Siapa tidak tau Ahok , Gubernur DKI Jakarta yang sedang berusaha meluruskan yang bengkok, menempatkan sesuatu kedalam tempat yang seharusnya, menutup lobang-lobang penyebab kebocoran uang rakyat, mengingatkan para durjana agar berhenti menghianati suara rakyat yang telah memberikan kepercayaannya ketika pemilu.
Itulah gambaran dan gebragan seorang gubernur yang tidak takut mati, gubernur yang sudah sangat marah melihat perilaku para penghuni DKI, para birokrat jahat, oknum poli-tikus kotor, oknum perusahaan pemenang lelang yang menggerogoti uang rakyat APBD DKI.
Setiap usaha Ahok untuk membetulkan yang salah mengingatkan yang lupa, mencegah kejahatan yang sedang melanda oknum pejabat DKI dan anggota Dewan, mengalami tantangan yang sangat dahsyat.
Akan tetapi dengan semangat tanpa mengenal menyerah Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama, jalan lurus tidak lain untuk menyelamatkan uang negara yang jumlahnya trilyunan rupiah.
Ahok memang sudah sangat terlatih menghadapi situasi yang menggencet dirinya,baik yang ditunjukan untuk menyerang pribadinya maupun keluarganya.
Bahkan semua anak-anaknya yang masih bersekolah ditingkat menengah, sudah dibekali dengan mental yang ekstra kuat, sehingga tidak akan kaget apabila sewaktu-waktu datang teror yang akan melakukan serangan dengan cara-cara yang kotor.
Perseteruan antara Ahok dengan DPRD DKI merupakan perseteruan antara kejujuran dengan kejahatan. Pihak yang berbuat kejahatan adalah oknum DPRD DKI, sebagian Para Pejabat DKI, dan para pengusaha.
Mereka bertiga dalam kelompok yang melakukan perselingkuhan, kongkalingkong, penyalah gunaan kekuasaan, sehingga negara dirugikan diperkirakan jumlahnya ratusan miliar bahkan trilyunan.
Para kelompok jahat yang bersemayam di gedung DPRD DKI Jakarta berupaya keras dengan berbagai cara agar gubernur DKI Tjahaja Purnama (Ahok) dapat dilengserkan, mereka sudah sangat ngebet, karena menahan kemarahannya.
Kemarahan dari group penjahat di Dewan, lantaran Sang Gubernur Ahok telah membuka kedoknya, yang berniat hendak menjarah uang rakyat melalui akal-akalan busuk yang diselipkan didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta.
Berbagai cara mereka lakukan untuk menendang Ahok. Satu-persatu mereka cari melalui dukungan para ahli yang mau berpihak kepada mereka ini, satu persatu para pakar politik , pakar hukum, pakar komunikasi, mereka panggil untuk memberikan sumbang saran dan pendapatnya, siapa tahu diantara pendapat yang mereka sampaikan ada yang sejalan dengan pemikiran para durjana anggaran ini.
Namun sekali lagi amat disayangkan semua pendapat para ahli menyatakan bahwa sikap Ahok selama ini yang selalu berseberangan dengan DPRD, adalah sebatas sikap etika dan komunikasi, bukan merupakan pelanggaran Hukum dan Undang-undang yang dapat menjerat Ahok untuk dapat dimakzulkan.
Para oknum durjana ini yang sudah tegabung dalam panitia dan anggota angket tetap akan melakukan pemanggilan kepada Ahok Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi hanya sebatas wacana belum ada keberanian langsung memanggil Ahok.
Ketidak tegasan anggota DPRD DKI menunjukan bahwa mereka sebenarnya sudah merasa salah dan kalah serta menyerah kepada AHok.
Ahok menanggapi sikap DPRD DKI terhadap dirinya, hanya ditanggapai santai dan memaklumi aksi sewot yang dilakukan para anggota Dewan adalah aksi yang lucu, mereka tidak memahami hakekat angket yang ditujukan kepada dirinya.
