Solusi Apa Terhadap Ahok?

Ahok memang berjaya, populer,salah seorang yang memperoleh penghargaan dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan , yang terdiri dari KADIN, Masyarakat Transparansi Indonesia dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. Ia juga dinilai berhasil dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur.Dianggap berhasil dalam memimpin Belitung Timur dan ia adalah kader Golkar sejak 2012.MemimpinKabupaten Belitung tahun 2012 silam. Karena dianggap angkatan muda yang potensial layak untuk dijadikan kader politik tahun 2012 ia masuk dalam Partai Golkar.

Namun demikian, AHok Seorang pemimpin yag kontroversi, pemimpin yang sering menyampaikan statement kontra produktif, pemimpin yang lebih sering memicu perseteruan mulai dari konflik politik, birokrasi, sara, dan persoalan konflik lainnya.

Dan terbukti beberapa kali membuat perseteruan dengan partai pengusungnya, baik ketika aktif menjadi kader GOLKAR sampai menjadi kader partai Gerindra. Hampir setiap orang yang ditanya tentang A Hok jawanannya adala AHok itu keras, bukan keras karenasuaranya yang keras, tetapi keras karena yang setiap keluar dari mulutnya bernada cacian, penyebutan celaan kepada pihak lawan bicara, terutama yang berasal dari masyarakat bawah, atau kelompok masyarakat yang dianggap berlawanan dengan kebijakan AHOK.

Ia bahkan terkesan mengesampingkan adat istiadat ketimuran atau ke-Indonesia-an.Sopan santun, tata krama bahkan sering ditinggalkan, tidak pernah terucap kata-kata yang menyejukan. Gaya kepemimpinan model begini , ditakuti oleh bawahannyahanya pada saat bawahannya ada didekatnya. Setelah AHok pergi, mereka akan kembali menikmati kebiasaan lamanya.

Cara Ahok memimpin di DKI, apabila tidak diantisipasi dengan cepat oleh pimpinan yang lebih tinggi, mungkin hanya bisa dilakukan oleh Jokowidodo , dampaknya instabilitas dalam pemerintahannya selama menjabat sebagai wakil PLT Gubernur. Akibat-akibat yang lain adalah, program-program kerja yang telah dicanangkan oleh Jokowi akan mengalami keterlanbatan bahkan kegagalan. Dilingkar lingkungan birokrasi pemerintahannya, para pejabat dari eselon I sampai ke pejabat struktural seting kat Lurah, pasti akan kembali kepada budaya kerja dengan sisitim lama, lambat-lambat asal selamat, cepat-cepat comat--comot.

Lihat saja program kerja yang telah dicanangkan oleh Jokowiodo yang menyangkut pembenahanpelayanan terhadap masyarakat di setiap kelurahan, kecamatan, sudah banyak yang kembali seperti semula. Ada pelayanan , kalau ada AHok.KKN masih jalan terus. Walaupun dengan iming-iming kenaikan jabatan apapun, kalau hanya dijadikan bumper, dijadikan kelinci percobaan, mana ada pejabat yang mau. Hal yang dialami langsung Ka Dinas Pendidikan, melihat kacaunya sistim di Dinas Pendidikan.

AHok sendiri tidak mampu menghadapinya, apalagi membenahinya, maka diangkatlah pejabat baru untuk membenahi. Hasilnya pejabat yang bersangkutan malah stress, akhirnya menyatakan ketidaksanggupannya. Ahok Bingung lagi, Ahok pusing lagi karena AHok mengesampingkan ajaran yang selama ini efektitif dijalankan oleh Jokowidodo yaitu”mewongke wong” (memanusiakan manusia).

A Hok kini menghadapi persoalan serius, setelah ditinggalkan Jokowidodo penampilan dirinya banyak berubah, ini diakui oleh istrinya. Dia sering mengeluh, tampak sekali menghadapi kesulitan , dia menyadari selain persoalan Internal pemerintahannya yang serba semrawut, ia juga harus menghadapi banyak persoaln yang datangnya dari luar pemerintahannya yang berbau politik maupun sara. Hal yang paling dirasakannya, kata Ahok, adalah tak ada lagi orang yang secara langsung dan pasti mendukung kebijakan yang ia terapkan di Jakarta, berbeda ketika Bapak Jokowidodo masih ada didekatnya.

