Mohon tunggu...
Imam Kodri
Imam Kodri Mohon Tunggu... - -

Formal Education Background in UPDM (B) Of Bachelor’s Degree of Politics and Social Science, majoring of Public Administration and Master Degree, Majoring of Human Resources. Worked in various private companies over 30 years, such as: PT. Pan Brothers Textile as HRD Assistant Manager, PT. Sumber Makmur as HRD Manager, General Personnel Manager at PT. Bangun Perkarsa Adhitamasentra, Senior Manager of HRD and General affair at PT. Indoraya Giriperkarsa, Headmaster of Kelapa Dua High School, and the last, Head of the General Bureau and Human Resources at ISTN Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Susi Laporkan TNI, Polri, dan Kejaksaan, kepada Joko Widodo

26 Desember 2014   00:39 Diperbarui: 17 Juni 2015   14:27 14
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Tampaknya Presiden Joko Widodo harus segera menyatukan persepsi terhadap para menteri-menterinya agar satu dengan lain lebih menonjolkan kerjasama yang harmonis, jangan sampai terkesan jalan sendiri-sendiri. Bukankah Jokowi sudah sering menyampaikan kerjasama antar kementerian secara lintas sektoral, bukan secara sektoral.

Keberanian seorang menteri Susi Pujiastuti sampai meminta bantuannya kepada Presiden Joko Widodo berkenaan dengan Tiga Lembaga ini tak memberikan dukungannya kepada Menteri Susi untuk memberantas pencurian ikan," Padahal, ketiga lembaga yang dimaksudkan oleh Susi bersama KPK pernah menandatangani deklarasi untuk menyelamatkan sumber daya alam, termasuk isi laut dan hasilnya.

Tetapi apa yang dijumpai dilapangan, giliran pekerjaan berat itu muncul dan harus segera mendapat respon cepat untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ternyata ketiga lembaga tersebut yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Kejaksaan tidak memberikan dukungan penuh kepada menteri Susi untuk memberantas pencurian ikan, yang sangat memerlukan tindakan tegas dan cepat terhadap kapal-kapal asing ilegal fishing

Telah diketahui bahwa Kementerian Kelautan menurut Susi, pihaknya pada 7 Desember 2014 pukul 15.00 Waktu Indonesia Timur berhasil menangkap 22 kapal asing milik Cina di Laut Arafura, Papua. Keberadaan kapal itu teridentifikasi melalui perangkat sistem identifikasi otomatis atau Automatic Identification System milik Kementerian Kelautanseluruh kapal milik Cina yang berbobot mati di atas 300 ton itu tertangkap basah saat mencuri ikan di Laut Arafura

Dan selanjutnya pada Kamis, 18 Desember 2014 telah mendeteksi 13 kapal ikan ilegal asal Cina dan Taiwan yang terdeteksi oleh satelit Automatic Identification System (AIS) di perairan Indonesia.

Ada empat kapal berbendera Taiwan yang terlacak, antara lain Goang Shing Lih NO 6 dan Shin Jyi Chyuu NO 36. Sedangkan, untuk kapal Cina yang terdeteksi di antaranya Zhen Yuan Yu 805, Zhen Yuan Yu 817, dan Zhen Yuan Yu 808.

Permintaan Susi untuk menangkap kapal-kapal tersebut tidak direspons oleh TNI AL.

Karena demikian masifnya pencurian ikan dilautan Indonesia oleh kapal asing, dan sedemikian rupa respon TNI , Polri serata Kejaksaan Menteri Susi sampai memberanikan diri untuk meminta kepada Pak Jokowi untuk memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk menangkap kapal tersebut.

Kenapa pihak TNI tidak segera menindaklanjuti hasil deklarasi bersama antara Kementerian Kelautan, TNI, Polri,Kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan ilegal fishing, padahal sudah jelas telah terdeteksi adanya 13 kapal asing yang memasuki perairan Indonesia tanpa ijin serta melakukan pencurian ikan. Apakah karena Kementerian Kelautan belum meminta secara resmi institusi TNI untuk melakukan penangkapan?

Bila cara kerja yang saling menggantungkan antara satu lembaga terhadap lembaga lain, dan sangat kurangnya koordinasi, serta lemahnya rasa kepeduliaan terhadap Tanah Air Indonesia, maka sampai kapanpun para maling-maling ikan di perairan Indonesia akan berlangsung semakin marak, bebas tak terkendali, akibatnya bangsa Indonersia hanya bisa gigit jari.

Terkait dengan pencurian ikan oleh Kapal-kapal besar milik RRC yang berhasil tertangkap sebanyak 22 kapal asing milik Cina di Laut Arafura, Papua pada 7 Desember 2014 pukul 15.00 Waktu Indonesia Timur Cina yang berbobot mati di atas 300 ton yang tertangkap basah saat mencuri ikan, yang terkesan kurang tegasnya Susi hal ini dikarenakan kesepakatan 3 lembaga kurang berjalan effisien.

Sehingga Susi lebih memilih jalan dialog, memilih bernegosiasi dengan pemerintah Cina dengan memberi nota resmi membahas aksi kapal milik negara itu yang nota bene tertangkap basah mencuri ikan di Laut Indonesia. Pembahasan dari hati ke hati dengan Duta Besar Cina untuk mencapai komitmen bersama terkait praktik illegal fishing.

Cara ini menunjukan Susi disamping seorang pengusaha sukses dan ahli dalam olah kepemimpinan serta piawai dalam menajemen, ternyata Susi secara berani menunjukan dia adalah seorang diplomat ulung.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun