JAKARTA - Peserta didik di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang telah ditetapkan sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP), berhak untuk mendapatkan bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengurangi angka putus sekolah di masyarakatat.
Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian, memastikan pihaknya akan mengawal pemenuhan hak tersebut.
"Pemerintah harus memastikan penerima PIP mendapatkan bantuannya. Ini penting karena berkaitan dengan pendidikan yang jadi penentu masa depan banyak orang nantinya," Kata Justin.
PIP merupakan bantuan pendidikan untuk anak sekolah. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai yang bisa digunakan untuk membiayai pembelian buku, seragam, hingga kebutuhan-kebutuhan sekolah lainnya.
Kendati demikian, warga di Jakarta Timur melaporkan kesulitan mereka dalam mendapatkan bantuan dari pihak sekolah untuk mengakses bantuan PIP yang seharusnya mereka dapatkan.
"Kami menerima laporan dari warga terkait dengan PIP. Ada sekolah yang kurang responsif terhadap warga yang meminta bantuan untuk melakukan aktivasi rekening untuk bantuan itu," jelasnya.
Salah satu kendala yang dihadapi oleh warga adalah kesulitan untuk mendapatkan surat pengantar dari pihak sekolah.
Masalahnya, surat tersebut dibutuhkan untuk mengakses rekening penerima manfaat untuk kemudian dana bantuan dapat ditarik dari bank-bank yang menyalurkan bantuan PIP pemerintah.
Hingga 31 Desember 2024 tercatat masih ada 26 persen dari 190.201 siswa penerima PIP yang belum mengaktivasi bantuan PIP mereka.
Justin mengatakan pihaknya membuka pintu bagi warga yang ingin melaporkan berbagai kesulitan dalam mencairkan bantuan PIP mereka.