Maunya pemanggilan kepada dirinya langsung berupa vonis, tentu saja menjadi sangat lucu, yang berseteru DPRD DKI sekaligus dialah yang menentukan benar salahnya seseorang, tentu saja cara ini merupakan cara DPRD DKI yang lucu dan menggelikan. Dia maunya langsung paripurna nyatakan Ahok salah.
Dibandingkan DPRD DKI masalah angket ini, Gubernur DKI Ahok jauh lebih paham, setidaknya pernyataan Ahok bahwa pemanggilan atas dirinya oleh Dewan seharusnya ada wasit sebagai pihak yang menilai dalam perseteruan ini.
Sebab secara logika Dewan menuduh Ahok bersalah, selanjutnya bukan lagi dewan yang akan menentukan bersalah atau tidaknya Ahok, akan teapi wasit yang akan memberikan vonis Ahok bersalah atau tidak.
Nah jika Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama itu akan mengambil sikap untuk melaporkan para anggota DPRD DKI Jakarta tersebut ke pengadilan dan Bareskrim Mabes Polri, itu tindakan yang dibenarkan secara hukum.
Bahkan dianjurkan karena Gubernur mengetahui dengan data data yang lengkap sebagai pendukungnya, telah terjadi kongkalingkong antara oknum anggota dewan, pejabat DKI, dan para pengusaha pemenang lelang pengadaan barang dan jasa berupa UPS, Scanner, Printer berdimensi, dan pemeblian 6 judul buku untuk sejumlah sekolah di DKI.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengomentari pernyataan panitia hak angket yang menanyakan etikanya sebagai Kepala Daerah yang dinilai kurang baik. Ahok mengungkapkan pernyataan keras yang sering dilontarkannya merupakan upaya untuk menyelamatkan anggaran di ibu kota.
Ahok malah menantang anggota Dewan , jika hal itu dianggap menyalahi hukum dan undang-undang, pertanyakan saja status kejiwaan dirinya, kenapa Ahok sampai berani membuka mulut bilang anggota Dewan mencuri Rp12,1 triliun, Pokir ada Rp40 triliun.
A Hok memang faham tentang hukum dan undang-undang misalnya tentang etika, seharusnya sudah ada jalurnya yang dinamakan Badan Kehormatan. Seharusnya Badan kehormatan DPRD DKI malah jauh hari sudah harus memeriksa dan mempertanyakan anggota dewan yang menghina Ahok dengan perkataan yang sangat kotor dan hina itu.
Seharusnya Badan Kehormatan DPRD DKI berani melakukan tes kejiwaan kepada anggota dewan yang ngatain Ahok itu a*j*ng, goblok, dia gak tau kalau a*j*ng itu yang bisa lihat mana siluman mana bukan.
Diumpat-umpat begitu rupa oleh anggota Dewan bukannya Ahok mundur, malah menjadikan dirinya semakin bersemangat untuk menangkap para maling anggaran.
Malah Ahok beranggapan bahwa " A*j*ng itu dipelihara memang buat nangkap maling, memang Ahok a*j*ngnya orang Jakarta kok. Ahok ini memang a*j*ng untuk jaga agar aset orang Jakarta tidak dicuri oleh maling.
Merasa terdesak adu argumentasi dengan Ahok, maka Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Murdianto beralih melakukan tuduhan yang mengada–ada ditujukan kepada Ahok. Yang dituduhkan adalah Ahok telah bersekongkol dengan Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus untuk menjatuhkan DPRD DKI.
Padahal tidak demikian adanya. Nasdem dapat melihat dengan jernih kasus perseteruan Dewan dengan Ahok, memang semula Bestari itu adalah orang yang paling menyerang Gubernur akan tetapi kemudian diketahui dan diperintahkan Ketum Partai.Kasus ini Nasdem melihat yang benar ini Ahok, dan diperintahkan kepada Bestari dan fraksinya mengikuti yang benar.
Memang sesungguhnya sangat lucu para anggota Dewan yang terhormat itu.
