Ada Apa Dengan Surplus Beras Sulsel?

“Oh ya, maaf. Bapak ini siapa ?” Tanya saya,

“Nama saya, Alwi Kasim”, mantan Kadis Pertanian Kabupaten Luwu Utara”

“Kalau saya Imansyah Rukka dari Petani Center”

“Oh ya saya tahu dan sudah kenal anda. Sejak lama, jelas Pak Alwi Kasim

Melihat fakta itu, ternyata untuk sementara saya bisa menilai bahwa pengkaliman pemprov sulsel menyatakan dirinya sudah mencapai surplus itu adalah sebuah kebohongan yang besar. Mereka telah melakukan kebohongan kepada public secara umum. Kalau mereka berhasil, kenapa musti spanduk yang boleh di bilang baru beberapa hari di publikasikan, ternyata sudah di copot secara paksa. Ada apa ini?

Secara terus menerus saya mencoba menganalisa untuk mencari tahu ada apa ini? apakah karena saya pesan singkat saya 2 hari lalu ke pak kadis Lutfi Halide, ataukah postingan saya di kompasiana yang sudah terpublikasi secara luas di dunia maya termasuk facebook? Saya belum tahu secara pasti. Masih butuh inverstigasi lebih halus lagi.

Yang jelas, mereka telah melakukan kebohongan besar atas pencapaian program surplus beras itu dalam hal ini pemerintah propinsi Sulawesi selatan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni Badan Ketahanan Pangan Dan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortilkultura Prop. Sulsel. Saya pikir untuk mencapai surplus beras bukan hal yang tak mungkin bagi Sulsel yang memang salah satu propinsi yang di kenal sebagai lumbung pangan, masalahnya adalah dari mana mereka mengukurnya? Apakah data-data produksi yang mereka kumpulkan sudah reliable dengan fakta yang terjadi di lapangan? Belum lagi dengan adanya perubahan cuaca yang terjadi (anomali iklim), yang mengakibatkan sejumlah tanaman padi mengalami kerusakan bahkan gagal panen. Apakah ini semua sudah diperhitungakan secara cermat? Dan yang paling substansial jika mereka tetap ngotot berhasil dalam program surplus beras itu, berarti tingkat kesejahteraan petani sudah meningkat, dengan begitu tak ada lagi petani yang morat marit dan pusing tujuh keliling dengan lilitan utang. Iya kan?

Saya hanya perlu bukti dan bukan janji. Pemerintah dalam hal ini harus membuktikan hal itu. jika pemerintah melalui wakilnya yakni dinas tanaman pangan dan badan ketahanan pangan harus membuktikan hal itu dengan cara mempertanggung jawabkan pencapaian surplus beras itu. Ajaklah stake holder terkait seperti BPS, Instansi pertanian, organisasi tani yang ada, LSM Pertanian dsb untuk duduk bersama untuk mencari solusi bagaimana kebenaran itu bisa di buktikan. Libatkan mereka tanpa ada merasa paling berkuasa. Logisnya kan pemerintah itu adalah pelayan masyarakat, maka itu jadilah pelayan yang baik (public service) kepada rakyat. Jika hal ini tidak berusaha untuk di selesaikan maka citra dan nama baik pemerintah di mata rakyat (petani) tidak akan pernah baik. Dengan begitu kepercayaan publik kepada pemerintah semakin berkurang yang berujung mosi tidak percaya kepada pemerintah. Ditengah berbagai gejolak dan permasalah yang selalu mendera petani di negeri ini adalah tidak adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memberikan kepedulian yang besar kepada petani kita. Sentuhlah mereka dengan pendekatan-pendekatan hati nurani melalui program yang benar-benar bisa memberikan kesejateraan dan kemakmuran bagi diri dan keluarganya. Yang jelas petani kita butuh kepastian yang nyata dan bukan janji-janji yang tidak nyata. Salam Petani***

Postingan ini berlanjut masih suputar petani di sulsel