Tantangan dan Keterbatasan Neo-Realisme dalam Hubungan Internasional

Teori neorealisme dalam hubungan internasional, yang diperkenalkan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979, menawarkan pandangan yang khas mengenai dinamika global dengan sejumlah asumsi dan konsep kunci. Neorealisme menegaskan bahwa struktur sistem internasional bersifat anarkis, yang berarti tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat mengatur negara-negara. Dalam konteks ini, setiap negara beroperasi dalam sistem tanpa otoritas pusat, berfokus pada kekuasaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pertahanan dan perlindungan kepentingan nasional. Negara-negara dianggap sebagai aktor utama, berusaha memperkuat militer demi melindungi diri dan memperluas pengaruh. Sikap curiga terhadap negara lain sering muncul akibat kondisi anarkis ini.

Namun, neorealisme juga skeptis terhadap kemampuan negara untuk bekerja sama secara tulus. Negara-negara lebih cenderung mempertimbangkan manfaat yang bisa diperoleh dari kolaborasi, yang menunjukkan bahwa kerja sama antarnegara tidak sepenuhnya didasarkan pada kepercayaan. Distribusi kekuasaan di antara negara-negara besar berpotensi membentuk sistem internasional, yang dapat memicu aliansi atau isolasi demi meraih keuntungan relatif, sehingga meningkatkan risiko konflik.

Teori ini mengemukakan konsep keseimbangan kekuatan sebagai strategi untuk menjaga keamanan. Setiap negara berusaha memperkuat militer mereka guna melindungi diri dan mengurangi ancaman dari negara lain, menciptakan apa yang dikenal sebagai "security dilemma." Dalam situasi ini, negara harus selalu waspada terhadap potensi ancaman dan berupaya menambah kekuatan untuk menyeimbangkan risiko tersebut.

Kritikus neorealisme berpendapat bahwa teori ini tidak cukup memadai untuk menjelaskan fenomena kerja sama antarnegara. Sebagai contoh, teori institusionalisme menunjukkan bahwa kegagalan institusi politik dapat menyebabkan perang, bukan hanya karena anarki. Neorealisme juga cenderung meragukan peran lembaga internasional dalam mendorong kerja sama, padahal lembaga seperti PBB dapat berperan penting dalam meredakan konflik dan meningkatkan kolaborasi antarnegara.

Selain itu, teori konstruktivis menantang asumsi-asumsi neorealisme yang tetap statis, dengan menekankan bahwa hubungan internasional adalah konstruksi sosial. Konstruktivisme menyoroti peran ide, nilai, dan pemahaman yang dimiliki setiap negara dalam membentuk interaksi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan internasional lebih kompleks daripada sekadar fokus pada kekuasaan dan anarki.

Kritikus juga menunjukkan bahwa neorealisme tidak sejalan dengan teori perdamaian demokratik, yang berargumen bahwa negara-negara demokrasi cenderung lebih stabil dan tidak berkonflik satu sama lain. Namun, kasus-kasus tertentu, seperti interaksi Amerika Serikat dengan negara-negara demokrasi di Amerika Latin selama Perang Dingin, menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak selalu konsisten dengan teori ini. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara demokrasi pun dapat terlibat perang jika ada perbedaan kepentingan yang signifikan.

Secara keseluruhan, kritik terhadap neorealisme menunjukkan bahwa teori ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas hubungan internasional. Kritik-kritik ini membuka jalan bagi pengembangan teori-teori lain yang lebih komprehensif, seperti institusionalisme dan konstruktivisme, yang menawarkan perspektif lebih luas tentang bagaimana negara-negara berinteraksi dan bagaimana struktur internasional dapat dipengaruhi oleh proses sosial dan politik. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan memperkaya teori-teori hubungan internasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat dan komprehensif tentang fenomena global.