Yaumul Quds: Standar Ganda FIFA dan Sikap Bangsa Indonesia
Imandega
"Saya mengundang kepada umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk menahbiskan Jumat terakhir di bulan Ramadan sebagai Hari Al-Quds dan untuk memproklamirkan solidaritas internasional umat Islam untuk mendukung hak-hak sah rakyat muslim (Palestina).”
Kata-kata itulah yang menjadi cikal bakal peringatan Hari Al-Quds Internasional atau yang dikenal juga dengan Hari Wahdat (Hari Persatuan), di mana bukan hanya persatuan kaum muslimin saja, tetapi persatuan semua manusia yang menginginkan keadilan dan bebas dari segala penindasan yang dilakukan oleh kolonialisme dan imperialisme.
Mendiang Imam Khomeini-lah yang menjadi pionir daripada peringatan Hari Al-Quds dunia ini. Memang pada dasarnya, peringatan Hari Al-Quds dilakukan untuk semua yang tertindas. Namun pada kenyataannya, peringatan Hari Al-Quds dikhususkan sebagai dukungan publik terhadap bangsa Palestina dalam melawan penindasan ZIonis. Mengapa demikian? Sebab menurut Imam Khomeini semua realita penindasan-penindasan yang terjadi di belahan dunia mana pun tidak terlepas dari Zionisme Internasional yang menyebarkan imperialisme dan kolonialisme. Konflik Palestina adalah perkara nyata di mana dengan mudah kita bisa melihat ketidakadilan, kekejaman, pengusiran, pengekangan, hingga pembunuhan masal yang terjadi sejak 1948. Tragedi itu bernama Al-Nakba, yang dimulai sejak Dewan Keamanan PBB (1947) secara sepihak menetapkan bahwa 55 persen tanah Palestina diserahkan kepada Zionis untuk mendirikan negara khusus untuk Yahudi. Dirasa belum cukup, Zionis ingin menguasai wilayah Palestina secara keseluruhan. Sejak saat itu, seluruh wilayah Palestina menjadi medan penjajahan hingga saat ini.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang disepakati para pendiri bangsa, Indonesia mengecam penuh adanya penjajahan. Disebutkan, “Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.” Maka dari itu hingga saat ini Indonesia belum menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini kemudian menjadi landasan komitmen yang kuat bagi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Israel sendiri berada di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Gurun Pasir Sinai. Israel juga berambisi untuk menguasai wilayah dari Sungai Nil Mesir hingga Sungai Eufrat di Irak yang mereka klaim sebagai "Israel Raya".
Alih-alih ingin menjadi negara sendiri dengan meminta sebagian wilayah Palestina, justru Israel ingin menguasai seluruh wilayah Palestina dan wilayah lain Timteng seperti Lebanon Selatan hingga Sidon dan Sungai Litani, Dataran Tingi Golan Suriah, Dataran Hauran, dan Deraa (Suriah), Amman (Yordania), hingga Teluk Aqaba (Laut Merah). Menindaklanjuti situasi ini, Indonesia mengecam Israel yang sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan dengan menindas masyarakat Palestina. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia tidak bersedia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Kendati demikian, Israel terus menunjukkan usahanya untuk menarik perhatian Indonesia dengan harapan dapat menjalin hubungan diplomatik. Indonesia sangat berkomitmen untuk selalu ikut serta dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, termasuk menghadapi konflik Israel-Palestina.
Di tahun 2023 ini Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 menyusul sikap yang disuarakan oleh sejumlah politisi dan kepada daerah yang menolak kedatangan tim nasional Israel yang lolos menjadi peserta dalam Piala Dunia U-20 ini. Respon pertama FIFA ialah membatalkan drawing atau pengundian laga untuk turnamen tersebut. Pengundian yang dilakukan di Bali pada Jumat (31/3/2023) menghasilkan ancaman kandasnya Indonesia menjadi tuan rumah. Presiden Joko Widodo pun langsung mengutus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ke Doha, Qatar, untuk menemui petinggi FIFA. Tujuannya agar Indonesia dapat bernegosiasi terkait gelaran menjadi tuan rumah. Sayangnya negosiasi gagal dan Indonesia dicoret sebagai tuan rumah. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan, seperti kandasnya impian para pesepak bola muda Indonesia, pupusnya kesempatan UMKM mikro hingga makro, bahkan kerugian negara. Pasalnya, biding menjadi tuan rumah telah dilakukan jauh-jauh hari yakni pada tahun 2019 yang menghabiskan anggaran Rp 1,4 triliun.
Banyak perdebatan di antara anak bangsa, baik dari kalangan pejabat hingga akar rumput. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Keputusan-keputusan yang diambil tentu berdasarkan prinsip yang kuat. Namun ada hal yang janggal pada keputusan FIFA sendiri.
FIFA dalam pernyataannya sama sekali tidak menyebutkan alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 lantaran sikap yang menolak kedatangan Israel. FIFA justru menyinggung soal Tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 silam (dalam laman resminya pada Rabu 20/3/23). FIFA nampaknya berusaha untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah mengambil keputusan secara adil dan objektif dan berkelit dari penilaian publik tentang standar ganda yang mereka berikan. Sebagaiimana kita tahu pada Februari 2022, ketika Rusia menyerang Ukraina, Barat langsung mengutuk Rusia. Hanya empat hari berselang, FIFA mengeluarkan keputusan sepihak yang menangguhkan partisipasi semua tim sepak bola Rusia dalam kompetisi yang digelar FIFA dan UEFA tanpa batas waktu. Saat itu FIFA memberikan alasannya yakni sebagai solidaritas terhadap rakyat Ukraina. Namun ketika dihadapkan pada polemik Indonesia yang menolak Israel, di mana Israel telah membantai rakyat Palestina yang tidak lagi terhitung, FIFA tidak punya sikap. Lalu ketika sejumlah tokoh nasional berusaha menunjukkan solidaritasnya terhadap bangsa Palestina dengan menolak kedatangan timnas Israel, FIFA malah menjatuhkan standar gandanya. Alih-alih memberikan sanksi terhadap Timnas Israel, FIFA justru memberikan sanksi terhadap Indonesia.
Bagi saya tidak ada yang salah dari pembelaan Indonesia kepada Palestina. Justru kita harus bangga karena masih memiliki tokoh-tokoh negara yang berani lantang menolak Israel yang mewakili kolonialisme dan imperalisme. Meskipun Dubes Palestina untuk Indonesia sendiri tidak mempermasalahkan kedatangan Israel karena ini momentum bagus untuk Indonesia, tetapi sebagai sesama negara yang pernah mengalami nasib serupa, Indonesia harus memegang kuat moralitas persaudaraan. Mengingat sejarah lalu. perjuangan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel telah dilakukan sejak era Presiden Soekarno. Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Baginya, tiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Sedari awal Indonesia tak mau mengakui Israel yang diproklamasikan David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948 karena merampas tanah rakyat Palestina. Bahkan, ucapan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dikirimkan Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Ben Gurion tak pernah ditanggapi secara serius pemerintah Indonesia. Mohammad Hatta kala itu hanya mengucapkan terima kasih, namun tak menawarkan timbal balik dalam hal pengakuan diplomatik. Soekarno bahkan tak menanggapi telegram ucapan selamat dari Israel.
