Keberanian Ahok dan Salam Komando yang Berakhir Deadlock

Apa yang diangan-angankan para sponsor dana siluman agar hari Kamis berbuah manis ternyata jauh dari harapan, setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap bersikukuh menolak untuk berkompromi dana Siluman sebesar Rp 12.1 Triliun dalam gelar pertemuan yang diselenggarakan pada Kamis 5/3/2015antara para ketua dan wakil ketua DPRD DKIdengan Gubernur AHok.

Pada awalnya mereka para dedengkot DPRD DKI Jakarta sangat yakin bahwa pertemuan yang dimediasi oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek pasti akan dapat meluluh lantakan hati Keras Sang Gubernur. Ahok memang tergolong manusia pilihan, yang selama ini sangat teguh memegang prinsip, menolak dengan tegas penyertaan mata anggaran pada APBD DKI 2015 yang menyebabkan negara dirugikan puluhan triliun rupiah.

Kenapa para politisi para wakil rakyat seperti M. Taufik , H Lulung dan Ketua DPRD DKI Prasetyo begitu yakinnya mereka dengan melalui salam komando yang melambangkan salam pershabatan, kesepakatan, dukungan dan persatuan, dapat memastikan Ahok akan runtuh hatinya bagaikan runtuhnya World Trade Centerterkena terjangan dua pesawat teroris yang menghantamnya. Sebenarnya bukanlah hal yang aneh.Karena kebodohan mereka sendiri.

Mereka para manusia hasil didikan rezim orde baru yang sudah dibiasakan hidup bergelimang nafsu keserakahan penuh dengan kotoran akibat terlalu seringnya memakan uang haram, sehingga suara nurani sesungguhnya sudah hilang dari jasad mereka. Selalu beranggapan kejahatan dapat dikompromikan. Demikian juga Ahok dianggap mudah seperti manusia lainnya dapat luluh hatinya cukup dengan salam komando, cukup dengan salam persahabatan, persatuan. Tidak sama sekali, perkiraan mereka terhadap Ahok salah besar.

Pada awalnya Prasetyo, M Taufi dan H Lulung sangat optimis, pada acara pertemuannya nanti bila perlu Ahok akan dipeluknya, sudah dipersiapkan bumbu-bumbu rayuan maut, yang penting AHok menyetujui APBD DKI 2015 versi DPRD. Itulah acara yang sangat diharapkan berhasil manis, ternyata berakhir dengan kebuntuan dan dipenuhi dengan cacian kotor berbau sara lebih dari yang pernah diperdengarkan oleh anggota dewan pada pembahasan Anggran DKI medio Pebruari 2015 lalu.

Apa daya, Ketua DPRD DKI Prasetyo tetap harus menelan pil pahit, Wakil Ketua DPRD M Taufik, Abraham ‘Lulung’ Lunggana, semakin bingung ternyata hasilnya jauh dari yang diharapkan. Jika ini yang terjadi alangkah banyaknya kerugian yang akan dialami oleh dirinya dan kroni-kroninya, yang terdiri dari para peserta lelang, distributor, pemenang tender, pejabat pembuat komitmen, dan termasuk oknum anggota dewan yang sangat berperan dalam menentukan munculnya angka 12. 1triliun itu.

Para pimpinan Dewan semakin menyadari betapa kuatnya prinsip yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuktikan dirinya tak bisa dilobi. Dengan menggunakan salam komandopun ujung-ujungnya Ahok tetap bersikeran tidak boleh uang rakyat main tilep sana main tilep sini, lalu kapan rakyat dapat mengenyam hasil kerja para pemimpin di negeri ini, kalau para pejabat masih bermental korup dan mementingkan diri dirinya.

Lantas kapan rakyat dapat menikmati hasil pengabdian para wakilnya di DPRD. Selama ini rakyat hanya melulu memakan janji-janji bodong, tidak pernah dapat terbukti secuilpun apa yang pernah anggota Dewan janjikan ketika berkampanye pada pemilu lalu.

Saatnya kini kekuasaan Gubernur DKI Jakarta dipegang oleh Ahok, walaupun dari etnis minoritas akan tetapidia jujur, mau memperhatikan nasib rakyat kecil, berani menentang badai demi memperjuangkan uang rakyat dari tangan-tangan para koruptor, perhatiannya besar kepada para fakir, para orang tua miskin, para pedagang KKL.

Uang Rp 12 , 1 triliun itu sangat besar sangat dibutuhkan oleh rakyat Jakarta khususnya untuk kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pembinaan KKL, sarana sosial, perbaikan sarana dan prasarana transportasi, penanggulanagan banjir, kemacetan , keamanan dan masih banyak lagi. Tidak bakalan Ahok mau melepas begitu saja uang rakyat dibuat bancakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pembahasan harus tetap bersih dari unsur KKN.

Para pimpinan DPRD akhirnya kuwalahan kesal dengan penuh amarah kembali memaki Ahok. Dengan gagalnya mediasi dalam pertemuan itu, Ahok puntidak kehilangan akal segera dipersiapkan penyelesaiannya agar DKI Jakarta mempunyai APBD setahun kedepan. Ahok berencana menerbitkan Pergub agar dapat dipergunakannya kembali APBD DKI 2014, jika betul-betul mediasi mengalami jalanbuntu total.

Perlu disyukuri masyarakat DKI Jakarta masih memiliki seorang Gubernur yang berpihak kepada rakyatnya, membela kepentingan masyarakat, keberanian Ahok tetap bersikukuh pada pendiriannya tidak termakan kompromi-kompromi politik yang nusuk dan hanya akan merugikan mental bangsa inijangan sampai menjadi bangsa tempe terus menerus.