Target 2,1 Juta Ton Beras Sulsel Terancam Gagal akibat Kemarau Panjang

Manusia boleh merencanakan dengan berbagai kecanggihan teknologi apapun yang menyangkut bidang pertanian khususnya padi, namun rencana apapun bentuknya semua keputusan itu ada ditangan Tuhan. Seperti terlihat beberapa waktu lalu ketika saya melakukan penjajakan memantau langsung sentra lumbung pangan sulsel yakni Kabupaten Sidrap, Pinrang dan beberapa daerah penghasil padi sulsel, sedikitnya sekitar 2.000 hektar areal persawahan di Sulsel terancam gagal panen atau puso akibat musim kemarau panjang dan tidak disiplinnya petani dalam menggarap lahan pertaniannya. Secara ilmiah dan logika alasan itu bisa diterima. Untuk meminta tanggapan dari pemerintah yang memiliki otoritas terkait hal ini, saya berusaha menemui Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulsel Lutfie Halide sesuai acara workshop peningkatan populasi sapi di Gedung Graha pena Makassat, Rabu kemarin (21/9) menuturkan seharunsya petani di Sulsel tidak akan terjebak dengan kegagalan panen akibat kemarau jika saja mereka disiplin mengikuti semua saran yang sudah dianjurkan. "Kami sudah pernah menganjurkan kepada para petani melalui Tudang Sipulung, agar disiplin dalam menanam padi, yaitu sebelum bulan Juni. Petani yang mengalami kegagalan tanam saat ini adalah mereka yang tidak disiplin serta keluar dari kesepakatan waktu tanam dan panen tersebut," ujar Lutfi Halide, Ia melanjutkan, bahwa rata-rata petani yang terancam gagal panen itu adalah petani yang melakukan kegiatan penanaman padi di bulan Juli. Padahal mereka sudah dianjurkan, selesai panen sebaiknya harus di sekitar bulan Juni. Sebagian petani mengganti komoditas yang mereka tanam dengan tanaman yang tidak mengkonsumsi banyak air yaitu tanaman palawija atau kacang-kacangan seperti kedelai, juga cabe dan satur-sayuran. Artinya, petani masih bisa menikmati hasil tanaman mereka walaupun sedang musim kemarau. Meski begitu, Lutfie segera memberi bantuan berupa pompa air untuk sejumlah areal sawah milik para petani yang terancam gagal panen tersebut. Namun petani yang akan mendapat bantuan tersebut adalah petani yang tergabung dalam setiap kelompok tani, agar kegiatan mereka bisa terus terpantau. Lutfie memaparkan total areal persawahan di Sulsel seluas 465.000 hektar, 2.000 ha yang sudah terancam gagal panen adalah daerah Pinrang, Sidrap dan Bone. Sementara itu 60 ha lainnya di Kabupaten Pangkep dan 15 hektare di Kabupaten Sidrap gagal panen karena keterlambatan tanam. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana dengan pancanangan 2. 1 juta ton yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu? Jika melihat realitas bahwa kegagalan panen akibat puso dan ketidak disiplinan petani dalam bercocok tanam?

[caption id="attachment_136598" align="aligncenter" width="474" caption="Kekeringan di sejumlah wilayah penghasil padi di sulsel mengancam kegagalan panen akibat puso (foto Imansyah R)"][/caption]

[caption id="attachment_136601" align="aligncenter" width="438" caption="Musim kemarau berdampak pada lahan petani, bagaimanapun petani butuh kepastian nyata dari pemerintah (foto Imansyah R)"][/caption]

Itulah berbagai alasan klasik yang selalu dijadikan alasan oleh pemerintah dalam mencapai sebuah pencintraan tanpa pernah melihat faktor apa yang menyebabkan adanya kemarau panjang dan kegagalan panen di wilayahnya. Dalam pengamatan saya sebagai seorang aktifis petani yang kesehariannya hidup berdampingan bersama petani, kenyataannya petani hingga saat ini selalu dijadikan korban kebijakan dan komoditas politik semata. Menurut hemat saya, jika mencermati kemarau panjang yang melanda sejumlah daerah penghasil pangan di negeri ini adalah semata karena destruksi sistemik telah melanda sektor pertanian kita sejak lama. Mulai dari hulu hingga hilir. Dan jika pemerintah mau jujur dan intropeksi diri ke belakang banyak faktor yang menyebabkan alam pertanian sudah tak bersahabat. Contohnya, lahan pertanian sudah masuk kategori "leveling off", artinya kondisi unsur hara lahan pertanian sudah terjadi kerusakan parah akibat penggunaaan pupuk kimia yang melebih ambang batas. Melalui kebijakan pemerintah yang tidak tepat, memaksa petani untuk terus memasukkan asupan pupuk kimia dalam lahan persawahannya tak lain untuk menggenjot produksi pangan secara signifikan. Di pihak pemerintah, dengan kebijakan tersebut fakta dilapangan terbukti dapat meningkatkan produksi padi dalam Negeri secara signifikan, namun disisi lain fakta ersebut justru memberikan dampak yang merugikan sektor pertanian kita dalam kangka panjang. Alhasil, kondisi lahan pertanian kita semakin memprihatinkan termasuk kebutuhan air bagi petani yang terus menerus selalu menjadi persoalan. Keberhasilan Semu Program 2,1 juta ton beras yang telah dicanangkan oleh pemerintah propinsi sulsel adan juga beberapa propinsi penghasil pangan di negeri ini, tak lain adalah program kebijakan populis. Mengapa saya katakan demikian? Pemerintah masih belum memiliki kepekaan dalam melihat berbagai permasalahan yang ada di tingkat petani. Infrastrukur sepeti jalan tani, embung, modal kredit perbakan dan akses informasi dan pasar adalah sebuah mata rantai yang seharusnya bisa di akses dengan mudah oleh petani. Belum lagi dengan rendahnya tingkat pendidikan petani yang berada di pedesaaan. Kondisi tersebut diperparah dengan masih banyaknya petugas lapangan (PPL) mempermainkan petani dengan berbagai program bantuan yang dikhususkan buat petani namun tidak sempat dinikmati oleh sebagain besar petani sebagai penerima yang berhak atas bantuan itu. Lantas, bagaimana dengan pencanangan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi hingga 2.1 juta ton hingga secara nasional sempat didengungkan oleh Kementerian Pertanian 5 Juta ton beras sedangkan kebijakan tersebut belum menyentuh tingkat kesejahteraan petani sebagai subjek dalam sektor pertanian itu sendiri. Yang jelas, sektor pertanian kita terus mengalami keterpurukan jika pemerintah baik pusat, propinsi dan kabupaten/kota belum bisa memberikan kepastian yang nyata bagi para petani. Anggaran negara, baik itu APBN dan APBD di sektor pertanian haruslah ditinjau kembali dan benar-benar dialokasikan untuk kesejahteraan petani. Sehingga keberhasilan semu yang selama ini terjadi benar-benar bisa dibuktikan secara riil. Target yang telah dicanagkan pemerintah 2.1 juta ton beras sebuah keniscayaan jika saja pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan permasalahan menyangkut fenomena iklim akibat kemarau panjang. Konsep pertanian yang ramah lingkungan dengan mensosialisasikan kembali pentingnya pertanian berkelanjutan yang berorintasi alam, dan pertanian konvesional harus dikurangi perannya agar kedepannya kebutuhan pangan untuk rakyat bisa terus terpenuhi dan sektor pertanian kita bisa pulih kembali. Dengan begitu, negeri kita yang terbilang agraris ini benar-benar bisa mensejahterahkan rakyatnya termasuk petani sebagai pejuang pangan.***