Buah simalakama BG dilantik
Betapa sulitnya dan rumitnya kini menjadi seorang Jokowi yang sedang dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk memegang jabatan sebagai presiden RI. Betapa tidak merasakan betapa beratnya permasalahan yang sedang dihadapi beliau dalam menghadapi kasus perseteruan antara KPK dan POLRI. Bagi sebagian orang mengatakan bagai buah simalakama dimakan Ibu mati, tak dimakan ayah mati, dua jenis pekerjaan yang sama-sama berbahayanya.
Bagaimana tidak berbahaya, coba Anda pikir bila Jokowi melantik BG selaku tersangka korupsi menjadi kapolri. Maka Jokowi akan akan dinilai telah menciptakan tradisi kenegaraan di negeri ini yang sangat buruk untuk pertama kalinya pasca-Reformasi. Jokowi akan dicap sebagai pengkhianat rakyat, sebagai presiden boneka, presiden petugas partai. Sejarah akan mencatatnya, dan menjadi bahan tertawaan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia bahkan dunia, pengaruh negatif meluas kepada bidang-bidang lain.
Risiko lain yang dihadapi Jokowi adalah akan terjadi chaos, karena Kapolri yang tersangka korupsi akan berusaha terus menghalangi adanya penggeledahan atau penyitaan barang bukti yang menjadi perlindungan Kapolri BG. Meluas menjadi konflik antara lembaga Polri dengan KPK.
Bukannya meredakan ketegangan KPK vs Polri, sebaliknya menjadi semakin tajam dan menyengat berbahaya dalam stabilitas hukum dan politik pemerintahan Jokowi, bahkan dapat meluas membawa chaos ketatanegaraan dan pemerintahan. Sisi baiknya praktis tidak subtansial, memang dari luarnya akan terlihat hubungan DPR dengan Presiden mesra, akan tetapi sesungguhnya DPR sedang mempergunakan jebakan yang serius.
Buah simalakama BG tidak dilantik
Bagaimana kalau BG tidak dilantik? Jika Budi tidak dilantik, Bagi Jokowidodo lebih menguntungkan secara hukum dan politik ketatanegaraan. Berdampak positif lebih besar dibanding dampak negatifnya bagi Jokowi. Artinya risiko yang paling kecil adalah tidak melantik Budi Gunawan kemudian Presiden menunjuk calon kapolri baru. Memang langkah ini akan membuat konflik Istana dan DPR terbuka jika Presiden tidak melantik BG.
Namun secara legal formal, Presiden masih punya hak mengajukan calon kapolri baru ke DPR karena tidak ada keharusan bahwa sekali DPR setuju maka si calon mutlak harus dilantik. Presiden hanya perlu memberikan penjelasan sistematis dan akurat kepada Parlemen mengapa penarikan cakapolri itu dilakukan berdasarkan alasan legal, politik, dan etika-moral.
Kalaupun nantinya DPR akan ngeyel dengan penjelasan tersebut, dan selalu akan memberikan wacana pemakzulan, Jokowi tidak perlu takut, karena dapat diselesaikan dengan mudah melalui lobi-lobi politik. Karena kasus tersebut sebenarnya masih jauh dari alasan DPR dapat dijadikan alasan pemakzulan Presiden. Lobi-lobi politik harus intensif dilakukan, dan lebih tepat langsung antara Jokowi dengan semua Ketum Partai Politik khususnya di kubu KMP. Contohnya lobi politik antara Jokowi dengan Prabowo di Istana Bogor?
Bila BG tidak dilantik, Presiden tidak hanya mendapat dukungan komunitas antikorupsi dan para tokoh, jika menarik kembali BG dari pencalonan. Sikap Presiden akan membuktikan kemandiriannya sebagai presiden yang adalah Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, yang mengatasi partai dan koalisi partai serta kelompok-kelompok kepentingan lain.
Presiden sekaligus menepis tudingan sebagai presiden boneka. Inilah kesempatan baik bagi Presiden untuk memainkan politik moral dan bukan hanya politik kekuasaan belaka. Harmoni antarlembaga negara bisa diupayakan dan diperkuat bukan hanya dengan tunduk pada tekanan DPR, tetapi justru dengan menampilkan kemandirian dan kesetaraan. Toh DPR bukan monolitik tetapi sarat dengan berbagai kepentingan.
