[caption caption="Pilkada Serentak 2015/Net. jabarmerdeka.co."][/caption]
Demokrasi di Indonesia sebentar lagi akan diuji, apakah dapat sukses menyelenggarakan pesta rakyat terbesar dan termodern didunia yang mengatas-namakan pesta demokrasi pilkada serentak pertama kalinya diselenggarakan di republik ini. Pesta besar yang sangat dinantikan itu akan diikuti oleh partai-partai politik yang berwarna nasionalis, agama, atau campuran nasionalis dan agama yang tersebar di 269 daerah terdiri dari 9 provinsi dan 260 kab/kota semuanya akan berpartisipasi langsung dalam pilkada serentak. Bercermin dari pesta demokrasi yang sudah pernah dilaluinya lewat pemilu legislatif maupun pemilu presiden, maka penyelenggaraan pesta akbar Pilkada serentak yang akan berlansung 9 Desember 2015 sangat diharapkan sukses dalam arti tidak sampai terjadi kerusuhan hebat yang mengancam stabilitas dalam negeri. Keyakinan ini didasari bahwa semua penyelenggara negara sudah sepakat dan bergerak bersama-sama saling bahu membahu bahwa Pilkada Serentak pertama yang jatuh pada 9 Desember 2015 harus dapat berjalan damai.
Pihak Kepolisian sudah memetakan daerah-daerah yang perlu mendapat bantuan khusus dari pusat. Sesuai dengan hasil pantauan Polri ada beberapa daerah yang perlu dibackup. Misalnya Papua Barat dan Maluku Utara, sedangkan wilayah lain relatif terkendali. Kita akui hasilnya pasti tidak sempurna, masih ada cacat sedikit-sedikit. Berdasarkan pengalaman kerusuhan kecil ada juga muncul tetapi hanya berlangsung sebentar, tidak sampai mengganggu fatal jalannya pilkada. Pengalaman para penyelenggara pilkada pemilu legislatif maupun pemilu presiden oleh KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, yang didukung Polri, TNI,& BIN, serta Pemda semakin baik dan kuat mulai dalam perencanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian dan anggaran. Dari pihak kepolisian akan selalu menjaga kerjasama secara harmonis dengan pihak-pihak terkait semisal TNI, BIN dan para tokoh masyarakat serta tokoh keagamaan. Yang terakhir dirasa penting, bagaimanapun juga pembinaan dari para ulama , pastur, pendeta kepada umatnya lebih mengena sampai kehati, agar tidak terjadi friksi yang berbau sara. Semua komponen bangsa ikut serta berpartisipasi menjaga keamanan negara.
Hal yang lebih penting dicermati menurut pantauan saya di kampung-kampung jawa, ternyata ada perubahan paradigma positip dimasyarakat dan pemerintahan di daerah dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah berkaitan erat dengan terciptanya kesadaran makna demokrasi oleh masyarakat di daerah-daerah karena tuntutan gengsi. Sifat masyarakat termasuk para penyelenggara pilkada di daerah selalu ingin menunjukan kepada masyarakat daerah lain, terutama untuk menunjukan kepada para pemilik modal besar baik dari dalam negeri terutama investor asing, bahwa daerahnya adalah lebih baik, aman stabil, demokratis, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Sehingga mereka tidak secara langsung akan berlomba untuk menjadi yang paling baik dalam penyelenggaraan pilkada, dibandingkan daerah lain. Dampak psikologisnya masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di daerah beserta para politisi serta tokoh masyarakat, akan memilih penyelenggaraan yang terbaik secara demokratis, meminimalisir semua yang tidak demokratis.
