Mensikapi kondisi politik selama hampir 2 bulan terkahir ini, terasa panas menyengat mulai dari daerah menjalar kepusat pemerintahan. Kondisi yang panas dan beribu tanda perpecahan diantara bangsa semula banyak yang memperkirakan hanya merupakan sekedar pelampiasan rasa kekecewaan dari salah satu pihak yang kalah dalam pilpres.
Hingar bingar yang sangat menyita banyak perhatian publik ketika salah satu kubu yang kalah dalam pilpres mengajukan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya dimenangkan oleh kubu KIH.
Ketidak puasan dari kubu KMP atas hasil gugatan di MK, mengharuskan mereka lebih merapatkan barisan, dan hasilnya sangat mengejutkan dengan luarbiasa solidnya kubu koalisi merah putih, yang terbukti dengan ditolaknya gugatan oleh kubu KIH atas UU MD3 berhasil memenangkannya di MK.
Perseteruan berlanjut, dan berlangsung sangat seru dan menegangkan yang berlangsung di gedung DPR. Lagi-lagi kubu KIH mengalami kekalahan telak, dengan sapubersih semua pimpinan DPR dikuasai oleh KMP.
Tidak sampai disitu saja, KMP juga memenangkan posisi pimpinan di Lembaga Permusyawaratan Rakyat. Pada titik kekalahan yang sangat tragis untuk KIH ini, mereka tanpa basa basi melanjutkan perseteruan dengan KMP di DPR untuk meminta jatah Kursi pimpinan komisi.
Dan masih dengan semangat tanpa menyerah KIH, membuat DPR tandingan dengan tanpa menghitung-hitung apakah langkahnya konstitusionalatau langkah hanya didasari emosional.
Ringkas ceritera KMP bersedia membuka pintu perdamaian dengan memberikan apa yang diminta KIH yaitu melalui kesepakatan antara lain melakukan perubahan ketentuan terhadap Pasal 74 Ayat (3), ayat (4), ayat (5). dan ayat (6) serta pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan seterusnya dan seterusnya.
Publik mensikapinya dengan positif, optimis bahwa pemerintah dan DPR kelak akan saling bekerja sama secara harmonis, demi untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
Pada posisi yang sudah agak kondusif, pemerintah telah beberapa minggu sibuk bekerja, sebagian para menteri-menteri kabinet kerja sudah melaksanakan gebragan semacam terapi kejut dengan melakukan Sidak atau lebih dikenal dengan sebutan blusukan, sebagai tindak lanjut hasil instruksi atasannya.
Suasana mulai agak berubah yang semula agak sedikit dingin, ternyata kembali panas ketika Presiden Republik Indonesia mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi. Harga bensin premium dari Rp 6500 per liter menajdi 8500 per liter dan harga solar dari Rp 5500 per liter jadi Rp 7500 per liter.
Dengan berani Jokowidodo mengumumkan sendiri kenaikan harga Bahan Bahar Minyak (BBM) di Istana Negara yang mulai berlaku mulai pukul 00.00, Selasa (18/11/2014).
Sejak hari itulah reaksi protes masyarakat datang bagaikan air bah yang mengguncang massmedia, baik massmedia daerah maupun nasional. Kemudian merambah ke para pedagang, meluas ke buruh, dan menjadi hampir mewabah di seluruh universitas di Jawa dan luar pulau jawa.
Sejak itu demo-demo hampir terjadi setiap hari, dan sudah mulai diwarnai bentrokan fisik antara polisi dengan para mahasiswa. Kerusakan tak dapat dihindari, cedera banyak dialami oleh kedua belah pihak.
Dari pihak pemerintah, tetap kekeh, bahwa kenaikan BBM sudah melalui pertimbangan sangat masak, intinya untuk kepentingan bangsa dan rakyat, untuk mengisi dengan pembangunan diberbagai bidang yang sudah sangat terbengkelai, mengalami ketertinggalan.
Berbagai dalih yang dikeluarkan oleh pihak yang pro pemerintah dengan yang tidak setuju dengan kenaikan BBM, terus bergulir sangat ramai, masing-masing mempertahankan argumennya.
Kondisi semakin panas dan panas berbagai tokoh partai politik dan para legislator yang duduk di DPR dari kubu KMP, malah mewacanakan untuk mengajukan hak hak DPR , hak interpelasi, dan hak angket.
Bahkan dari kalangan akademisi ada yang ikut-ikutan memprediksi bahwa presiden Jokowi akan mengalami impeachment karena kebijakannya yang dinilai merugikan rakyat.
Kondisi yang sudah mulai membara ini, ternyata akan di lanjutkan dengan adanya demo besar-besaran Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) yang menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Bukan hanya BEM dari seluruh Jabodetabek tetapi kemungkinan ada dukungan penuh BEM dari luar Jakarta dan luar pulau Jawa. Yang akan digelar hari Selasa 18 Nopember 2014. Selain BEM, aksi besok juga akan bergabung dengan massa dari Organisasi Kepemudaan (OKP). "Besok diperkirakan ada 1000 massa yang akan aksi," kata Ketua BEM Universitas Indonesia (UI).
Demo secara besar-besaran didepan istana diharapkan tidak berujung kepada pencederaan dari sudut pandang politik terhadap kedudukan presiden Jokowidodo, apalagi ada usaha yang tidak konstitusional untuk menjatuhkan Presiden Jokowi.
Bila ini akan tetap dilakukan oleh para mahasiswa dan sekelompok pendemo, besar kemungkinan aka ada unjuk rasa tandingan yang tidak akan kalah besarnya untuk melawan kelompok yang berusaha menjegal Presiden secara Inskonstitusional.
Kini para pendukung Jokowi-Jk dari banyak kalangan terus menerus mengamati perkembangan, terus memonitor mereka dari kelompok-kelompok pemdemo maupun terhadap mereka para politisi di DPR yang jelas ada agenda yang disembunyikan, untuk berusaha menjegal kepada Presiden Jokowidodo.
