Semua orang mestinya maklum bahwa "nama besar" Jokowi di mulai saat media online dan beberapa layar teve swasta mulai kerap memunculkan namanya. Muasal Jokowi digadang-gadang mewakili aspirasi publik saat dirinya dengan kalem meladeni serangan Bibit Waluyo seorang purnawirawan jenderal yang terkenal "panasan". Bibit pernah berseteru dengan Jokowi, tentang rencana penggunaan bekas lahan pabrik es Saripetojo di kawasan Purwosari. Bibit ingin memanfaatkan lahan milik pemerintah Jawa Tengah itu sebagai pusat perbelanjaan. Namun rencana Bibit di tentang Jokowi karena di sekitar Saripetojo terdapat pasar tradisional. Menurut Jokowi, pembangunan pusat perbelanjaan akan mematikan pasar tradisional tersebut. Bibit lantas mengatakan Jokowi bodoh karena menentang rencananya. Sebab, Solo merupakan bagian dari Jawa Tengah.
Siaran yang kemudian direlay berkali-kali dan kemudian dipungkasi dengan kehebatan Jokowi memainkan efek drama bernama ESEMKA yang dia jadikan sebagai kendaraan dinas (apakah sekarang FX. Rudi selaku Walikota Solo masih menggunakannya?) menimbulkan simpati publik yang mendalam.
Penggunaan media sosial atau kita sebut saja sebagai dunia maya bagi elevasi eksistensi Jokowi di Indonesia pada akhirnya mencapai puncaknya saat ramai di kenal dengan Jasmev yang di besut si Spin Doctor, Kartika Joesmadi. Wanita yang lihai memainkan persepsi publik didepan layar beragam ukuran monitor, mulai dari LCD hingga touchscreen. Pasukan cyber yang di gawanginya betul-betul sangat bertuah. Setiap momen atau event yang terkait Jokowi akan segera viral. Dan Jokowi kemudian menjadi presiden ke tujuh. Suka tidak suka Jokowi adalah presiden efek media darling.
Perang siber ternyata tidak berhenti. Bagaimana pun juga tabuhan genderang perang di luar kemampuan Kartika lagi. Beribu-ribu akun yang mengatasnamakan pro Jokowi dan kontra Jokowi lahir efek dari cyber troop yang dikelola Kartika. Perang dari perangnya non kombatan yang dilansir wanita cantik ini. Muatan peperangan bergeser kepada janji-janji yang Jokowi pernah umbar disaat kampanye dan didistribusikan secara cepat oleh panasbung, demikian sebutan pasukan nasi bungkus bagi mereka yang mendedikasikan waktunya berjam-jam di depan screen monitor.
Jokowi gerah dan berupaya meminimalisir sisa-sisa peperangan yang ternyata tidak sepenuhnya dan seakan menjadi never ending story. Maka Kepolisian Polisi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Ini sebetulnya bukan aturan baru. Surat edaran yang ditandatangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015, hanya merangkai beberapa aturan, untuk jadi panduan dalam penanganan kasus-kasus ujaran kebencian.
"Ide SE (surat edaran) untuk meredam gejolak dunia maya dan nyata itu keblinger. Itu pertanda pemerintah belum ada jalan terang untuk memperbaiki keadaan," ucap Andi Arief. Menurutnya, suara kritikan pedas dari masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi akan mereda dengan sendirinya, jika Jokowi memenuhi janji manisnya yang pernah dilontarkan saat kampanye di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.
"Kalau asal njeplak dalam kampanye sulit untuk direalisasikan, bicara dan revisilah. Jangan malu meminta maaf atas over lambe saat election," lanjut mantan Staf khusus SBY tersebut.
Pro-kontra terkait surat edaran tersebut terus berlanjut, namun perang konten antara para pendukung Jokowi dan penentangnya malahan menjadi-jadi. Apalagi beberapa sikap=sikap kebijakan Jokowi lebih kuat meninggalkan rakyat seperti naiknya besaran nilai pajak atau malahan semua di pajaki oleh Jokowi dan kebijakan berhutang yang kian massif di era Kabinet Kerja memicu adrenalin para penentangnya untuk selalu nyinyir dan menyiramkan bara peperangan.
Tapi jika lebih sabar nguleni medsos, yang paling aktif dan agresif adalah para pendukung Jokowi yang menyebarkan ujaran-ujaran yang memenuhi dunia maya dengan tuding-tudingan yang tidak berkesudahan. Penulis sendiri masih merekam pernyataan Wanda Hamidah yang mencuit bahwa kepemimpinan Prabowo (kelak jika terpilih) akan menghasilkan sebuah kebijakan politik anti kritik dan pro breidel. Faktanya? Pembaca akan tahu kekuatan sebenarnya Jokowi. Kekuatannya untuk memberangus beberapa website yang senantiasa kritis terhadap pola kebijakannya yang di anggap tidak pro rakyat.
Diakhir tahun 2016 Jokowi membuat pernyataan yang menurut para penentangnya adalah sebuah tindakan kacang lupa pada kulitnya karena dari sebagian besar dari jumlah 129 juta penduduk Indonesia yang memiliki dan aktif menggunakan akun media sosial. Mereka mengakses internet rata-rata selama 3,5 jam per hari melalui telepon genggam. Membayangkan 100 juta para akun aktif tersebut merudapaksa publik dengan berita-berita yang tendensius dan merusak akal sehat. Dan bisa jadi juga Jokowi sedikit banyak berperan dalam memberikan informasi-informasi yang jauh dari kebenaran. Misalnya Jokowi mengatakan hanya 21 ribu jumlah TKA Cina yang bekerja di Indonesia. Bagaimana mungkin hanya sebesar itu jika nilai investasi melonjak hingga 400% yang konyolnya Perjanjian Bilateral Utang Luar Negeri Indonesia ke China tersebut mensyaratkan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh perusahaan China dan pekerja pekerja yang melakukan juga dari China, tidak hanya pekerja untuk pekerjaan yang sifatnya manajerial tetapi pekerjaan kasar pun dibawa dari China.
“Itu sudah satu paket yang diperjanjikan di perjanjian bilateral utang luar negeri antara Indonesia dan China, ” ujar Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Salah satu contoh adalah pembangunan PLTU Labuhan Angin di Desa Labuhan Angin Kota Sibolga Sumatera Utara untuk membangkitkan kapasitas listrik 2 x 115 MW tahun 2003 lalu. Sumber Dana proyek tersebut berasal dari Dana Loan (pinjaman) China sebesar 208.7 juta dolar AS Adapun pelaksana Proyek pekerjaan design dan konstruksi serta material seperti pengadaan turbin Proyek PLTU Labuhan Angin dilaksanakan oleh CHINA NATIONAL MACHINERY & EQUIPMENT IMPORT & EXPORT CORPORATION (CMEC) sebuah BUMN China.
