besar untuk negara tersebut hingga saat ini.
Melemahnya perekonomian negara yang sangat dasyat membuat jatuhnya nilai mata uang negara-negara yang terdampak. Keterpurukan ekonomi yang menimpa negara-negara di Asia pada saat itu membuat nilai mata uang beberapa negara mencapai nilai minus yang sangat banyak. Pada saat itu nilai mata uang rupiah Indonesia megalami penurunan sejumlah -73,9% yang mana sangat terpuruk dari beberapa negara seperti Thailand itu sendiri yang hanya mengalami penurunan sejumlah -37,5% beserta Korea Selatan sejumlah -39,0%. Dapat dikatakan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang paling terkena dampak paling buruk akibat peristiwa krisis moneter Asia pada waktu itu, ditambah lagi Indonesia pada saat itu mengalami gejolak politik internal. Ini merupakan serangan bertubi-tubi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia di tahun 1998.
Awal mula terjadinya peristiwa krisis moneter ini adalah saat terjadinya penurunan nilai mata uang baht oleh Thailand. Thailand kehilangan kesempatan untuk melakukan ekspor diakibatkan turunnya suku bunga di Eropa dan Amerika Serikat yang menyebabkan peningkatan drastis arus pasar kapital di Asia. Thailand mengalami defisit yang sangat parah dan menyebabkan devaluasi nilai mata uang mereka.
Krisis ekonomi yang dialami oleh Thailand dinilai semakin buruk hingga pada akhirnya Thailand meminta bantuan kepada IMF (International Monetary Fund) untuk menangani krisis yang terjadi di negaranya. IMF (International Monetary Fund) merupakan sebuah lembaga moneter internasional yang berwenang dan bertanggung jawab menangani segala permasalahan yang terjadi pada bidang ekonomi internasional, termasuk permasalahan krisis moneter. Setelah dimintai bantuan oleh Thailand untuk mengatasi krisis moneter yang terjadi di sana, IMF akhirnya membantu Thailand dengan berbagai cara. IMF memberikan pinjaman dana kepada Thailand untuk mengatasi keterpurukan ekonominya. Peminjaman dana tersebut ditujukan oleh IMF agar Thailand dapat melakukan pembangunan dalam berbagai macam hal dan akhirnya dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi yang mereka alami. Kemudian IMF juga ikut campur tangan dalam melakukan peningkatan nilai tukar mata uang negara Thailand dan beberapa negara di Asia lainnya yang juga terdampak krisis moneter ini.
Thailand juga memerintahkan lembaga-lembaga atau institusi ekonomi di negara mereka melakukan peningkatan suku bunga agar dapat mengurangi peredaran mata uang mereka di pasar internasional. Lalu pemerintah Thailand juga menghabiskan cadangan devisa negara mereka dalam upaya mempertahankan nilai tukar Baht. Akan tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil yang bagus dan justru membuat nilai tukar Baht semakin lemah oleh dolar. Kemudian bantuan yang diperoleh Thailand dari IMF tadi ternyata tidak dapat sepenuhnya membantu mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di sana. Bantuan pinjaman dana ini dianggap tidak efektif oleh beberapa pihak dan justru dianggap semakin memberatkan Thailand karena harus memikirkan bagaimana cara mereka untuk mengembalikan dana tersebut.
Serangkaian upaya dilakukan oleh Thailand untuk menutupi defisit anggaran di negara mereka, salah satunya adalah upaya pengetatan anggaran. Pengetatan anggaran atau biasa disebut dengan austerity fiskal. Program ini telag dilakukan oleh pemerintah Thailand tetapi masih belum bisa berhasil juga dalam mengatasi krisis moneter yang mereka alami karena program ini dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Adapun Thailand menandatangani Letter of Intent pada 14 Agustus 1997. Dalam hal tersebut pihak IMF menyetujui adanya pinjaman sebesar USD 4 Milyar untuk Thailand. Kemudian Letter of Intent berisikan beberapa kebijakan-kebijakan atau rancangan yang akan dilakukan Thailand untuk upaya menstabilkan perekonomian mereka. Hingga beberapa rancangan yang diciptakan berjalan dengan baik dan Thailand akhirnya dapat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3-4% pada tahun 1999. Program-program yang dilakukan Thailand melalui bantuan IMF akhrinya dapat membawa perubahan meskipun tidak instan. Perubahan yang dialami Thailand dalam meningkatkan perekonomiannya memakan waktu beberapa tahun untuk bisa mencapai kategori stabil. Pada tahun 2000 akhirnya Thailand tidak pernah melakukan penarikan dana lagi dari IMF.
Referensi
Aziza, A. N., Fathana, A., & Yulianto, A. F. (2019). Analisis Peran IMF terhadap Fenomena Inflasi tahun 1997-1998 di Negara Thailand. Journal of International Studies, II(1), 25-33.