Polri sebagai alat negara juga tidak akan bisa menekan presiden yang memiliki wibawa dan ketegasan menindak oknum-oknum yang menyimpang dari aturan hukum. Dan publik akan mendukung tindakan Presiden seandainya ada gejala mbalelo dari sementara oknum Polri. Walhasil, tak ada alasan bagi Presiden untuk bingung dalam membuat pilihan-pilihan dari rekomendasi yang diberikan oleh tim independen maupun Wantimpres serta pihak lain yang diminta Presiden.
Pengamat berkhayal, Jokowi tetap melantik BG
Gemuruh riuh rendah suara yel-yel dari segala lapisan masyarakat di sepanjang Jalan Sudirman, Thamrin menuju Monas dan Istana Negara bagai lautan manusia, tua-muda, laki-laki perempuan masing-masing mengungkapkan rasa kecewanya dengan bermacam ekspresi. Mengharukan ada yang menangis tersedu-sedu, ada yang hanya dapat menghela napas tanda kesedihan mungkin juga tanda kekesalannya. Sebagian yang lain mungkin hanya bergumam sendirian kayak orang gila, karena saking kecewanya.
Nah ada yang kebangetan dengan berteriak-teriak kayak orang kesetanan sedang mengejar maling. Di sebelah sana, yang lain lagi yang dipertunjukkan oleh para kompasioner, blogger yang bijaksana, beliau-beliau tentu akan mengekspresikan melalui tulisannya yang sangat menarik dan mengundang para pembacanya untuk memberikan komentar-komentar yang menarik juga tentunya.
Ternyata presiden terpilih yang menjadi kebanggaan para pendukung dan relawan seluruh Nusantara dari ujung timur sampai ujung barat tidak lebih dari seorang Jokowi belaka. Yang berpostur ramping, lemah gemulai, berbicara dengan suara berat dan pelan terputus-putus, dan yang sangat menarik menggelitik ternyata berani slonong boy mengesampingkan suara rakyat pendukungnya, dengan mengangkat seorang pejabat yang korup berekening gendut pengisap uang rakyat dan lebih pantas dipenjarakan, bukan malah dikasih jabatan.
Tak terbayangkan oleh kita apa jadinya masa-masa kepemerintahan Jokowidodo bila benar-benar berani mengangkat BG menjadi kapolri. Dampak paling menakutkan dan pasti akan terjadi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahannya.
Apabila rakyat sudah menarik kepercayaannya, apalagi untuk memberikan dukungan politik, maka dipastikan Jokowi bakalan terseok-seok dalam menyelesaikan empat tahun sembilan bulan seluruh masa jabatannya yang tersisa. Apa yang akan terjadi selanjutnya kepada nasib beliau, rakyat tidak lagi mau ambil pusing.
Apakah DPR juga akan memanfaatkan situasi keterpurukan Presiden, rakyat juga tidak ambil pusing. Semua akan diserahkan kepada takdir, takdir, sekali lagi takdir. Tentang revolusi mental Jokowi bagaimana? Tentu rakyat akan balik bertanya “mental apanya?” Dukungan publik akan kembali ke titik nadir. Karena rakyat telah merasa dikhianati oleh janji-janji muluk yang pernah diucapkan langsung oleh beliau.
Kami semua rakyat pendukungmu Bapak Jokowi yang tercinta, jauh-jauh hari sudah sedemikian percayanya kepada Bapak! Revolusi mental sebagai landasan membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dijauhkan dari anasir-anasir negatif, dijauhkan dari kepentingan-kepentingan politik sesaat, dijauhkan dari kepentingan pribadi dan golongan, namun kini Bapak hancurkan semuanya mengabaikan kami semua rakyat Indonesia yang telah berpayah-payah memilih Bapak.
Bapak hanya mementingkan politik sesaat, lebih patuh kepada poli-Tikus poli-Tikus busuk, lebih patuh kepada tampang borjuis-borjuis kurang ajar, lebih patuh kepada Megawati... oh maaf maksud kami kader PDIP yang tersesat, lebih patuh kepada Surya Paloh dan kawan-kawan. Bagaimana caranya menjalankan revolusi mentalyang Bapak nilai sebagai karakter orisinal bangsa, bagaimana caranya taat kepada pancasila sebagai dasar negara yang akan melahirkan karakter kesantunan, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong-royong.
