“Anda seorang aktifis NGO yang aktif mengurus petani?”, mengapa anda hanya bisa terdiam dengan adanya berbagai ketimpangan yang selalu merugikan rakyat?”, Kaum Tani itu adalah bagian dari rakyat yang harus anda lindungi”. Beberapa waktu lalu, program bantuan sosial (Bansos 2010) untuk para kelompok tani ternak telah di realisasikan”, namun ada saja masalah yang terjadi dalam program yang nota bene dari Departemen Pertanian itu”. Belum lagi, para petani dengan sengaja di eksploitasi agar program bantuan itu tak bisa mereka dapatkan”. Tahu tidak, anggaran program itu sebanyak 10 Miliyar rupiah yang di ambil dari dana APBN”, belum lagi yang dari APBD setempat”. Kapan Negeri ini bisa makmur dan maju kalau anda tak bisa mengambil sikap dalam ketimpangan itu”, Setidaknya anda sebagai seorang aktifis petani yang berada dalam wadah NGO mempunyai posisi tawar yang kuat dengan pemerintah”. Dengan demikian tak ada pilihan lain kecuali menyuarakan kepentingan petani.
Itulah kritikan yang pernah terlontar dari berbagai kalangan, baik itu sesama teman aktifis NGO, kerabat, para petani dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang tentunya ditujukan kepada saya. Dan hingga saat ini kritikan itu selalu saya jadikan sebagai sebuah refleksi untuk menukik lebih dalam lagi apa yang seharusnya saya lakukan ke depan. Tak mudah untuk menyikapi semua persoalan kebangsaan jika kita tak punya kekuatan yang terorganisir. Rakyat dan kaum tani adalah komunitas yang lemah. Mereka merupakan sebuah entitas kelompok yang kian hari semakin termarjinalkan oleh Negara. Mereka (pemerintah) selalu melihat bahwa para aktifis yang tergabung dalam NGO yang ada di negeri ini adalah sebuah musuh yang harus diredam jika perlu harus di krangkeng serta di pasung agar tidak lagi bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan. Terkesan ada upaya dari mereka untuk terus mempertahankan system pemerintahan dengan pola lama. Sistem yang terstruktur secara terorganisir yang tanpa disadari akan menghacurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya rakyat sendiri yang akan merasakannya. Itulah fakta sebuah rezim yang harus di lawan dengan sebuah kontrol sosial yang nyata.
Masih banyak yang salah kaprah dalam melihat para aktifis melakukan sebuah gerakan sebagai sosial kontrol terhadap pemerintah. Terutama pihak pemerintah yang masih selalu terjadi konflik internal. Padahal sebenarnya mereka itu adalah bentuk dari agen perubahan yang seharusnya harus terus menerus melakukan kritikan kapada pemerintah. Namun secara jujur juga di akui bahwa adanya pihak-pihak yang mengambil sebuah kesempatan dalam buerbagai kegiatan yang mereka atas namakan “rakyat kecil”. Ada juga yang mengaku sebagai Aktifis “watch” dalam melakukan pengawasan public terkait APBD, namun ujung-ujungnya atur damai. Dengan begitu, tadinya mereka sebagai sebuah aktifis yang murni memperjuangkan para rakyat kecil, terkontaminasi oleh sebuah rezim yang sarat dengan korup. Akhirnya kredibilitas mereka sebagai aktifis NGO tidak lagi konsisten.
Berulang kali saya berbagi hal tersebut kepada teman-teman sesama aktifis yang tergabung dalam NGO yang saya pimpin yakni Petani Center, baik itu dalam sebuah rapat maupun dalam waktu-waktu yang santai bahwa “seyogyanyalah untuk menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai institusi ataupun lembaga baik itu sesama NGO, Pemerintah, Lembaga lokal maupun Internasional”. Buat kesan dan citra yang bagus kepada mereka, jangan sekali-kali menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. “Kan kita punya visi misi yang sangat jelas yakni memberdayakan para petani dengan segala problematika yang mereka hadapi. “Saya ambil contoh, masih banyak kegiatan yang bisa di komunikasikan untuk di tawarkan kepada pihak pemerintah terkait sektor pertanian, misalnya Dinas Pertanian untuk memberdayakan mereka. Jelas saya kepada teman-teman.
Ketika berbagai program yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak dapat memberikan hasil yang signifikan kepada para petani dan keluarganya, lalu posisi petani justru semakin termarjinalkan. Mereka selalu dijadikan sebagai alat bahkan sebagai komoditas politik. Buktinya, Mekanisme penyaluran dana BLM “Pengembangan Agribisnis Usaha Pedesaan (PUAP) yang di gelontorkan belum lama ini menuai berbagai masalah dilapangan. Mekanisme penyaluran dana BLM PUAP tersebut yang seharusnya menerima adalah Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), namun kenyataannya di lapangan bahwa adanya oknum-oknum dari instansi pemerintah sendiri yang sengaja mengambil keuntungan dari penyaluran dana tersebut. Begitu juga dengan Dana Bantuan Sosial Bidang Peternakan tahun 2010 yang juga bermasalah dalam hal mekanisme penyaluran dana tersebut. Dan masih banyak lagi program bantuan yang seharusnya ditujukan kepada para petani, kini malah bukan petani yang menikmati. Sangat jelas bahwa pemerintah hingga saat ini sama sekali tidak mempunyai kemauan yang serius untuk memperbaiki nasib petani.
Melihat berbagai ketimpangan tersebut, saya sebagai orang yang bertanggung jawab penuh dalam memimpin sebuah NGO yang fokus pada kaum tani dan keluarganya tentu tak tinggal diam. Seharusnya pihak pemerintah dalam hal ini harus transparan dan komunikatif. Saya sebagai pihak NGO mengajak serta untuk melakukan sebuah proses dialog dan diskusi. Saya berpikir dengan cara tersebut bisa mendapatkan informasi yang akurat dari pihak pemerintah. Bahwa sudah sejauh mana program kegiatan tersebut di laksanakan, dimana dan bagaimana dan selanjutnya siapa petani sebagai penerima manfaat dari program tersebut. inilah yang disebut pendampingan petani yang harus dilakukan oleh LSM (NGO). Bukankah, dalam pedoman umum bansos 2010 disitu ada tertulis bahwa keterlibatan pihak LSM harus dikut sertakan dalam program tersebut? bahkan LSM masuk dalam unsur Tim Pembina Propinsi yang sangat jelas disitu terbaca apa saja tugas-tugas LSM sebagai tim Pembina. Sekali lagi apakah saya harus diam dan membisu dengan semua ketimpangan ini?
salam petani"
