[caption id="attachment_383533" align="aligncenter" width="560" caption="Routers/Beawiharta: Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berfoto dengan 34 menteri di Istana Negara usai acara pelantikan, 27 Oktober 2014. Kabinet ini dinamakan Kabinet Kerja."][/caption]
Jika dikaji lebih mendalam dan lebih obyektif,untuk menilai6 bulan masa kerja dankinerja para menteri kabinet Kerja Jokowi baik dan buruknya ternyata tidak bergantung apakah dia berasal dari profesional atau berasal dari partai.Latar belakang seorang menteri tidak mempengaruhinya secara signifikan. Yang berasal dari partai seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, ternyata kinerjanya sangat baik bisa bersaing dengan sesama menteri yang berlatar belakang profesional, bahkan dalam banyak hal Menteri Khofifah lebih cekatan dan tampak sangat cerdas dalam penanganan masalah-masalah sosial.
Demikian juga menteri yang berasal dari Profesional misalnyaseperti Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto ternyata hasil kinerjanya tidak seperti yang diharapkan banyak orang, terkesan lelet, tidak menguasai masalah seperti ucapannya yang salah tentang Hutang Indonesia terhadap IMF.
Andi dengan percaya diri mengatakan, di tahun 2009Indonesia masih punya hutang kepada IMF sebesar USD 3,093 miliar. Padahal itu bukan hutang sebagaimana pengertian hutang komersial. Untung saja pernyataannya Andi segera diklarifikasi oleh Bambang Brodjonegoro sebagai Menkeu. Sehingga tidak berlarut larut Jokowi menanggung malu terhadap SBY.
Itulah gambaran sekilas menteri yang berlatar belakang profesional akan tetap kurang profesional, malah membuat heboh dikalangan para hatter, bertambah-tambah saja sindiran yang mereka sasarkan kepada Presiden Jokowi. Oleh sebab itu wacana me-Resuffle Kabinet yang datang membanjir dari berbagai lapisan masyarakat, sikap Presiden Jokowi tetap tenang tidak mudah terpengaruhi oleh desakan pihak luar Istana baik yang datang dari partai pendukung apalagi yang datang dari partai KMP maupun masyarakat yang tidak jelas.
Jokowi lebih memikirkan cara evaluasi dan pembinaan yang konstruktif dari sekedar memenuhi permintaan banyak pihak yang terkesan asbun asal bunyi ikut-ikutan politisi yang akan mempolitisasi Presiden untuk kepentingan pribadinya dan partai pendukung nya. Apalagi pernyataan yang datang dari kalangan politisi yang berasal dari Koalisi Merah Putih seperti peryataan Amin Rais, Fadli Zo, Fahri Hamzah , ARB, dan sekutu nya, dalam merespon pernyataan mereka, Jokowi lebih berhati-hati, sebab dibalik desakan Resuffle menteri-menterinya pasti ada tujuan lain yang dapat merugikan jalannya pemerintahan Jokowi-JK.
Bagi Jokowi masalah resuffle apakah akan dilakukan atau tidak berdasarkan atas pertimbangan: pertama loyalitas, profesional, berada pada keseimbangan kepentingan eksekutif dengan legislatif (dapat bersinergi anatara pemerintah dengan partai politik di KIH maupun KMP ), berani melakukan gebragan-gebragan untuk melaksanakan nawacita Jokowi, dan terakhir berani menanggung resiko. Seperti menteri-menteri yang diisukan harus diresufle menurut perhitungan Jokowi mereka belum tentu diresuffle dan atau tidak akan diresuffle. Menurut banyak pihak mereka berkinerja buruk, oleh Jokowi belum tentu mereka buruk seperti yang diprasangkakan oleh banyak orang.
Misalnya saja yang diprasangkakan berkinerja buruk oleh masyarakat, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Politik Hukum dan HAM Yasonna Laolly. Menurut Jokowi mereka berasal dari partai Nasdem dan PDIP, oleh sebab itu posisi kedua menteri menurut Jokowi adalah sangat strategis karena berada pada keseimbangan kepentingan antara Eksekutif dengan Partai dalam KIH.
Bila pihak luar menilai Menteri Politik Hukum dan HAM Yasonna Laolly dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijanto kinerjanya tidak memuaskan, akan tetapi menurut Jokowi dan partai pendukungnya mereka telah sesuai dengan arahan dari Presiden maupun dari para Ketua Umum partai KIH.