Bapak Jokowi pernah menyebutkan bahwa mental yang rusak merupakan akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan, oleh sebab itu harus direvolusi. Tetapi kenyataannya Bapak rusak sendiri, revolusi mental masuk lagi kedalam jurang kenistaan, akan menjadi lebih sulit untuk mengangkatnya kembali.
Bila benar Presiden Jokowi mengangkat BG menjadi kapolri apa yang terjadi selanjutnya. Sering kita mendengar istilah presiden boneka dari para lawan-lawan politik KIH yang disematkan kepada Jokowi. Maka penyematan epitet yang bernada pelecehan dan olok-olok pasti tidak dapat dihindari bahkan menjadi lebih dahsyat dibanding ketika Jokowi akan mencalonkan sebagai Presiden RI.
Selanjutnya akan dihubung-hubungkan semua kebijakan Jokowi kaitannya dengan kebijakan politik ekonomi bisnis dan hubungan internasional akan dijadikan alat oleh lawan politiknya di parlemen bahwa Jokowidodo sebenarnya adalah presiden boneka. Dan dihembuskan dengan cara besar-besaran oleh lawan politik KIH, dan akan selalu dikait-kaitkan Jokowi benar dikendalikan oleh pengusaha-pengusaha Cina, Amerika, dan pengaruh besar ideologi vatikan. Dan yang sangat mengkhawatirkan bahkan dapat dicocok lebih dalam lagi karena dihubung-hubungkan dengan keterlibatan pengusaha kaya keturunan yang memberikan support ketika Jokowi mencalonkan menjadi presiden.
Pengamat berhenti berkhayal, ternyata Jokowi Hebat
Jokowi ternyata mampu melewati ujian berat tersebut. Jokowi mampu memilah-milah mana kepentingan partai politik, dan yang mana untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. Beliau tidak lagi dapat disetir Megawati maupun partai pengusungnya, apalagi individu-individu seperti Surya Paloh, ataupun muka-muka borjuis tanah seberang. Terkonsentrasi penuh dalam jiwanya membayar lunas hutangnya kepada rakyat sebagai wakil Tuhan di dunia.
Beliau berjalan lurus sesuai dengan konstitusi buatan rakyat negeri tercinta Indonesia. Tidak sampai akhir pertengahan Februari 2015 sumber petaka politik dapat segera diketahui dan dapat terurai dengan sempurna tanpa menimbulkan gejolak sekecil apa pun. BG pun akhirnya merelakan diri untuk tidak dilantik menjadi kapolri setelah lobi-lobi TriSakti (Trisakti-nya Jokowi).
Sakti pertama langsung dari Jokowi, Sakti kedua dari KMP dan seisinya, serta Sakti ketiga adalah KIH yang dikomandoi oleh Megawati dan Surya Paloh. Sakti ketiga dengan Megawatinya dan Surya Paloh pada awalnya memang mendapat tekanan dari beberapa kader yang sangat idealis seperti Hasto, Rieke, Effendi Simbolon yang didukung oleh para politikus-politikus penumpang gelap, namun akhirnya karena Jokowi dapat berlaku tegas, yaitu hanya memberikan tenaga, jiwa, dan pikirannya untuk rakyat.
Partai pun akhirnya menyadari dan memberikan keleluasaan kepada Jokowi agar sepenuhnya mencurahkan perhatiannya secara penuh kepada tugas pengabdiannya untuk rakyat. Segala sesuatunya akhirnya berlangsung damai dan menyelesaikan masalah. Semuanya diselesaikan tuntas oleh Presiden Jokowidodo dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan tanpa meninggalkan etika hukum, dan etika berpolitik. Dapat terselesaikan dengan bijak di antaranya soal BG tadi. Keraguan politik Jokowi sebagai presiden boneka seketika sirna tidak terbukti. Beliau tidak lagi dapat direcoki oleh kekuatan mana pun juga yang akan mencoba merongrong pemerintahannya. maka kembali masyarakat percaya apalagi dengan konsistennya Jokowi mengaplikasikan nawacita dan trisakti (Tisaktinya Bungkarno). Hidup Jokowi dan Trisakti.
Salam Kompasiana.
http://sp.beritasatu.com/home/risikonya-kecil-jika-bg-tak-dilantik/76427
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/29/078638465/Diminta-Mundur-Tim-Jokowi-Budi-Gunawan-Bereaksi
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/28/078638310/Ketua-Tim-9-Sttt-Jokowi-Tak-Pilih-Budi-Gunawan
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