Konflik akan berusaha dihindari dengan semangat dan kesadaran berpolitik. Semakin damai dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pada suatu wilayah, maka semakin baiklah praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerah itu, dan pada gilirannya dapat menarik para investor asing berlomba-lomba masuk untuk berinvestasi. Hal ini juga menunjukan bahwa masyarakat nya harus semakin piawai dalam menilai memilih sampai dengan partisipasi aktif untuk memperoleh kepemimpinan di daerah yang dapat dipercaya, transparan, dan demokratis. Keberhasilan pilkada serentak di daerah dapat dijadikan indikasi kecerdasan berdemokrasi tidak kalah dengan mayarakat terpelajar menengah keatas atau masyarakat perkotaan yang dapat memilih dan memilah untuk mendapatkan kepala daerahnya yang berkualitas. Lihatlah seperti DKI Jakarta memilih Ahok bukan didasarkan atas ras , suku apalagi agama , akan tetapi dasarnya adalah logika dan akal sehat memilih Ahok karena alasan kualitas pemimpin yang cerdas jujur transparan peduli dan berani melakukan perubahan kearah yang positif dan tidak mempan disogok.
Pengalaman lain memberikan pelajaran penting memilih pemimpin yang baik adalah suatu keharusan, bila daerahnya ingin maju, lihat saja Surabaya dengan Tri Risma, Solo kala itu dengan Jokowi-nya, dan Bandung dengan Ridwan Kamil- nya, dan masih banyak lagi kepala-kepala daerah di tanah air ini yang berkualitas. Pelajaran berdemokrasi yang baik pasti akan menular secara cepat kepada masyarakat di daerah agar berfikir logis, tidak mudah dipengaruhi walaupun dengan iming-iming uang. Barangkali uangnya diterima tetapi ia akan tetap memilih yang berkualitas berdasarkan hati nurani. Lebih jauh lagi kesadaran masyarakat di daerah yang semakin baik. Tentu saja berkorelasi dengan daya tarik komunitas pemilik modal asing untuk berinvestasi. Pemilik modal akan merasa aman karena kompetisi secara demokrasi dan penegakan hukum adalah merupakan jalan keluar terbaik dalam kelangsungan hidup berusaha yang terlindungi.
Untuk mendapatkan kondisi demikian tidak sulit, hanya butuh kesadaran berdemokrasi secara sehat, tidak mempan disogok, apalagi dipaksa-paksa. Semua pihak yang terlibat Pilkada serentak harus menjalankan kewajiban yang melekat dipundaknya agar pilkada serentak dapat berjalan aman dan damai, mereka adalah:
Pertama, KPU dan Bawaslu harus memiliki semangat kerja yang dilandasi dengan kejujuran adil dan obyektif, dan transparan termasuk masalah anggaran. Tidak berpihak kepada partai yang besar dan berduit, artinya tidak mempan disogok.
Kedua, pemerintahan di daerah dengan sistem birokrasinya harus ditata agar dalam penyelenggaraannya tidak lelet, lambat, tidak ada kata menghambat, tidak dilayani tetapi melayani tanpa pandang bulu dari partai manapun semua diperlakukan dengan adil dan cepat apalagi masalah anggaran harus transparan.
Ketiga, Polisi tugasnya mengawal dan menegakan hukum dilandasi dengan semangat berkeadilan. Langkah Kepolisian selanjutnya yang tidak boleh ditinggalkan adalah kooerdinasi dengan TNI dan BIN dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan. Terlihat sedikit saja usaha dari sekelompok masyarakat yang menyimpang yang akan membuat kekacauan harus dapat segera diantisipasi, dapat terdeteksi secara dini, dan selanjutnya dibina, Sedapatmungkin menjauhkan yang represif, usaha-usaha preventif lebih baik.
Keempat, memberdayakan secara signifikan peran ulama, pastur, pendeta kepada umatnya tidak ada kata fanatisme, harus dibuang jauh-jauh, ditonjolkan rasa saling menghargai dan menjujunjung tinggi toleransi dasarnya adalah Pancasila dan Konstitusi UUD 45. Tidak ada penganut agama yang dinomor satukan atau dianak emaskan dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, semuanya mempunyai hak hidup yang sama di NKRI. Tidak membawa lambang-lambang keagamaan tertentu untuk partai politik manapun juga untuk tujuan politis baik untuk mengorbitkan atau untuk menjatuhkan tokoh politik yang sedang berkompetisi dalam pilkada.