Mengenai kinerja dan kebijakannya Menteri Tedjo terkait kontroversi kisruh KPK-Polri, tidak ada yang dilanggar, justru ingin mengembalikan lembaga rasuah anti korupsi itu berjalan sesuai dengan rel-rel tugas dan tanggung jawabnya, agar tidak lebih jauh melebar kearah politik.
Tentu saja pihak luar hanya dapat melihat KPK dari sisi luarnya saja, sebaliknya bila mereka mengetahui keadaan paling dalam dapur dan perutnya KPK, maka rakyat yang berasal dari ketidak jelasan akan memaklumi langkah-langkah MenkopolhukamTedjo, Polri-KPK dan Kejaksaan Agung. Dengan segala resiko akan mendapatkan kecaman dari banyak pihak, mereka tetap bersinergi untuk mengembalikan KPK kejalan yang benar tidak bercampur antara Politik dan penegakan Hukum.
Sesungguhnya Jokowi telah memperhitungkan jika tidak ada resuffle atau bila benar-benar ada resuffle. Resiko paling mudah diatasi adalah bila resufflebukan yang berasal dari partai koalisi pendukungnya, dengan alasan Jokowi resiko politisnya relatif kecil, bilamelakukan resuffle terhadap menteri yang berasal dari PDIP, Nasdem, atau lainnya dalam KIH. Oleh sebab itu kalaupun ada resuffle , tidak akan diberikan kepada menteri yang berasal dari KIH, karena masih sangat membutuhkan adanya keseimbangan kepentingan antara eksekutif dengan legislatif (dapat bersinergi anatara pemerintah dengan partai politik di KIH maupun KMP ).
Pengamatan saya menteri-menteri yang berasal dari partai politik tetap akan dipertahankan oleh Jokowi-JK, walaupun mereka dinilai oleh publik berkinerja buruk, terhadap mereka Jokowi paling banter hanya akan melakukan pergeseran dari kementerian A ke kementerian B. Setelah itu Jokowi akan lebih memberikan perhatian yang lebih kepada para menteri yang berasal dari kalangan Profesional, dan benar-benar profesional.
Mereka telah menyumbangkan kinerja yang bagus, bagi Jokowi mereka adalah asset kabinet Kerja Jokowi-Jk, yang dapat mengangkat wibawa dan nama baik pemerintahan Jokowi-JK. Diantara mereka yang selalu moncer nama dan kinerjanya adalah seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
Menteri Susi Pujiastuji seorang pekerja keras, jujur, dan berani tanpa kompromi.Gebragan-gebragan kerja spektakuler adalah berani menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Posisi kedua yang dinilai memberikan kinerja positif adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Menteri Anis disamping seorang yang jujur, ulet dan mandiri, iapun berani menunda pelaksanaan kurikulum 2013 yang membuat kocar kacir siswa dan guru di tanah air karena persiapan yang sangat minim.
Bagaimana memurut banyak pengamat mengenai menteri Rini Soemarno yang dinilai Neolib serta Menteri sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang sangat gencar dinilai publik sebagai salah satu biang kerancuan informasi? Menurut saya mereka tidak akan diresuffle, sebab mereka adalah Team 11 (satu tugas tim ini adalah menyusun materi kampanye Jokowi-JK) merupakan gudangnya informasi dari awal Jokowi mencalonkan Presiden sampai Jokowi menjadi Presiden.
Alasan lain adalah mereka berdua ditunjuk langsung oleh Megawati sebagai ketua dan anggota Tim 11, termasuk penunjukan sebagai Menteri BUMN dan Menteri Sekretaris Kabunet. Selain itu mereka berdua ada hubungan kesejarahan antara Megawati denganRini maupun Andy.
Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Presiden Jokowi tidak akan meresufflle kabinetnya, yang beliau lakukan adalah melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan loyalitas, profesional, berada pada keseimbangan kepentingan eksekutif dengan legislatif (dapat bersinergi anatara pemerintah dengan partai politik di KIH maupun KMP ), berani melakukan gebragan-gebragan untuk melaksanakan nawacita Jokowi, serta berani menanggung resiko. Paling banter Presiden Jokowi hanya akan menggeser tugas dan tanggung jawab menteri-menteriny, termasuk akan menunjuk seseorang untuk menjadi Jubir Kepresidenan.
Salam Kompasiana.