Apalagi bertubi-tubimasyarakat berbondong-bondong berdemonstrasi menolak A Hok, seperti Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) menolak AHok karena AHok dianggap telah berbuat arogan dan melanggar norma agama serta norma budaya. Sebanyak tiga ribuan warga Jakarta menggelar aksi turun jalan menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta. Aksi digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Massa FPI juga berdemo menolak Ahokdiangkat menjadi Gubernur DKI . FPI tetap ngotot menyuarakan suaranya,menolak Ahok jadi Gubernur. BKPRMI DKI Jakarta meminta DPRD menggunakan hak politiknya untuk memberhentikan Ahok dari jabatan wakil gubernur.

A Hok dituduh telah melanggar undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang no 23 tahun 2014, seorang gubernur harus menjaga norma agama, norma budaya sebagai kearifan lokal, AHok juga dituduh tidak dapat menjaga stabilitas politik, dan sudah saatnya DPRD menggunakan hak interpelasi, hak angket untuk melengserkan Ahok.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyatakan AHok, sapaan akrab Basuki, tak akan bisa menjabat gubernur tanpa persetujuan dari Dewan. Pasal tersebut diperkuat oleh Pasal 174 ayat 2. Poin tersebut berbunyi: apabila sisa masa jabatan gubernur yang berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan pemilihan gubernur melalui DPRD Provinsi.

Yang tak kalah gencarnyapenolakan Haji Lulung anggota DPRD DKI dari PPP bahkan dengan tegas mengatakan akan menghabisi karir politik Ahok, demikian juga dengan manufer M. Taufik dari Gerindra sengaja mengobok-obok keabsahan AHok,Kalau keduanya saling kontra, program kerja akan sulit terlaksana karena mereka akan ribut terus.

Kini AHok sendirian menjalankan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelola DKI yang semrawut, mulai dari kemacetan yang kronis, banjir sewaktu-waktu dapat menengelamkan ibu kota, pemukiman liar yang meluas menjadi problemsosial, pengangguran, tingkat kriminalitas yang tinggi, pendidikan dan program kesehatan memerlukan pengawasan intensif, dan tidak kalah beratnya adalah budaya birokrasi yang berbelit-belit hingga saat ini belum atau baru sebagian kecil dibenahi.

AHok masih juga harus memenuhi komitmennya untukmembenahi Jakarta yang bukan yang hanya bersifat fisik saja, akan tetapi yang bersifat non fisik.Problem inilah sebenarnya yang menjadi kunci apakah A Hok nantinya masih sanggup untuk merubah maindset masyarakat Jakarta yang beragam etnis, merubah dari perilaku suka menerabas, tidak menghargai orang lain, mau menangnya sendiri. Berubah menjadi semangat revolusi mental, yang meliputi kejujuran, kerja keras, menghargai orang lain, dst.

Sesungguhnya AHok, kedudukannya secara hukum masih kuat, walaupun status AHoksebagai PLT, namun ia juga bis mengambil keputusan strategis tanpa persetujuam menteri Dalam Negeri. Menurut ahli tata negara, PLT-nya Ahok berbeda dengan PLT kepala daerah yang lain, semisal ketika itu PLT Rano Karno di Propinsi Banten.

Tidak ada alasan menghalangi AHok menjadi Gubernur DKI Jakarta, karena Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur wakil langsung menggantikan gubernur bila dia berhalangan tetap seperti meninggal, pengunduran diri kepala daerah diterima DPRD atau diberhentikan. Jika pengunduran diri Jokowi resmi diterima DPRD, otomatis Ahok menjadi gubernur. Itu satu paket, posisi Ahok sebagai kepala daerah sudah mempunyai hukum tetap.

Alasan kain, bahwa kedudukan AHok masih kuata, suli ditumbangkan karena ia seseorang yang dikenal bersih, dan mau menempuh resiko semata-mata untuk tegaknya hukum dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dari KKN, menuju kesejahteraan umum.

Faktor lain bahkan sebagai yang paling dominan kedudukan AHok sangat kuat sekaligus bisa memperbaiki DKI adalah, dukungan penuh dari pemerintah Pusat, yaitu Bapak Presiden Jokowidodo. Sudah pasti beliau tidak akan tinggal diam, membiarkan Jakarta Ibu Kota Republik Indonesia hendak diacak-acak para koruptor dan preman pasar. Semoga Solusi Terakhir tetap ada pada pemimpin yang adil, rachmat bagi seluruh alam (rachmatan li’alamin), memberikan contoh yang baik, memberikan motifasi kepada rakyat agar melaksanakan revolusi mental, dan selalu memberikan dorongan positip agar tetap semangat bersama membangun Indonesia.